Pengusaha logistik pelabuhan menolak kenaikan tarif pelabuhan di Pelabuhan Tanjung Priok yang ditetapkan oleh PT Pelindo II. Pasalnya, kenaikan ini tidak sejalan dengan pertumbuhan volume kontainer yang keluar masuk pada pelabuhan tersebut.
President Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengatakan, seharusnya Pelindo II menurunkan tarif pelabuhan, bukan malah menaikkannya.
Advertisement
"Sekarang kan setiap ada kontainer keluar masuk pelabuhan itu kena charge dalam dolar AS, sebenarnya kan kalau volumenya pelabuhan Tanjung Priok naik, seharusnya kan biaya itu berkurang kan. Ini yang harusnya dilakukan oleh Pelindo, tapi kok ini malah naik," ujarnya di Jakarta, seperti ditulis Senin (13/1/2014).
Dia mengungkapkan, alasan Pelindo menaikan tarif pelabuhan ini karena BUMN tersebut ingin melakukan investasi alat baru. Namun menurutnya jika ingin investasi alat baru harusnya lebih efisien, sehingga mestinya menurun biaya.
Dia menjelaskan, yang dikhawatirkan oleh para pengusaha adalah perusahaan plat merah tersebut meminta balik modal investasinya dengan sangat cepat. "Misalnya tiga tahun balik, itu tidak bisa. Kalau kita ngomongin infrastruktur itu paling cepat 10 tahun lebih baliknya," lanjutnya.
Saat ini, kenaikan rata-rata tarif pelabuhan per tahun mencapai 5%-10%. Ini makin memberatkan pengusaha karena dengan kenaikan dolar yang mencapai Rp 12 ribu, pengusaha sendiri sudah menanggung beban biaya akibat pelemahan rupiah ini sebesar 30% dan harus ditambah dengan kenaikan tarif pelabuhan.
Zaldy menegaskan, yang diinginkan oleh pengusaha logistik saat ini adalah penurunan tarif serendah-rendahnya, sebab jika dilihat secara troughput, terjadi penambahan tiap tahun mencapai 10% sehingga seharusnya dengan jumlah kontainer yang masuk ke pelabuhan mengalami kenaikan maka biayanya turun.
"Sama saja kalau kita ke supermarket beli 1 sama 10 kan beda harganya. Seharusnya makin banyak kontainer yang lewat kan biaya pelabuhan makin turun, tapi yang sekarang kejadian di Pelindo tiap tahun naik," jelasnya.
Dia juga meminta Kementerian BUMN yang menjadi induk dari perusahaan BUMN ini untuk mengambil tindakan agar pengusaha logistik ini tidak terus terbebani dengan kenaikan tarif.
"Itulah yang harusnya jadi perhatian Meneg BUMN, bagaimana fasilitas logistik ini apakah di pelabuhan atau bandara itu biayanya turun, kalau biayanya turun, eksportir atau jasa itu akan dapat keuntungan yang lebih banyak," tandasnya. (Dny/Ndw)
