Ahok mengatakan Pemprov DKI akan menghentikan sementara pencairan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP). Sebab, hingga kini masih ditemukan adanya kesalahan administrasi di lapangan.
"Masih banyak yang dobel-dobel. Ada satu orang dua nama. Jadi ada nggak bisa ambil. Makanya kita lock (kunci)," kata pria bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (20/12/2013).
Ahok menjelaskan pencairan dana KJP tersebut akan ditunda oleh Bank DKI untuk sementara, sambil menunggu perbaikan data dari tiap sekolah.
"Salah di sekolah yang kirim data kayak salah tulis nama. Kita evaluasi KJP dari cara penyalurannya yang bisa dikunci. Enggak bisa duitnya langsung dialokasikan ke tabungan," tutur dia.
Dia menambahkan, saat ini yang paling penting untuk dilakukan Pemprov DKI adalah menjaga agar KJP tepat sasaran. Jangan sampai pelajar yang kurang mampu tidak memperoleh KJP.
Selain iu, harus dipastikan pelajar SD tetap mendapatkan KJP hingga tingkat SMA tanpa terputus. "Itu yang mau kita jaga. Sistem ini yang harus kita punya," ujar Ahok. (Eks)
"Masih banyak yang dobel-dobel. Ada satu orang dua nama. Jadi ada nggak bisa ambil. Makanya kita lock (kunci)," kata pria bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (20/12/2013).
Ahok menjelaskan pencairan dana KJP tersebut akan ditunda oleh Bank DKI untuk sementara, sambil menunggu perbaikan data dari tiap sekolah.
"Salah di sekolah yang kirim data kayak salah tulis nama. Kita evaluasi KJP dari cara penyalurannya yang bisa dikunci. Enggak bisa duitnya langsung dialokasikan ke tabungan," tutur dia.
Dia menambahkan, saat ini yang paling penting untuk dilakukan Pemprov DKI adalah menjaga agar KJP tepat sasaran. Jangan sampai pelajar yang kurang mampu tidak memperoleh KJP.
Selain iu, harus dipastikan pelajar SD tetap mendapatkan KJP hingga tingkat SMA tanpa terputus. "Itu yang mau kita jaga. Sistem ini yang harus kita punya," ujar Ahok. (Eks)
