Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku Indonesia selama ini terlalu banyak berkonsentrasi pada penerimaan pajak dari sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas). Akibatnya pendapatan dari sektor lain menjadi terbengkalai.
"Selama ini pajak konsentrasu tambang komiditas, sementara sektor lain karena pegawai kurang praktis menjadi kecil sekali kontribusinya," kata Menteri Keuangan, Chatib Basri di kantornya, Jakarta, Jumat (10/1/2014).
Menurut Chatib, aparat pajak selama ini terkendala dengan minimnya jumlah pegawai yang membuatnya kesulitan menemukan sumber-sumber baru penerimaan pajak.
Kendala juga berasal dari tenaga para aparatur pajak yang lebih banyak habis terpakai untuk mengecek laporan keuangan wajib pajak.
Menyiasati persoalan tersebut, Kemenkeu mengaku bakal memperluas penerimaan pajak yang berasal dari sektor lain di luar tambang. Dua sektor yang menjadi incaran pemerintah adalah keuangan dan properti.
Chatib mengakui, kedua sektor usaha tersebut selama ini kurang digarap optimal oleh para aparatur pajak.
"Pendapatan kita benar-benar cuma dari tambang atau komoditas. Praktis sektor lain kurang sekali digarap," katanya.
Padahal, lanjutnya, sektor keuangan selama ini dihuni oleh perusahaan-perusahaan dengan keuntungan sangat besar.
Sementara di sektor properti, Menkeu menilai harga properti yang terus naik otomatis membuat penerimaan perusahaan pengembang ikut meningkat.
"Kok revenus kira justru kolaps. Berarti di sektor itu tidak banyak digarap," kata Chatib.
Sayangnya, Menkeu mengaku belum bisa memberikan informasi detik terkait upaya ekstensifikasi penerimaan pajak yang bersumber dari sektor keuangan dan properti. (Shd)
"Selama ini pajak konsentrasu tambang komiditas, sementara sektor lain karena pegawai kurang praktis menjadi kecil sekali kontribusinya," kata Menteri Keuangan, Chatib Basri di kantornya, Jakarta, Jumat (10/1/2014).
Menurut Chatib, aparat pajak selama ini terkendala dengan minimnya jumlah pegawai yang membuatnya kesulitan menemukan sumber-sumber baru penerimaan pajak.
Kendala juga berasal dari tenaga para aparatur pajak yang lebih banyak habis terpakai untuk mengecek laporan keuangan wajib pajak.
Menyiasati persoalan tersebut, Kemenkeu mengaku bakal memperluas penerimaan pajak yang berasal dari sektor lain di luar tambang. Dua sektor yang menjadi incaran pemerintah adalah keuangan dan properti.
Chatib mengakui, kedua sektor usaha tersebut selama ini kurang digarap optimal oleh para aparatur pajak.
"Pendapatan kita benar-benar cuma dari tambang atau komoditas. Praktis sektor lain kurang sekali digarap," katanya.
Padahal, lanjutnya, sektor keuangan selama ini dihuni oleh perusahaan-perusahaan dengan keuntungan sangat besar.
Sementara di sektor properti, Menkeu menilai harga properti yang terus naik otomatis membuat penerimaan perusahaan pengembang ikut meningkat.
"Kok revenus kira justru kolaps. Berarti di sektor itu tidak banyak digarap," kata Chatib.
Sayangnya, Menkeu mengaku belum bisa memberikan informasi detik terkait upaya ekstensifikasi penerimaan pajak yang bersumber dari sektor keuangan dan properti. (Shd)
