Perjanjian Batu Tulis 2009 antara PDIP dengan Partai Gerindra harus diungkapkan secara jujur kepada publik. Karena, setiap partai politik harus punya akuntabilitas terhadap isu yang disampaikannya kepada masyarakat. Apalagi, isu tersebut telah menjadi perbincangan luas di masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat pemilu dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin saat berbincang dengan Liputan6.com melalui sambungan teleponnya di Jakarta, Sabtu (27/12/2013).
"Kalau memang benar ada perjanjian antara PDIP dan Partai Gerindra pada tahun 2009, yang pada salah satu butirnya menyebutkan bahwa Megawati akan mendukung Prabowo dalam Pilpres 2014, maka Gerindra harus berani mengungkapkan secara utuh dan terbuka tentang isi perjanjian itu kepada publik," kata Said.
Karena itu menurutnya, sudah sepatutnya Gerindra membuka isi perjanjian itu agar publik bisa mengetahui secara persis apa yang sesungguhnya diperjanjikan oleh kedua parpol tersebut. Kalau tak kunjung dibuka, maka menurutnya publik bisa saja menduga bahwa Gerindra hanya mengada-ada saja.
"Kalau sudah dibuka, maka nanti publik bisa mengetahui dan memberikan penilaian, apakah memang ada butir yang menyebutkan secara eksplisit bahwa Megawati akan mendukung Prabowo sebagai Capres? Ataukah perjanjian itu memang ada, tetapi tidak tegas menyatakan bahwa PDIP akan mencapreskan Prabowo. Jadi ada banyak kemungkinan tafsir dalam perjanjian itu," tuturnya.
Lebih dari itu, menurut Said, isu ini menjadi penting untuk diketahui publik karena menyangkut kredibilitas Megawati, sebagai anak dari seorang pendiri negara, sekaligus mantan Presiden RI. "Nama baik partai juga dipertaruhkan disitu," imbuhnya.
Karena, lanjut Said, isu perjanjian itu berpotensi mempengaruhi hasil perolehan suara PDIP dan Gerindra pada Pemilu 2014. Bukan mustahil, rakyat akan meninggalkan parpol yang ketua umumnya tidak memegang komitmen atau meninggalkan parpol yang gemar merekayasa isu.
"Kalau isi perjanjian itu memang tegas menyebutkan bahwa PDIP akan mencapreskan Prabowo pada Pilpres 2009, maka sebagai tokoh panutan masyarakat, sudah sepatutnya Mega menunaikan janjinya itu. Sebaliknya, jika tidak ada butir yang menegasan bahwa PDIP akan mencapreskan Prabowo di Pilpres 2014, maka PDIP harus mengklarifikasinya kepada masyarakat," tegas Said. (Adm)
Baca juga:
Jawaban Mega Soal `Perjanjian Batu Tulis` dengan Prabowo
Adik Prabowo Akui Penyusun Perjanjian Batu Tulis
Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat pemilu dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin saat berbincang dengan Liputan6.com melalui sambungan teleponnya di Jakarta, Sabtu (27/12/2013).
"Kalau memang benar ada perjanjian antara PDIP dan Partai Gerindra pada tahun 2009, yang pada salah satu butirnya menyebutkan bahwa Megawati akan mendukung Prabowo dalam Pilpres 2014, maka Gerindra harus berani mengungkapkan secara utuh dan terbuka tentang isi perjanjian itu kepada publik," kata Said.
Karena itu menurutnya, sudah sepatutnya Gerindra membuka isi perjanjian itu agar publik bisa mengetahui secara persis apa yang sesungguhnya diperjanjikan oleh kedua parpol tersebut. Kalau tak kunjung dibuka, maka menurutnya publik bisa saja menduga bahwa Gerindra hanya mengada-ada saja.
"Kalau sudah dibuka, maka nanti publik bisa mengetahui dan memberikan penilaian, apakah memang ada butir yang menyebutkan secara eksplisit bahwa Megawati akan mendukung Prabowo sebagai Capres? Ataukah perjanjian itu memang ada, tetapi tidak tegas menyatakan bahwa PDIP akan mencapreskan Prabowo. Jadi ada banyak kemungkinan tafsir dalam perjanjian itu," tuturnya.
Lebih dari itu, menurut Said, isu ini menjadi penting untuk diketahui publik karena menyangkut kredibilitas Megawati, sebagai anak dari seorang pendiri negara, sekaligus mantan Presiden RI. "Nama baik partai juga dipertaruhkan disitu," imbuhnya.
Karena, lanjut Said, isu perjanjian itu berpotensi mempengaruhi hasil perolehan suara PDIP dan Gerindra pada Pemilu 2014. Bukan mustahil, rakyat akan meninggalkan parpol yang ketua umumnya tidak memegang komitmen atau meninggalkan parpol yang gemar merekayasa isu.
"Kalau isi perjanjian itu memang tegas menyebutkan bahwa PDIP akan mencapreskan Prabowo pada Pilpres 2009, maka sebagai tokoh panutan masyarakat, sudah sepatutnya Mega menunaikan janjinya itu. Sebaliknya, jika tidak ada butir yang menegasan bahwa PDIP akan mencapreskan Prabowo di Pilpres 2014, maka PDIP harus mengklarifikasinya kepada masyarakat," tegas Said. (Adm)
Baca juga:
Jawaban Mega Soal `Perjanjian Batu Tulis` dengan Prabowo
Adik Prabowo Akui Penyusun Perjanjian Batu Tulis
