Citizen6, Jakarta: Barisan Muda peduli Tenaga Kerja Indonesia (BM-TKI) minta penggrebekan TKI ilegal jangan insidental, tapi kontinyu.
Pertama, harus diungkap lebih lanjut follow up dari penangkapan tersebut. Kedua, Harus dibarengi dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang prosedur dan tentang trafficking. Ketiga, keseriusan pemerintah untuk menyalurkan TKI yang menjadi korban dengan memberikan lapangan pekerjaan atau memberikan jalan agar mereka bisa bekerja ke luar negeri dengan prosedural. Keempat, pemerintah juga harus menyediakan dana yang cukup untuk pengawasan dan penggrebekan sehingga bisa kontinyu, dan juga menyediakan dana untuk lapangan pekerjaan dan atau kegiatan masyarakat.
Selain itu, penggrebekan TKI jangan dijadikan ajang untuk mencari pungutan liar oleh para oknum aparat, karena tidak dilakukan serentak oleh jaringan aparat. Sehingga boleh jadi trafficking masih sering terjadi di perbatasan dan jalur jalur lain.
"Banyak masyarakat yang tidak tahu Undang-undang (UU) trafficking. Bahwa menjadi TKI itu harus prosedural. Karena faktor budaya mereka menganggap menjadi TKI itu seperti merantau biasa. Akibatnya mereka menjadi korban trafficking atau human smuggling". Dibutuhkan kehadiran negara dan ketegasan pemerintah agar kejadian yg sama tidak terulang terus menerus.
Pemahaman aparat penegak hukum dari pemerintah tentang UU 21/2007 harus sama dan diimplémentasikan secara baik dan benar tanpa berdalih bahwa tindak pidana perdagangan manusia belum terjadi. Atau dengan kata lain dianggap baru percobaan. Saya tidak yakin bahwa aparat Polri di Bekasi tidak tahu tentang orang-orang yang ditampung itu karena aparat polsek biasanya rajin mendatangi PPTKIS dan penampungannya, Padahal kejadian menampung itu sudah berlangsung lama. Artinya, selama pemerintah main2-main dalam menegakkan regulasi, maka Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) akan terus terjadi dimanapun. Demikian peryataan pers BM TKI Wassalam. (mar)
Penulis
Abdul Syarif Hidayatullah
Jakarta, Prestoness.xxxx@yahoo.com
Baca juga:
Gelombang Nasionalisme Pemuda Indonesia
Otonomi Daerah dan Pemekaran Wilayah yang Kebablasan
Perlukah Poros Tengah Jilid II?
Disclaimer:
Citizen6 adalah media publik untuk warga. Artikel di Citizen6 merupakan opini pribadi dan tidak boleh menyinggung SARA. Isi artikel menjadi tanggung jawab si penulisnya.
Anda juga bisa mengirimkan artikel disertai foto seputar kegiatan komunitas atauopini Anda tentang politik, kesehatan, keuangan, wisata, social media dan lainnya ke Citizen6@liputan6.com
Mulai 16 Desember sampai 3 Januari 2014 Citizen6 mengadakan program menulis bertopik dengan tema "Resolusi 2014". Ada kado akhir tahun dari Liputan6.com, Dyslexis Cloth, dan penerbit dari Gramedia bagi 6 artikel terpilih. Syarat dan ketentuan bisa disimak di sini.
Pertama, harus diungkap lebih lanjut follow up dari penangkapan tersebut. Kedua, Harus dibarengi dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang prosedur dan tentang trafficking. Ketiga, keseriusan pemerintah untuk menyalurkan TKI yang menjadi korban dengan memberikan lapangan pekerjaan atau memberikan jalan agar mereka bisa bekerja ke luar negeri dengan prosedural. Keempat, pemerintah juga harus menyediakan dana yang cukup untuk pengawasan dan penggrebekan sehingga bisa kontinyu, dan juga menyediakan dana untuk lapangan pekerjaan dan atau kegiatan masyarakat.
Selain itu, penggrebekan TKI jangan dijadikan ajang untuk mencari pungutan liar oleh para oknum aparat, karena tidak dilakukan serentak oleh jaringan aparat. Sehingga boleh jadi trafficking masih sering terjadi di perbatasan dan jalur jalur lain.
"Banyak masyarakat yang tidak tahu Undang-undang (UU) trafficking. Bahwa menjadi TKI itu harus prosedural. Karena faktor budaya mereka menganggap menjadi TKI itu seperti merantau biasa. Akibatnya mereka menjadi korban trafficking atau human smuggling". Dibutuhkan kehadiran negara dan ketegasan pemerintah agar kejadian yg sama tidak terulang terus menerus.
Pemahaman aparat penegak hukum dari pemerintah tentang UU 21/2007 harus sama dan diimplémentasikan secara baik dan benar tanpa berdalih bahwa tindak pidana perdagangan manusia belum terjadi. Atau dengan kata lain dianggap baru percobaan. Saya tidak yakin bahwa aparat Polri di Bekasi tidak tahu tentang orang-orang yang ditampung itu karena aparat polsek biasanya rajin mendatangi PPTKIS dan penampungannya, Padahal kejadian menampung itu sudah berlangsung lama. Artinya, selama pemerintah main2-main dalam menegakkan regulasi, maka Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) akan terus terjadi dimanapun. Demikian peryataan pers BM TKI Wassalam. (mar)
Penulis
Abdul Syarif Hidayatullah
Jakarta, Prestoness.xxxx@yahoo.com
Baca juga:
Gelombang Nasionalisme Pemuda Indonesia
Otonomi Daerah dan Pemekaran Wilayah yang Kebablasan
Perlukah Poros Tengah Jilid II?
Disclaimer:
Citizen6 adalah media publik untuk warga. Artikel di Citizen6 merupakan opini pribadi dan tidak boleh menyinggung SARA. Isi artikel menjadi tanggung jawab si penulisnya.
Anda juga bisa mengirimkan artikel disertai foto seputar kegiatan komunitas atauopini Anda tentang politik, kesehatan, keuangan, wisata, social media dan lainnya ke Citizen6@liputan6.com
Mulai 16 Desember sampai 3 Januari 2014 Citizen6 mengadakan program menulis bertopik dengan tema "Resolusi 2014". Ada kado akhir tahun dari Liputan6.com, Dyslexis Cloth, dan penerbit dari Gramedia bagi 6 artikel terpilih. Syarat dan ketentuan bisa disimak di sini.
