Pengelola akun twitter @TrioMacan2000 memenuhi panggilan Sekretaris Kabinet Dipo Alam di Kantornya, Jakarta, Senin (30/12/2013) pagi. Namun, 4 orang yang hadir tersebut menolak meninggalkan KTP.
"Aku nggak tahu namanya. Nanti aku cari dulu karena tadi (mereka) nggak mau ninggalin KTP," ungkap sumber Liputan6.com yang ikut dalam pertemuan tersebut.
Menurutnya, setelah pertemuan tersebut Dipo Alam bersama pengelola @TrioMacan2000 akan memberi keterangan pers.
Informasi yang diterima Liputan6.com, 4 orang yang memenuhi panggilan Dipo Alam itu adalah William, Ibnu MH, Edy Syahputra, dan Ahmad Irwadi Lubis. Mereka mengaku sebagai pengacara pengelola @TrioMacan2000
Sebelumnya, Dipo mengungkap panggilan tersebut untuk meminta data terkait sejumlah paparan @TrioMacan2000 di Twitter tentang sejumlah dugaan kasus korupsi yang melibatkan anggota Kabinet Indonesia Bersatu II.
"Saya minta laporan tertulis sebagaimana selama ini, terutama ada (tuduhan kepada) member dari kabinet," ujar Dipo. Siapa anggota kabinet yang dimaksud, Dipo tak membeberkannya.
Dipo mengaku laporan dugaan korupsi atau pelanggaran hukum dari sumber atau sarana anonim sulit ditangani. Sebab dalam prosedur hukum perlu ada laporan tertulis.
"Tentunya saya kira penegak hukum tidak proses karena laporannya di dunia maya. Secara hukum saya pahami karena memang anonim. Itu menjadi sulit (untuk ditangani)," tukas Dipo. (Mut/Yus)
"Aku nggak tahu namanya. Nanti aku cari dulu karena tadi (mereka) nggak mau ninggalin KTP," ungkap sumber Liputan6.com yang ikut dalam pertemuan tersebut.
Menurutnya, setelah pertemuan tersebut Dipo Alam bersama pengelola @TrioMacan2000 akan memberi keterangan pers.
Informasi yang diterima Liputan6.com, 4 orang yang memenuhi panggilan Dipo Alam itu adalah William, Ibnu MH, Edy Syahputra, dan Ahmad Irwadi Lubis. Mereka mengaku sebagai pengacara pengelola @TrioMacan2000
Sebelumnya, Dipo mengungkap panggilan tersebut untuk meminta data terkait sejumlah paparan @TrioMacan2000 di Twitter tentang sejumlah dugaan kasus korupsi yang melibatkan anggota Kabinet Indonesia Bersatu II.
"Saya minta laporan tertulis sebagaimana selama ini, terutama ada (tuduhan kepada) member dari kabinet," ujar Dipo. Siapa anggota kabinet yang dimaksud, Dipo tak membeberkannya.
Dipo mengaku laporan dugaan korupsi atau pelanggaran hukum dari sumber atau sarana anonim sulit ditangani. Sebab dalam prosedur hukum perlu ada laporan tertulis.
"Tentunya saya kira penegak hukum tidak proses karena laporannya di dunia maya. Secara hukum saya pahami karena memang anonim. Itu menjadi sulit (untuk ditangani)," tukas Dipo. (Mut/Yus)
