PDIP mengusulkan membentuk Tim Pengawas Outsourcing. Timwas itu ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan ousourcing atau tenaga alih daya di seluruh BUMN.
"Kami mohon perhatian dan dukungan dari seluruh pimpinan dan anggota DPR untuk segera membentuk Tim Pengawas (Timwas) DPR untuk memastikan penyelesaian kasus outsourcing dan pelanggaran ketenagakerjaan lainnya di BUMN," kata anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka di gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/12/2013).
Rieke juga meminta pimpinan DPRT mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar memperhatikan dan menjalankan rekomendasi Panja Outsourcing dan Tenaga Kerja BUMN DPR. Selain itu dia mendesak Direksi BUMN untuk mempekerjakan kembali pegawai yang di-PHK dan menyelesaikan semua pelanggaran.
Rieke mengatakan peraturan perundang-undangan menjamin hak pekerja, termasuk karyawan di BUMN. Namun menurutnya, masih banyak aspek-aspek rawan dalam pelaksanaannya.
"Hal ini menjadi preseden negatif karena perusahaan negara memberikan contoh praktek buruk di bidang ketenagakerjaan," tutur Rieke. (Eks/Ism)
"Kami mohon perhatian dan dukungan dari seluruh pimpinan dan anggota DPR untuk segera membentuk Tim Pengawas (Timwas) DPR untuk memastikan penyelesaian kasus outsourcing dan pelanggaran ketenagakerjaan lainnya di BUMN," kata anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka di gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/12/2013).
Rieke juga meminta pimpinan DPRT mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar memperhatikan dan menjalankan rekomendasi Panja Outsourcing dan Tenaga Kerja BUMN DPR. Selain itu dia mendesak Direksi BUMN untuk mempekerjakan kembali pegawai yang di-PHK dan menyelesaikan semua pelanggaran.
Rieke mengatakan peraturan perundang-undangan menjamin hak pekerja, termasuk karyawan di BUMN. Namun menurutnya, masih banyak aspek-aspek rawan dalam pelaksanaannya.
"Hal ini menjadi preseden negatif karena perusahaan negara memberikan contoh praktek buruk di bidang ketenagakerjaan," tutur Rieke. (Eks/Ism)
