Usul penghapusan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Ibukota untuk mobil murah oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali mendapat dukungan dari Menteri Perindustrian (Menperin), MS Hidayat. Dia menilai langkah mantan Bupati Belitung Timur itu sangat berani apabila dapat terealisasi.
"Bagus itu, sangat membantu kami. Artinya dengan larangan (penggunaan subsidi untuk mobil murah) valid dan bisa berlaku akan mengurangi konsumsi BBM bersubsidi," ungkap dia usai Rakor Energi di Jakarta, Selasa (17/12/2013).
Jika terbukti bisa diterapkan di Jakarta, kata Hidayat, pihaknya akan mengapresiasi upaya tersebut untuk mengurangi beban volume maupun anggaran BBM subsidi yang menyedot ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.
"Kalau dia (Ahok) melakukan itu, saya katakan berani dan saya apresiasi. Walaupun prosesnya saya tidak tahu. Bilang ke Ahok bagus sekali," ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah pusat mengaku belum mendesain aturan yang melarang mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) mengonsumsi BBM subsidi. Padahal kendaraan tersebut sudah dibuat supaya tidak mengonsumsi BBM subsidi.
"(Aturan pelarangan) masih kami konsultasikan dengan Budi Darmadi, Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi. Nanti saya cek," pungkas Hidayat.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengaku mendukung rencana Ahok untuk menghapus BBM bersubsidi di Jakarta. Namun pihaknya belum membaca surat usulan dari Ahok. "Saya belum lihat dan baca suratnya, tapi kalau ada gagasan-gagasan bagus kami perlu menyambutnya," katanya.
Apabila rencana tersebut terealisasi, dia menambahkan, sangat bagus untuk menurunkan konsumsi BBM subsidi. Apalagi Jakarta termasuk salah satu kota dengan pertumbuhan konsumsi BBM subsidi tertinggi di Indonesia. (Fik/Shd)
"Bagus itu, sangat membantu kami. Artinya dengan larangan (penggunaan subsidi untuk mobil murah) valid dan bisa berlaku akan mengurangi konsumsi BBM bersubsidi," ungkap dia usai Rakor Energi di Jakarta, Selasa (17/12/2013).
Jika terbukti bisa diterapkan di Jakarta, kata Hidayat, pihaknya akan mengapresiasi upaya tersebut untuk mengurangi beban volume maupun anggaran BBM subsidi yang menyedot ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.
"Kalau dia (Ahok) melakukan itu, saya katakan berani dan saya apresiasi. Walaupun prosesnya saya tidak tahu. Bilang ke Ahok bagus sekali," ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah pusat mengaku belum mendesain aturan yang melarang mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) mengonsumsi BBM subsidi. Padahal kendaraan tersebut sudah dibuat supaya tidak mengonsumsi BBM subsidi.
"(Aturan pelarangan) masih kami konsultasikan dengan Budi Darmadi, Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi. Nanti saya cek," pungkas Hidayat.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengaku mendukung rencana Ahok untuk menghapus BBM bersubsidi di Jakarta. Namun pihaknya belum membaca surat usulan dari Ahok. "Saya belum lihat dan baca suratnya, tapi kalau ada gagasan-gagasan bagus kami perlu menyambutnya," katanya.
Apabila rencana tersebut terealisasi, dia menambahkan, sangat bagus untuk menurunkan konsumsi BBM subsidi. Apalagi Jakarta termasuk salah satu kota dengan pertumbuhan konsumsi BBM subsidi tertinggi di Indonesia. (Fik/Shd)
