Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengusulkan agar dokter-dokter di layanan primer seperti puskesmas yang melayani Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mendapatkan insentif sebagai kompensasi atas meningkatnya beban kerja mereka.
"Kami ingin ada insentif tambahan tetap sebesar Rp2-3 juta untuk dokter di layanan primer yang telah kontrak dengan BPJS," kata Ketua Umum IDI Zaenal Abidin usai pembentukan Satgas Profesi untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di PB IDI Jakarta, Jumat.
Dengan adanya insentif tambahan tetap itu, Zaenal mengatakan bahwa para dokter akan mendapatkan kepastian mengenai pendapatan mereka.
"Kalau sistemnya kapitasi, mereka akan sibuk mengira-ngira dapatnya berapa, kalau tiba-tiba pasiennya banyak itu bagus," ujar Zaenal.
Dengan adanya kepastian pendapatan, Zaenal menyebut para dokter akan bisa bekerja dengan lebih tenang meskipun ada penambahan beban kerja yang diperkirakan terjadi setelah diberlakukannya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014 lalu.
Tenaga kesehatan di fasilitas layanan primer disebut Zaenal harus ditingkatkan kualitasnya karena merupakan ujung tombak ke masyarakat.
"Mereka merupakan kontak pertama dengan pasien, jika jebol biaya disana maka biaya BPJS total akan jebol," kata Zaenal.
Dengan peningkatan kualitas layanan primer maka akan mengurangi pasien rujukan ke rumah sakit, sehingga beban layanan kesehatan lebih merata.
(Fit/Abd)
"Kami ingin ada insentif tambahan tetap sebesar Rp2-3 juta untuk dokter di layanan primer yang telah kontrak dengan BPJS," kata Ketua Umum IDI Zaenal Abidin usai pembentukan Satgas Profesi untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di PB IDI Jakarta, Jumat.
Dengan adanya insentif tambahan tetap itu, Zaenal mengatakan bahwa para dokter akan mendapatkan kepastian mengenai pendapatan mereka.
"Kalau sistemnya kapitasi, mereka akan sibuk mengira-ngira dapatnya berapa, kalau tiba-tiba pasiennya banyak itu bagus," ujar Zaenal.
Dengan adanya kepastian pendapatan, Zaenal menyebut para dokter akan bisa bekerja dengan lebih tenang meskipun ada penambahan beban kerja yang diperkirakan terjadi setelah diberlakukannya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014 lalu.
Tenaga kesehatan di fasilitas layanan primer disebut Zaenal harus ditingkatkan kualitasnya karena merupakan ujung tombak ke masyarakat.
"Mereka merupakan kontak pertama dengan pasien, jika jebol biaya disana maka biaya BPJS total akan jebol," kata Zaenal.
Dengan peningkatan kualitas layanan primer maka akan mengurangi pasien rujukan ke rumah sakit, sehingga beban layanan kesehatan lebih merata.
(Fit/Abd)
