Menjelang Pemilu 2014, posisi Partai Golkar terancam. Hal itu dikemukakan oleh pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Burhanuddin Muhtadi.
"Kalau saya jadi Aburizal Bakrie (Ketua Umum Partai Golkar), saya akan pecat itu Ratu Atut. Bukan hanya dipecat sebagai pengurus, tapi juga sebagai anggota," ujar Burhanuddin di Jakarta, Sabtu (21/12/2013).
Hal senada disampaikan Pengamat politik Fajrul Rahman, ia menilai langkah Partai Golkar tidak memberhentikan Gubenur Banten Ratu Atut Chosiah pasca-penahanan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukan tak adanya keberpihakan terhadap upaya pemberantasan korupsi di tanah air.
"Sikap Golkar yang tidak langsung memecat atau menyuruh mundur atut tersebut menunjukan bagaimana kualitas Aburizal Bakrie dalam penanganan pemberantasan korupsi tidak bisa diharapkan. Sikap Defensif ini, jelas akan berdampak kepada Golkar dimasa akan datang," ucap Fajrul kepada wartawan di Jakarta hari ini.
Fajrul juga menjelaskan, Golkar seharusnya mengambul langkah cepat menyikapi penahanan Ratu Atut seperti yang dilakukan oleh Demokrat dan PKS, yang langsung memecat kadernya dan menyuruh mundur dari jabatan yang disandang mereka.
"Langkah yang diambil oleh PKS dan Demokrat lebih elegan dalam menghadapi kadernya yang tersandung kasus korupsi. Mereka langsung memberhentikannya, tidak peduli seberapa penting kader tersebut dalam posisi partai," jelas Fajrul.
Fajrul mengaku pernah melakukan survei mengenai elektabilitas partai pada bulan Agustus sampai dengan September tahun ini, di mana 53% responden tidak mempedulikan partai tetapi lebih kepada sosok yang akan menduduki kursi legeslatif mendatang.
"Kalau pada survei kemarin, posisi Golkar masih mengungguli Demokrat. Namun dengan kondisi sekarang, bukan tidak mungkin langkah yang diambil Demokrat justru bisa berbalik mengungguli Golkar," tambah Fajrul.
Saat ini, lanjut Fajrul, seharusnya menjadi momentum partai politik untuk melakukan pembersihan terhadap kadernya yang terkena kasus korupsi dengan cara memberhentikan mereka. Seperti yang dilakukan oleh Partai Demokrat kepada Andi Malarangeng dan Angelina Sondakh, Serta PKS kepada Lutfi Hasan Ishak. (Tnt)
Baca juga:
Ratu Atut Jadi Tersangka, Ical: Tidak Ada Penonaktifan
Pasang Badan untuk Pemimpin Banten, Ical: Belum Tentu Atut Salah
Ratu Atut Ditahan KPK, Ical: Sedih Betul
"Kalau saya jadi Aburizal Bakrie (Ketua Umum Partai Golkar), saya akan pecat itu Ratu Atut. Bukan hanya dipecat sebagai pengurus, tapi juga sebagai anggota," ujar Burhanuddin di Jakarta, Sabtu (21/12/2013).
Hal senada disampaikan Pengamat politik Fajrul Rahman, ia menilai langkah Partai Golkar tidak memberhentikan Gubenur Banten Ratu Atut Chosiah pasca-penahanan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukan tak adanya keberpihakan terhadap upaya pemberantasan korupsi di tanah air.
"Sikap Golkar yang tidak langsung memecat atau menyuruh mundur atut tersebut menunjukan bagaimana kualitas Aburizal Bakrie dalam penanganan pemberantasan korupsi tidak bisa diharapkan. Sikap Defensif ini, jelas akan berdampak kepada Golkar dimasa akan datang," ucap Fajrul kepada wartawan di Jakarta hari ini.
Fajrul juga menjelaskan, Golkar seharusnya mengambul langkah cepat menyikapi penahanan Ratu Atut seperti yang dilakukan oleh Demokrat dan PKS, yang langsung memecat kadernya dan menyuruh mundur dari jabatan yang disandang mereka.
"Langkah yang diambil oleh PKS dan Demokrat lebih elegan dalam menghadapi kadernya yang tersandung kasus korupsi. Mereka langsung memberhentikannya, tidak peduli seberapa penting kader tersebut dalam posisi partai," jelas Fajrul.
Fajrul mengaku pernah melakukan survei mengenai elektabilitas partai pada bulan Agustus sampai dengan September tahun ini, di mana 53% responden tidak mempedulikan partai tetapi lebih kepada sosok yang akan menduduki kursi legeslatif mendatang.
"Kalau pada survei kemarin, posisi Golkar masih mengungguli Demokrat. Namun dengan kondisi sekarang, bukan tidak mungkin langkah yang diambil Demokrat justru bisa berbalik mengungguli Golkar," tambah Fajrul.
Saat ini, lanjut Fajrul, seharusnya menjadi momentum partai politik untuk melakukan pembersihan terhadap kadernya yang terkena kasus korupsi dengan cara memberhentikan mereka. Seperti yang dilakukan oleh Partai Demokrat kepada Andi Malarangeng dan Angelina Sondakh, Serta PKS kepada Lutfi Hasan Ishak. (Tnt)
Baca juga:
Ratu Atut Jadi Tersangka, Ical: Tidak Ada Penonaktifan
Pasang Badan untuk Pemimpin Banten, Ical: Belum Tentu Atut Salah
Ratu Atut Ditahan KPK, Ical: Sedih Betul
