Kepala Badan Pemberi Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Jayapura, Papua Natalia Pangelo mengatakan, faktor transportasi dan kurangnya koordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat yang menyebabkan minimnya sosialisasi program tersebut.
"Karena faktor geografis, transportasi dan kurangnya koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, sosialisasi di sejumlah daerah pemekaran di Pegunungan Tengah Papua seperti di Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Nduga dan Mamveramo Tengah belum dilakukan," katanya di Jayapura, Papua, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (11/1/2014).
Ia menyatakan, sejak 1 Januari lalu diberlakukan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baru bagi 125 ribu jiwa di Kota Jayapura dan Mimika yang terdaftar. Sementara warga masyarakat yang menetap di wilayah pemekaran dipastikan belum mengetahui tentang peralihan Akses ke BPJS.
"Tapi jika ada masyarakat yang berobat ke rumah sakit terdekat yang sebelumnya sudah terdaftar di Jamkesmas atau Askes sudah pasti terakomodir didalam JKN," katanya.
Terkait sosialisasi, kata Natalia, pihaknya melakukan dengan cara lewat tokoh-tokoh agama, masyarakat dan perempuan hingga ke kelurahan dan kampung-kampung. Dengan harapan sosialisasi oleh BPJS Kesehatan bisa sampai langsung kepada warga masyarakat.
"Bisa saja sosialisasi tersebut belum merata, tapi ada juga sosialisasi lewat media elektronik seperti radio dan televisi maupun media cetak," katanya.
Dan koordinasi dengan sejumlah daerah pemekaran yang berada di Pegunungan Tengah Papua, lanjut Natalia, hal itu memang agak sulit dilakukan tetapi pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan kepala-kepala dinas atau kepala daerah yang berkunjung ke Wamena atau ke Jayapura.
"Yah, memang sulit dilakukan. Tapi kami terus lakukan sosialisasi meskipun pihak terkait sulit ditemui," katanya.
Natalia juga menyampaikan bahwa dari 29 kabupaten/kota yang ada di Papua, hanya 15 kabupaten/kota dengan 1,6 juta warga miskin yang sudah terlayani JKN karena sebelumnya sudah terdaftar lewat Jamkesmas yang melibatkan 14 rumah sakit daerah dan swasta.
"Karena faktor geografis, transportasi dan kurangnya koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, sosialisasi di sejumlah daerah pemekaran di Pegunungan Tengah Papua seperti di Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Nduga dan Mamveramo Tengah belum dilakukan," katanya di Jayapura, Papua, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (11/1/2014).
Ia menyatakan, sejak 1 Januari lalu diberlakukan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baru bagi 125 ribu jiwa di Kota Jayapura dan Mimika yang terdaftar. Sementara warga masyarakat yang menetap di wilayah pemekaran dipastikan belum mengetahui tentang peralihan Akses ke BPJS.
"Tapi jika ada masyarakat yang berobat ke rumah sakit terdekat yang sebelumnya sudah terdaftar di Jamkesmas atau Askes sudah pasti terakomodir didalam JKN," katanya.
Terkait sosialisasi, kata Natalia, pihaknya melakukan dengan cara lewat tokoh-tokoh agama, masyarakat dan perempuan hingga ke kelurahan dan kampung-kampung. Dengan harapan sosialisasi oleh BPJS Kesehatan bisa sampai langsung kepada warga masyarakat.
"Bisa saja sosialisasi tersebut belum merata, tapi ada juga sosialisasi lewat media elektronik seperti radio dan televisi maupun media cetak," katanya.
Dan koordinasi dengan sejumlah daerah pemekaran yang berada di Pegunungan Tengah Papua, lanjut Natalia, hal itu memang agak sulit dilakukan tetapi pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan kepala-kepala dinas atau kepala daerah yang berkunjung ke Wamena atau ke Jayapura.
"Yah, memang sulit dilakukan. Tapi kami terus lakukan sosialisasi meskipun pihak terkait sulit ditemui," katanya.
Natalia juga menyampaikan bahwa dari 29 kabupaten/kota yang ada di Papua, hanya 15 kabupaten/kota dengan 1,6 juta warga miskin yang sudah terlayani JKN karena sebelumnya sudah terdaftar lewat Jamkesmas yang melibatkan 14 rumah sakit daerah dan swasta.
