Liputan6.com, Jakarta: Presiden Megawati Soekarnoputri menilai isu pendidikan gratis dan murah menyesatkan, karena kenyataan saat ini pemerintah belum sanggup menyediakan sarana demikian. Dana untuk pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masih terbatas, sehingga isu tersebut tidak bisa dibenarkan. Demikian disampaikan Megawati saat menghadiri puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional di Sekolah Menengah Umum 13, Koja, Jakarta Utara, Rabu (5/5).
Menurut Presiden, pemerintah sejauh ini belum juga mampu memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sesuai amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Namun untuk mengatasi mahalnya ongkos sekolah, bisa diatasi melalui subsidi silang bagi siswa kurang mampu. Megawati menambahkan, subsidi juga bisa diadakan lembaga pendidikan secara mandiri.
Desakan pembangunan sekolah gratis pernah menguat, tahun silam. Ketika itu, sedikitnya 400 siswa berbagai sekolah dasar di Bandung, Jawa Barat, menuntut agar biaya pendidikan dibebaskan dan kualitas kurikulum ditingkatkan [baca: Ratusan Murid SD Menuntut Sekolah Gratis]. Tapi tuntutan tersebut masih sekadar wacana. Sebab, pemerintah belum berani membangun sekolah yang gratis.(KEN/Aldi Yarman dan Yosep Herhudi Lestari)
Menurut Presiden, pemerintah sejauh ini belum juga mampu memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sesuai amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Namun untuk mengatasi mahalnya ongkos sekolah, bisa diatasi melalui subsidi silang bagi siswa kurang mampu. Megawati menambahkan, subsidi juga bisa diadakan lembaga pendidikan secara mandiri.
Desakan pembangunan sekolah gratis pernah menguat, tahun silam. Ketika itu, sedikitnya 400 siswa berbagai sekolah dasar di Bandung, Jawa Barat, menuntut agar biaya pendidikan dibebaskan dan kualitas kurikulum ditingkatkan [baca: Ratusan Murid SD Menuntut Sekolah Gratis]. Tapi tuntutan tersebut masih sekadar wacana. Sebab, pemerintah belum berani membangun sekolah yang gratis.(KEN/Aldi Yarman dan Yosep Herhudi Lestari)
