Pemerintah mengaku sangat memungkinkan untuk memenuhi keinginan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menghapus bea masuk (BM) impor bus hingga 0%.
Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri pun membantah pihaknya menolak membebaskan bea masuk impor bus angkutan umum.
Namun sejak beberapa tahun lalu, kegiatan importasi angkutan umum sudah bebas dari Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), termasuk pengadaan bus Transjakarta.
"PPnBM angkutan umum sudah 0%. Nah yang diminta Pemda DKI Jakarta adalah bea masuk dari 40% menjadi 0%. Kebijakan ini sangat dimungkinkan diberikan bagi angkutan publik," ujar dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (27/12/2013).
Namun untuk realisasinya, lebih jauh Chatib mengatakan, Kemenkeu menunggu keputusan dari Pemda DKI untuk menentukan apakah pengadaan bus atau angkutan umum ini berasal dari domestik atau impor.
"Kami menunggu keputusan Pemda DKI soal pengadaannya, kami tidak ikut-ikut mau pakai impor atau domestik. Kalau mau bea masuknya 0%, mereka harus menjelaskan ke Karoseri (perusahaan) karena industri domestik yang akan kena impact-nya," jelas dia.
Kemenkeu tambah Chatib akan melayangkan surat balasan atas permohonan Jokowi tersebut. "Posisinya kami ingin kirim surat supaya tahu maunya pemda seperti apa. Kalian tuh mau melakukan pengadaan domestik atau impor. Beri tahu kami," tukas dia.
Dia mengakui, soal pengadaan transportasi umum merupakan wewenang lelang Pemda DKI. Hanya saja, kebijakan ini akan mengancam nasib industri domestik apabila bea masuk impor dibebaskan.
"Kalau tadinya industri domestik di protect 40%, lalu karena hal ini ada implikasinya maka bicarakan sama industri. Berarti kan barang impor lebih diutamakan oleh DKI," pungkas Chatib.(Fik/Nrm)
*Bagi Anda yang ingin mengetahui hasil ujian CPNS 2013 silakan klik di cpns.liputan6.com
Baca juga
Jokowi Minta Bea Masuk Bus Impor 0%, Pemerintah Pikir-pikir Dulu
Jokowi: Mobil Murah Bebas Pajak, Kenapa Bus TransJakarta Tidak?
Minta PPnBM Angkutan 0%, Dephub: Jokowi Pikirkan Produsen Lokal
Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri pun membantah pihaknya menolak membebaskan bea masuk impor bus angkutan umum.
Namun sejak beberapa tahun lalu, kegiatan importasi angkutan umum sudah bebas dari Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), termasuk pengadaan bus Transjakarta.
"PPnBM angkutan umum sudah 0%. Nah yang diminta Pemda DKI Jakarta adalah bea masuk dari 40% menjadi 0%. Kebijakan ini sangat dimungkinkan diberikan bagi angkutan publik," ujar dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (27/12/2013).
Namun untuk realisasinya, lebih jauh Chatib mengatakan, Kemenkeu menunggu keputusan dari Pemda DKI untuk menentukan apakah pengadaan bus atau angkutan umum ini berasal dari domestik atau impor.
"Kami menunggu keputusan Pemda DKI soal pengadaannya, kami tidak ikut-ikut mau pakai impor atau domestik. Kalau mau bea masuknya 0%, mereka harus menjelaskan ke Karoseri (perusahaan) karena industri domestik yang akan kena impact-nya," jelas dia.
Kemenkeu tambah Chatib akan melayangkan surat balasan atas permohonan Jokowi tersebut. "Posisinya kami ingin kirim surat supaya tahu maunya pemda seperti apa. Kalian tuh mau melakukan pengadaan domestik atau impor. Beri tahu kami," tukas dia.
Dia mengakui, soal pengadaan transportasi umum merupakan wewenang lelang Pemda DKI. Hanya saja, kebijakan ini akan mengancam nasib industri domestik apabila bea masuk impor dibebaskan.
"Kalau tadinya industri domestik di protect 40%, lalu karena hal ini ada implikasinya maka bicarakan sama industri. Berarti kan barang impor lebih diutamakan oleh DKI," pungkas Chatib.(Fik/Nrm)
*Bagi Anda yang ingin mengetahui hasil ujian CPNS 2013 silakan klik di cpns.liputan6.com
Baca juga
Jokowi Minta Bea Masuk Bus Impor 0%, Pemerintah Pikir-pikir Dulu
Jokowi: Mobil Murah Bebas Pajak, Kenapa Bus TransJakarta Tidak?
Minta PPnBM Angkutan 0%, Dephub: Jokowi Pikirkan Produsen Lokal
