Forum Pembaharuan Desa (FPD) yang merupakan gabungan seluruh Kepala Desa se-Indonesia mengancam akan melayangkan somasi anggota DPR jika tidak mengesahkan UU Desa hari ini. Tak hanya itu, mereka juga akan memboikot Pemilu 2014.
"Jika dalam Paripurna DPR ada yang menghambat penegesahanan UU Desa, maka kami akan boikot pelaksanaan pemilihan legislatif (Pileg) di daerah," kata Ketua FPD Agus Tri Raharjo saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/12/2013).
"Kami tidak akan kampanyekan calon-calon anggota Dewan untuk Pileg nanti. Kami akan sampaikan kepada masyarakat untuk tidak memilih mereka," lanjut dia.
Pantauan Liputan6.com, sekitar 300 kepala desa sudah memadati kawasan di depan Gedung DPR. Meski di bawah rintiki hujan, para kepala desa itu tetap melanjutkan aksi demonya.
Saat ini mereka berorasi masih berorasi. Sebuah mobil pikap dijadikan untuk mobil komando. Mobil warna putih itu dihiasi bendera FPD yang didominasi warna merah dan putih. Dua spanduk dari FPD yang berukuran 1x2 meter juga dipasang di gerbang atau pintu masuk Gedung DPR. (Eks/Ism)
"Jika dalam Paripurna DPR ada yang menghambat penegesahanan UU Desa, maka kami akan boikot pelaksanaan pemilihan legislatif (Pileg) di daerah," kata Ketua FPD Agus Tri Raharjo saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/12/2013).
"Kami tidak akan kampanyekan calon-calon anggota Dewan untuk Pileg nanti. Kami akan sampaikan kepada masyarakat untuk tidak memilih mereka," lanjut dia.
Pantauan Liputan6.com, sekitar 300 kepala desa sudah memadati kawasan di depan Gedung DPR. Meski di bawah rintiki hujan, para kepala desa itu tetap melanjutkan aksi demonya.
Saat ini mereka berorasi masih berorasi. Sebuah mobil pikap dijadikan untuk mobil komando. Mobil warna putih itu dihiasi bendera FPD yang didominasi warna merah dan putih. Dua spanduk dari FPD yang berukuran 1x2 meter juga dipasang di gerbang atau pintu masuk Gedung DPR. (Eks/Ism)
