Mantan Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman membantah Partai Demokrat melindungi Wakil Presiden Boediono terkait kasus dugaan korupsi dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Centruy sebagai bank gagal berdampak sistemik.
"Tidak ada melindungi Boediono," kata Benny usai pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (11/12/2013).
Benny mengaku, partainya sudah berkomitmen untuk mendukung proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Termasuk dalam kasus yang sudah menjerat 2 orang sebagai tersangka itu, yakni mantan Deputi IV Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Devisa dan Moneter Budi Mulya serta mantan Deputi V Gubernur BI Bidang Pengawasan Siti Chalimah Fadjrijah.
"Sikap kita tegas, kalau memang secara hukum dan melalui mekanisme hukum yang berkeadilan dan benar, silakan diproses," ujarnya.
Benny menegaskan, seperti apa yang sudah diperlihatkan oleh Demokrat selama ini, tak ada tempat untuk pelaku korupsi jika memang terbukti.
"Partai Demokrat termasuk Ketum Pak SBY juga tidak akan pernah melindungi kader-kadernya yang terlibat dalam kasus korupsi. Tidak pernah melindungi. Saya tegaskan itu ya," kata Benny.
Benny diperiksa KPK hari ini terkait dengan gratifikasi perencanaan pembangunan proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ditengarai ada aliran dana P3SON yang mengalir ke Anas serta sejumlah pendukungnya untuk pemenangan jadi Ketum Demokrat. (Ado/Sss)
"Tidak ada melindungi Boediono," kata Benny usai pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (11/12/2013).
Benny mengaku, partainya sudah berkomitmen untuk mendukung proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Termasuk dalam kasus yang sudah menjerat 2 orang sebagai tersangka itu, yakni mantan Deputi IV Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Devisa dan Moneter Budi Mulya serta mantan Deputi V Gubernur BI Bidang Pengawasan Siti Chalimah Fadjrijah.
"Sikap kita tegas, kalau memang secara hukum dan melalui mekanisme hukum yang berkeadilan dan benar, silakan diproses," ujarnya.
Benny menegaskan, seperti apa yang sudah diperlihatkan oleh Demokrat selama ini, tak ada tempat untuk pelaku korupsi jika memang terbukti.
"Partai Demokrat termasuk Ketum Pak SBY juga tidak akan pernah melindungi kader-kadernya yang terlibat dalam kasus korupsi. Tidak pernah melindungi. Saya tegaskan itu ya," kata Benny.
Benny diperiksa KPK hari ini terkait dengan gratifikasi perencanaan pembangunan proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ditengarai ada aliran dana P3SON yang mengalir ke Anas serta sejumlah pendukungnya untuk pemenangan jadi Ketum Demokrat. (Ado/Sss)
