Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan jaksa asal Mataram, NTB bersama 2 orang lainnya. Penangkapan penegak hukum ini dinilai akibat kelemahan kepemimpinan.
"Itu teori, sudah terbukti. Ingat zaman Pak Baharudin Lopa? Hoegeng di Polri? M Yusuf di Mabes TNI? versus SBY saat ini jauh, pimpinan itu ngaruh," ujar anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari kepada Liputan6.com, Minggu (15/12/2013).
Teori yang dimaksud, jelas Eva, adalah teori transformasi. Bahwa perbaikan sebuah sistem harus bermula dari pucuk pimpinan. "Saya masih percaya teori transformasi, bahwa perbaikan sistem unit menghapus korupsi harus dimulai dari pucuk pimpinan lembaga-lembaga (tone of the top)."
Jadi, kata Eva, pimpinan yang bisa menjadi teladan akan mampu menggerakkan para anak buah. Bagi Eva di masa mendatang, selain sistem harus dibuat makin akuntabel, perlu pimpinan yang meneladani untuk tidak toleransi terhadap korupsi.
Eva memperkuat temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang menyebut korupsi saat ini sudah semakin akut. "Pelaku makin jamak, swasta dan PNS, sipil dan aparat, dan beragam melibatkan istri, mertua, anak dan lain-lain dengan bantuan notaris, PPAT dan lainnya."
"Modusnya pun makin canggih, pencucian uang, atas nama orang lain, wilayahnya meluas, tidak hanya di Jakarta tapi hingga ke NTB," imbuh Eva. (Rmn/Ism)
Baca juga:
Jaksa Dibekuk, Kapuspenkum Kejaksaan Agung Datangi KPK
"Itu teori, sudah terbukti. Ingat zaman Pak Baharudin Lopa? Hoegeng di Polri? M Yusuf di Mabes TNI? versus SBY saat ini jauh, pimpinan itu ngaruh," ujar anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari kepada Liputan6.com, Minggu (15/12/2013).
Teori yang dimaksud, jelas Eva, adalah teori transformasi. Bahwa perbaikan sebuah sistem harus bermula dari pucuk pimpinan. "Saya masih percaya teori transformasi, bahwa perbaikan sistem unit menghapus korupsi harus dimulai dari pucuk pimpinan lembaga-lembaga (tone of the top)."
Jadi, kata Eva, pimpinan yang bisa menjadi teladan akan mampu menggerakkan para anak buah. Bagi Eva di masa mendatang, selain sistem harus dibuat makin akuntabel, perlu pimpinan yang meneladani untuk tidak toleransi terhadap korupsi.
Eva memperkuat temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang menyebut korupsi saat ini sudah semakin akut. "Pelaku makin jamak, swasta dan PNS, sipil dan aparat, dan beragam melibatkan istri, mertua, anak dan lain-lain dengan bantuan notaris, PPAT dan lainnya."
"Modusnya pun makin canggih, pencucian uang, atas nama orang lain, wilayahnya meluas, tidak hanya di Jakarta tapi hingga ke NTB," imbuh Eva. (Rmn/Ism)
Baca juga:
Jaksa Dibekuk, Kapuspenkum Kejaksaan Agung Datangi KPK
