Gubernur DKI Jakarta Jokowi mencetuskan satu lokasi baru sebagai Ibukota pengganti Jakarta. Lokasinya berada di atas lahan seluas 5.100 hektar hasil reklamasi pantai utara Jakarta untuk pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.
Hal ini pun disambut baik Wakil Ketua MPR sekaligus anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Melani Leimena Suhari. Menurutnya, apa yang diwacanakan Jokowi tak ada salahnya untuk dipertimbangkan.
"Sebenarnya semua wacana jangan diabaikan, harus dikaji ulang. Harus melibatkan daerah sekitar, apa efeknya. Kadang wacana itu perlu dikaji. Tapi kalau bagus, kenapa tidak," ujar Melani di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/12/2013).
"Dari zaman Bung Karno, ada pemikiran ibukota ke Kalimantan. Jadi bukan usulan baru tapi harus dikaji luas. Untuk pemindahan Jakarta perlu melibatkan Jabodetabek pula," paparnya.
Wacana lokasi pemindahan Ibukota itu terlontar dalam rapat dengar pendapat antara Jokowi dan DPR tentang reklamasi pantai utara Jakarta. Mantan Walikota Solo itu menilai, pembangunan kawasan baru ini akan sangat baik. Karena semua dimulai dari awal, sehingga utilitas bisa diatur sedemikian rupa. Karenanya, akan sangat tepat bila kawasan reklamasi itu dijadikan sebagai pusat pemerintahan.
"Perencanaannya akan bagus kalau dimulai dari awal. Kabel, gas, dan utilitas lainnya di bawah tanah. Jadi kota efisien, karena dilengkapi dengan pelabuhan, airport, pusat industri, kota jadi efisien karena ke mana-mana dekat. Industri juga akan kompetitif karena dekat dengan pelabuhan," tutur Jokowi yang juga politisi PDIP ini pada Kamis 12 Desember kemarin. (Ndy/Sss)
[Baca juga: Jokowi Tawarkan Lokasi Baru Pemindahan Ibukota]
Hal ini pun disambut baik Wakil Ketua MPR sekaligus anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Melani Leimena Suhari. Menurutnya, apa yang diwacanakan Jokowi tak ada salahnya untuk dipertimbangkan.
"Sebenarnya semua wacana jangan diabaikan, harus dikaji ulang. Harus melibatkan daerah sekitar, apa efeknya. Kadang wacana itu perlu dikaji. Tapi kalau bagus, kenapa tidak," ujar Melani di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/12/2013).
"Dari zaman Bung Karno, ada pemikiran ibukota ke Kalimantan. Jadi bukan usulan baru tapi harus dikaji luas. Untuk pemindahan Jakarta perlu melibatkan Jabodetabek pula," paparnya.
Wacana lokasi pemindahan Ibukota itu terlontar dalam rapat dengar pendapat antara Jokowi dan DPR tentang reklamasi pantai utara Jakarta. Mantan Walikota Solo itu menilai, pembangunan kawasan baru ini akan sangat baik. Karena semua dimulai dari awal, sehingga utilitas bisa diatur sedemikian rupa. Karenanya, akan sangat tepat bila kawasan reklamasi itu dijadikan sebagai pusat pemerintahan.
"Perencanaannya akan bagus kalau dimulai dari awal. Kabel, gas, dan utilitas lainnya di bawah tanah. Jadi kota efisien, karena dilengkapi dengan pelabuhan, airport, pusat industri, kota jadi efisien karena ke mana-mana dekat. Industri juga akan kompetitif karena dekat dengan pelabuhan," tutur Jokowi yang juga politisi PDIP ini pada Kamis 12 Desember kemarin. (Ndy/Sss)
[Baca juga: Jokowi Tawarkan Lokasi Baru Pemindahan Ibukota]
