Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, ia tak lagi menggunakan kertas dalam menentukan kebijakan atau menjalankan proyek pembangunan. Semua pekerjaan itu dilakukannya dengan menggunakan sistem serba online.
"Semuanya kami jalankan dengan sistem e-budgeting. Jadi sudah online semua. Sudah enggak ada kertas-kertas lagi," kata Risma di Gedung Kemenkum HAM, Jakarta Selatan, Senin (23/12/2013).
Risma menjelaskan, sistem elektronik tersebut dijalankan di seluruh sektor yakni kesehatan, pendidikan, perbaikan jalan, pajak, sampai kenaikan pangkat pegawai.
"Data orang miskin yang mau berobat, mereka cukup menekan sidik jari, maka keluarlah dia miskin dan bisa langsung diobati. Itu meningkatkan derajat mereka," ungkap Risma.
Sistem online, jelas Risma, juga untuk memberantas oknum-oknum yang kerap meminta biaya dalam proses tersebut. Selain itu, sistem tersebut juga digunakan untuk mengontrol pajak dari pengadaan proyek yang dijalankan Pemerintah Kota Surabaya.
"Untuk mengontrol proyek, ada e-controlling. Kalau ada warga protes, akan terima SMS dari warga. Kalau semakin banyak dilaporkan dia si kepala dinas itu malu, karena semua kadis lainnya juga tahu. Jadi gampang buat saya untuk melakukan pengawasan, tolong cek ke lapangan benar nggak laporan itu," papar Risma. (Mut/Yus)
"Semuanya kami jalankan dengan sistem e-budgeting. Jadi sudah online semua. Sudah enggak ada kertas-kertas lagi," kata Risma di Gedung Kemenkum HAM, Jakarta Selatan, Senin (23/12/2013).
Risma menjelaskan, sistem elektronik tersebut dijalankan di seluruh sektor yakni kesehatan, pendidikan, perbaikan jalan, pajak, sampai kenaikan pangkat pegawai.
"Data orang miskin yang mau berobat, mereka cukup menekan sidik jari, maka keluarlah dia miskin dan bisa langsung diobati. Itu meningkatkan derajat mereka," ungkap Risma.
Sistem online, jelas Risma, juga untuk memberantas oknum-oknum yang kerap meminta biaya dalam proses tersebut. Selain itu, sistem tersebut juga digunakan untuk mengontrol pajak dari pengadaan proyek yang dijalankan Pemerintah Kota Surabaya.
"Untuk mengontrol proyek, ada e-controlling. Kalau ada warga protes, akan terima SMS dari warga. Kalau semakin banyak dilaporkan dia si kepala dinas itu malu, karena semua kadis lainnya juga tahu. Jadi gampang buat saya untuk melakukan pengawasan, tolong cek ke lapangan benar nggak laporan itu," papar Risma. (Mut/Yus)
