Begitu mendengar bahu Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, jebol dan ambles akibat banjir beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Jakarta Jokowi menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI untuk melebarkan gorong-gorong. Namun langkah Jokowi itu dinilai melangkahi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum.
Lantas apa kata Jokowi?
"Ah ndak, siapa yang nyerobot, kaya kurang kerjaan saja. Orang kerjaan kita banyak kok," ujar Jokowi di kawasan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (16/1/2014).
Jokowi mengakui, pihaknya memang menginginkan jalan ambles berikut gorong-gorongnya di Jalan TB Simatupang cepat tertangani. Karena jika lama dibiarkan, maka akan menimbulkan kemacetan panjang. Apalagi hujan diprediksi akan terus terjadi selama tiga hari ke depan.
"Ya kita memang pengennya itu cepet diberesin," tuturnya.
Lantas apakah langkahnya itu dilakukan lantaran kinerja Kementerian PU terkesan lambat? "Ya ndak juga, sangat cepat kok saya rasa. Kita ini dengan dirjen, Kementerian PU, semuanya cepat, ndak ada yang lambat," ucap mantan Walikota Solo itu.
Jokowi menuturkan, antara Kementerian PU dan Pemprov DKI selama ini selalu saling berkoordinasi. Tidak ada satu pun upaya saling 'caplok' kewenangan.
"Menjadi wewenang Kemen PU ya, dikerjakan Kemen PU. Yang kita, ya kita. Gitu saja. Kita tiap hari kok telepon-teleponan," pungkas Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyatakan, Jokowi semestinya tidak memperbaiki Jalan TB Simatupang yang rusak akibat banjir. Menurut Djoko, kewenangan untuk memperbaiki jalan tersebut adalah kewenangan pemerintah pusat.
"Wong ngurusin jalan provinsi saja banyak kok. Tugasnya sudah banyak, jangan ngambil-ngambil (wewenang) pusat," ujar Djoko di Kantor Kementerian PU Rabu 15 Januari 2014 kemarin. (Ndy/Ein)
Baca juga:
Lantas apa kata Jokowi?
"Ah ndak, siapa yang nyerobot, kaya kurang kerjaan saja. Orang kerjaan kita banyak kok," ujar Jokowi di kawasan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (16/1/2014).
Jokowi mengakui, pihaknya memang menginginkan jalan ambles berikut gorong-gorongnya di Jalan TB Simatupang cepat tertangani. Karena jika lama dibiarkan, maka akan menimbulkan kemacetan panjang. Apalagi hujan diprediksi akan terus terjadi selama tiga hari ke depan.
"Ya kita memang pengennya itu cepet diberesin," tuturnya.
Lantas apakah langkahnya itu dilakukan lantaran kinerja Kementerian PU terkesan lambat? "Ya ndak juga, sangat cepat kok saya rasa. Kita ini dengan dirjen, Kementerian PU, semuanya cepat, ndak ada yang lambat," ucap mantan Walikota Solo itu.
Jokowi menuturkan, antara Kementerian PU dan Pemprov DKI selama ini selalu saling berkoordinasi. Tidak ada satu pun upaya saling 'caplok' kewenangan.
"Menjadi wewenang Kemen PU ya, dikerjakan Kemen PU. Yang kita, ya kita. Gitu saja. Kita tiap hari kok telepon-teleponan," pungkas Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyatakan, Jokowi semestinya tidak memperbaiki Jalan TB Simatupang yang rusak akibat banjir. Menurut Djoko, kewenangan untuk memperbaiki jalan tersebut adalah kewenangan pemerintah pusat.
"Wong ngurusin jalan provinsi saja banyak kok. Tugasnya sudah banyak, jangan ngambil-ngambil (wewenang) pusat," ujar Djoko di Kantor Kementerian PU Rabu 15 Januari 2014 kemarin. (Ndy/Ein)
Baca juga:
Ambles di TB Simatupang, Menteri PU: Kami Tak Salahkan Siapa pun!
Kembangan Banjir, Jokowi: PU Belum Selesai Keruk Kali Angke
Tanggul Latuharhary, Menteri PU: Insya Allah Akhir Bulan Selesai!
