Pro dan kontra program jaminan kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terus terjadi di sejumlah daerah. Di Medan, Sumatera Utara, ratusan warga miskin berunjuk rasa di Kantor BPJS setempat dengan membawa sejumlah spanduk dan poster, Kamis 9 Januari 2014.
Dalam tuntutannya, pengunjuk rasa meminta seluruh data masyarakat miskin dimasukkan ke dalam data BPJS kesehatan tanpa iuran. Mereka menolak iuran yang telah diterapkan BPJS karena iuran itu dianggap sama artinya mereka membayar asuransi.
Menurut para pendemo, BPJS merupakan jaminan sosial yang didanai oleh APBN untuk kesehatan rakyat, bukan untuk memberatkan rakyat miskin. Dan lagi, membayar iuran BPJS dinilai mereka melanggar Pasal 28 UUD 1945 tentang kesehatan.
Seperti ditayangkan Liputan 6 Pagi SCTV, Jumat (10/1/2014), kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang pembuatan kartu jaminan kesehatan BPJS membuat puskesmas di Sragen, Jawa Tengah, tidak bisa memberikan sosialisasi secara detail kepada masyarakat.
Seperti di puskesmas yang berada di Kecamatan Nglangon, pihak puskesmas belum bisa memaksimalkan sosialisasi tentang pengurusan BPJS karena belum mengetahui secara menyeluruh tentang cara dan proses pengurusan kartu BPJS. Selain itu, sistem pelaporan secara online dan beberapa bagian belum bisa dilakukan.
Sementara itu, sikap antusias masyarakat yang ingin mengurus kartu BPJS tidak tampak di Jayapura, Papua. Sejak mulai diberlakukan per 1 Januari 2014, baru 94 warga yang mengurus kartu BPJS.
Dari 94 warga tersebut, tercatat tak satu pun warga asli Papua yang mendaftar. Hal tersebut diduga karena di Provinsi Papua masih diberlakukannya jaminan kesehatan khusus orang papua atau yang di kenal dengan istilah Jamkespa.
Di lapangan juga ditemui sebagian besar warga yang datang mendaftar belum mengetahui persyaratan mengurus BPJS, sehingga mereka harus kembali lagi ke rumah untuk melengkapi persyaratan.
Masyarakat berharap pemerintah lebih serius mensosialisasikan program BPJS agar tidak membuat bingung. Apalagi program ini diperuntukkan bagi warga kurang mampu. (Ado)
Dalam tuntutannya, pengunjuk rasa meminta seluruh data masyarakat miskin dimasukkan ke dalam data BPJS kesehatan tanpa iuran. Mereka menolak iuran yang telah diterapkan BPJS karena iuran itu dianggap sama artinya mereka membayar asuransi.
Menurut para pendemo, BPJS merupakan jaminan sosial yang didanai oleh APBN untuk kesehatan rakyat, bukan untuk memberatkan rakyat miskin. Dan lagi, membayar iuran BPJS dinilai mereka melanggar Pasal 28 UUD 1945 tentang kesehatan.
Seperti ditayangkan Liputan 6 Pagi SCTV, Jumat (10/1/2014), kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang pembuatan kartu jaminan kesehatan BPJS membuat puskesmas di Sragen, Jawa Tengah, tidak bisa memberikan sosialisasi secara detail kepada masyarakat.
Seperti di puskesmas yang berada di Kecamatan Nglangon, pihak puskesmas belum bisa memaksimalkan sosialisasi tentang pengurusan BPJS karena belum mengetahui secara menyeluruh tentang cara dan proses pengurusan kartu BPJS. Selain itu, sistem pelaporan secara online dan beberapa bagian belum bisa dilakukan.
Sementara itu, sikap antusias masyarakat yang ingin mengurus kartu BPJS tidak tampak di Jayapura, Papua. Sejak mulai diberlakukan per 1 Januari 2014, baru 94 warga yang mengurus kartu BPJS.
Dari 94 warga tersebut, tercatat tak satu pun warga asli Papua yang mendaftar. Hal tersebut diduga karena di Provinsi Papua masih diberlakukannya jaminan kesehatan khusus orang papua atau yang di kenal dengan istilah Jamkespa.
Di lapangan juga ditemui sebagian besar warga yang datang mendaftar belum mengetahui persyaratan mengurus BPJS, sehingga mereka harus kembali lagi ke rumah untuk melengkapi persyaratan.
Masyarakat berharap pemerintah lebih serius mensosialisasikan program BPJS agar tidak membuat bingung. Apalagi program ini diperuntukkan bagi warga kurang mampu. (Ado)
