Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik meminta para pejabat di lingkungan Kementerian ESDM untuk tidak takut mengambil keputusan dalam menjalankan proyek yang sudah dicanangkan oleh kementerian tersebut. Hal ini lantaran masih kurangnya penyerapan anggaran yang seharusnya digunakan untuk proyek-proyek demi kepentingan masyarakat luas.
"(Penyerapan anggaran rendah) sekarang alasannya takut mengambil keputusan, karena takut salah atau begitu telat mengambil keputusan tender, hasil render akan merebet ke belakang, sehingga Desember serapannya tidak maksimal," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2013).
Dia menjelaskan, para pemegang kuasa penggunan anggaran di pejabat eselon 1 hingga eselon 3 rata-rata sudah bekerja 30 tahun, tetapi masih saja merasa takut untuk mengambil keputusan. "Masa tidak ngerti, rambu-rambunya sudah jelas. Ini sudah sayatekankan beberapa kali," lanjutnya.
Menurutnya, yang penting dalam menjalankan tugas atau mengambil keputusan penting yaitu tetap berpegang pada aturan-aturan dan perundangan yang berlaku.
"Jangan melanggar aturan. Kan ada PMK (Peraturan Menteri Keuangan), ada Undang-undang (UU), sepanjang aturan itu dituruti tidak ada alasan untuk tidak mengambil keputusan, karena sudah diberi kuasa untuk menggunakan anggaran, yang penting ikuti aturan yang ada," jelasnya.
Jero juga menilai, Kementerian ESDM sendiri dari raport penggunaan anggaran sudah baik, sehingga juga tidak ada alasan untuk tidak menggunakan anggaran yang tersedia untuk penggunaan proyek-proyek penting. "Kalau ada cacat buruk, itu bukan di Kementerian ESDM, jadi ikuti saja semua aturan, jangan ada yang keluar dari koridor," katanya.
Selain itu, tugas dari Inspektorat Jenderal di Kementerian ESDM menjadi salah satu kunci dalam mengurus keuangan sehingga strateginya, lanjut Jero, dirinya sebagai menteri mengangkat Irjen berasal dari BPKP untuk direkrut di kementerian yang dipimpinnya. "Ini dengan tujuan biar lebih bagus laporan keuangannya. Jadi harus semakin kuat dan semakin benar keuangan di Kementerian ESDM," tutur Jero.
Dia juga mengatakan, bila memang para pejabat ini kesulitan untuk mengambil keputusan karena takut menyalahi aturan atau takut dianggap korupsi maka bisa dikonsultasikan dengan orang atau lembaga terkait yang paham soal penggunaan anggaran negara ini.
"Kalau sulit ambil keputusan maka konsultasikan dengan Irjen. Kalau masih ragu ke Irjen, konsultasi ke BPKP. Kalau perlu konsultasi ddengan KPK biar dicegah kan disana ada deputi pencegahan, biar kita selamat. Akan baik negeri ini kalau apa-apa dapat kita cegah. Mungkin memang Tidak ada niat jahat, tapi kadang ada keliruan," tandasnya.
Kementerian ESDM telah mendapatkan anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2014 senilai 16,2 triliun, atau lebih rendah dari tahun ini Rp 18,8 triliun. (Dny/Ndw)
"(Penyerapan anggaran rendah) sekarang alasannya takut mengambil keputusan, karena takut salah atau begitu telat mengambil keputusan tender, hasil render akan merebet ke belakang, sehingga Desember serapannya tidak maksimal," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2013).
Dia menjelaskan, para pemegang kuasa penggunan anggaran di pejabat eselon 1 hingga eselon 3 rata-rata sudah bekerja 30 tahun, tetapi masih saja merasa takut untuk mengambil keputusan. "Masa tidak ngerti, rambu-rambunya sudah jelas. Ini sudah sayatekankan beberapa kali," lanjutnya.
Menurutnya, yang penting dalam menjalankan tugas atau mengambil keputusan penting yaitu tetap berpegang pada aturan-aturan dan perundangan yang berlaku.
"Jangan melanggar aturan. Kan ada PMK (Peraturan Menteri Keuangan), ada Undang-undang (UU), sepanjang aturan itu dituruti tidak ada alasan untuk tidak mengambil keputusan, karena sudah diberi kuasa untuk menggunakan anggaran, yang penting ikuti aturan yang ada," jelasnya.
Jero juga menilai, Kementerian ESDM sendiri dari raport penggunaan anggaran sudah baik, sehingga juga tidak ada alasan untuk tidak menggunakan anggaran yang tersedia untuk penggunaan proyek-proyek penting. "Kalau ada cacat buruk, itu bukan di Kementerian ESDM, jadi ikuti saja semua aturan, jangan ada yang keluar dari koridor," katanya.
Selain itu, tugas dari Inspektorat Jenderal di Kementerian ESDM menjadi salah satu kunci dalam mengurus keuangan sehingga strateginya, lanjut Jero, dirinya sebagai menteri mengangkat Irjen berasal dari BPKP untuk direkrut di kementerian yang dipimpinnya. "Ini dengan tujuan biar lebih bagus laporan keuangannya. Jadi harus semakin kuat dan semakin benar keuangan di Kementerian ESDM," tutur Jero.
Dia juga mengatakan, bila memang para pejabat ini kesulitan untuk mengambil keputusan karena takut menyalahi aturan atau takut dianggap korupsi maka bisa dikonsultasikan dengan orang atau lembaga terkait yang paham soal penggunaan anggaran negara ini.
"Kalau sulit ambil keputusan maka konsultasikan dengan Irjen. Kalau masih ragu ke Irjen, konsultasi ke BPKP. Kalau perlu konsultasi ddengan KPK biar dicegah kan disana ada deputi pencegahan, biar kita selamat. Akan baik negeri ini kalau apa-apa dapat kita cegah. Mungkin memang Tidak ada niat jahat, tapi kadang ada keliruan," tandasnya.
Kementerian ESDM telah mendapatkan anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2014 senilai 16,2 triliun, atau lebih rendah dari tahun ini Rp 18,8 triliun. (Dny/Ndw)
