Balkon ruang rapat Komisi III DPR mendadak penuh. Bukan oleh wartawan, tapi puluhan wanita berjilbab. Massa 'Fraksi Balkon' tampak antusias memperhatikan rapat kerja (raker) antara anggota Komisi III bidang hukum dengan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman.
"Kami datang untuk mendukung Polwan berjilbab. Jangan sampai dana menjadi kendala. Kita senang Polwan boleh berjilbab tapi kecewa dengan penundaan," kata Eva Hanisa Hasan Ambada dari Pengurus Besar Wanita Al Irsyad Al Islamiah, di balkon Komisi III DPR, Jakarta, Senin (16/12/2013).
Eva mempertanyakan alasan pimpinan Polri yang menunda pemakaian jilbab Polwan. Bila dana menjadi kendala, kata dia, ormas wanita di seluruh Indonesia akan turut membantu menyediakan kelengkapan jilbab.
"Kita nggak mau ini berlarut-larut. Kita sanggup dari ormas-ormas akan cari dana. Karena nggak mungkin dana itu nggak ada untuk jilbab," tuturnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy juga meminta kepada pimpinan Polri agar penundaan Polwan berjilbab tidak terlalu lama. Sebab, menggunakan jilbab merupakan hak seorang muslimah.
"Di beberapa negara barat saja, Amerika, Kanada, dan beberapa negara lain itu juga tidak masalah. Semoga berjalan lebih cepat," jelas politisi PKS itu.
Sutarman yang hadir dalam rapat menjawab keraguan kebijakan mengenai Polwan bejilbab. Menurutnya, saat ini polisi tengah merumuskan aturan dalam menyeragamkan mengenai kebijakan Polwan berjilbab.
"Pemakaian jilbab hak tiap muslimah. Polri nggak keberatan. Hak sudah diberikan tapi kewajiban belum seragam. Karena warna-warni maka kita atur untuk menyeragamkan," tandas Sutarman. (Adm/Ism)
"Kami datang untuk mendukung Polwan berjilbab. Jangan sampai dana menjadi kendala. Kita senang Polwan boleh berjilbab tapi kecewa dengan penundaan," kata Eva Hanisa Hasan Ambada dari Pengurus Besar Wanita Al Irsyad Al Islamiah, di balkon Komisi III DPR, Jakarta, Senin (16/12/2013).
Eva mempertanyakan alasan pimpinan Polri yang menunda pemakaian jilbab Polwan. Bila dana menjadi kendala, kata dia, ormas wanita di seluruh Indonesia akan turut membantu menyediakan kelengkapan jilbab.
"Kita nggak mau ini berlarut-larut. Kita sanggup dari ormas-ormas akan cari dana. Karena nggak mungkin dana itu nggak ada untuk jilbab," tuturnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy juga meminta kepada pimpinan Polri agar penundaan Polwan berjilbab tidak terlalu lama. Sebab, menggunakan jilbab merupakan hak seorang muslimah.
"Di beberapa negara barat saja, Amerika, Kanada, dan beberapa negara lain itu juga tidak masalah. Semoga berjalan lebih cepat," jelas politisi PKS itu.
Sutarman yang hadir dalam rapat menjawab keraguan kebijakan mengenai Polwan bejilbab. Menurutnya, saat ini polisi tengah merumuskan aturan dalam menyeragamkan mengenai kebijakan Polwan berjilbab.
"Pemakaian jilbab hak tiap muslimah. Polri nggak keberatan. Hak sudah diberikan tapi kewajiban belum seragam. Karena warna-warni maka kita atur untuk menyeragamkan," tandas Sutarman. (Adm/Ism)
