Sejumlah keluhan yang dilayangkan kepada pihak BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan terus berdatangan. Salah satu keluhan juga muncul dari remaja putra yang mengaku tidak dapat melakukan kontrol setelah amputasi kaki akibat kanker tulang yang dideritanya.
Candra (14) yang merupakan anak pertama ini terpaksa kehilangan kakinya setelah bermain bola. Kakinya terbentur gawang yang menyebabkan kakinya terus bengkak hingga sebesar bola basket atau sekitar 30 sentimeter.
"Gara-gara kebentur tiang gawang, kaki saya jadi bengkak. Dua minggu setelah jatuh, kaki terus dipijat karena dibilang ada yang retak. Tapi bengkaknya semakin besar dan setelah ke dokter ternyata sudah menjadi kanker stadium lanjut yang kalau nggak dioperasi, sarafnya bisa membahayakan paru-paru," jelas remaja yang bercita-cita ingin menjadi pemain bola ini.
Setelah itu, akhirnya kaki Candra diamputasi pada 11 Maret 2013. Ia menuturkan, meskipun biaya operasi amputasinya ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta dengan programnya KJS (Kartu Jakarta Sehat). Namun, sejak perubahan sistem jaminan kesehatan menjadi BPJS Kesehatan ia tidak dapat melakukan kontrol pascaoperasi.
"Kata ibu, nanti biaya rontgen dan kontrol dokter tidak ditanggung sejak BPJS berlaku. Kalau dulu operasi, kemoterapi sampai obat ditanggung KJS. Sekarang terpaksa tidak bisa kontrol," kata Candra yang ikut mengeluhkan program baru pemerintah dan menyampaikan langsung kepada Ketua DPR, Marzuki Ali di DPR, Senayan, Jakarta dan ditulis Jumat (17/1/2014).
Menurut Candra, pascaoperasi ia harus melakukan kontrol maksimal sebulan sekali hingga kondisinya benar-benar pulih. Setelah itu, kontrol rutin juga akan dilakukan nantinya per tiga bulan, enam bulan dan terus setahun sekali.
"Saya bingung kalau memang harus bayar. Ayah saya kuli bangunan dan ibu cuma ibu rumah tangga. Dan katanya biaya saya kini tidak ditanggung lagi. Bagaimana ya?," ujarnya remaja yang memiliki dua adik yang masing-masing berusia 9 dan 4 tahun ini.
Candra sempat mengatakan kalau ia dan keluarganya juga terdaftar sebagai peserta Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah). Tapi tetap saja, ibunya mengatakan rumah sakit bersikeras mengatakan bahwa biaya kontrol dan rontgen tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
(Fit/Mel)
Baca Juga:
Yati, Pasien Kanker Harus Bayar Kemoterapi Sejak BPJS Berlaku
Maunya Sih Rakyat Miskin Bisa Berobat Gratis di Rumah Sakit!
IDI Minta Dana BPJS Langsung Dikelola Rumah Sakit atau Puskesmas
Candra (14) yang merupakan anak pertama ini terpaksa kehilangan kakinya setelah bermain bola. Kakinya terbentur gawang yang menyebabkan kakinya terus bengkak hingga sebesar bola basket atau sekitar 30 sentimeter.
"Gara-gara kebentur tiang gawang, kaki saya jadi bengkak. Dua minggu setelah jatuh, kaki terus dipijat karena dibilang ada yang retak. Tapi bengkaknya semakin besar dan setelah ke dokter ternyata sudah menjadi kanker stadium lanjut yang kalau nggak dioperasi, sarafnya bisa membahayakan paru-paru," jelas remaja yang bercita-cita ingin menjadi pemain bola ini.
Setelah itu, akhirnya kaki Candra diamputasi pada 11 Maret 2013. Ia menuturkan, meskipun biaya operasi amputasinya ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta dengan programnya KJS (Kartu Jakarta Sehat). Namun, sejak perubahan sistem jaminan kesehatan menjadi BPJS Kesehatan ia tidak dapat melakukan kontrol pascaoperasi.
"Kata ibu, nanti biaya rontgen dan kontrol dokter tidak ditanggung sejak BPJS berlaku. Kalau dulu operasi, kemoterapi sampai obat ditanggung KJS. Sekarang terpaksa tidak bisa kontrol," kata Candra yang ikut mengeluhkan program baru pemerintah dan menyampaikan langsung kepada Ketua DPR, Marzuki Ali di DPR, Senayan, Jakarta dan ditulis Jumat (17/1/2014).
Menurut Candra, pascaoperasi ia harus melakukan kontrol maksimal sebulan sekali hingga kondisinya benar-benar pulih. Setelah itu, kontrol rutin juga akan dilakukan nantinya per tiga bulan, enam bulan dan terus setahun sekali.
"Saya bingung kalau memang harus bayar. Ayah saya kuli bangunan dan ibu cuma ibu rumah tangga. Dan katanya biaya saya kini tidak ditanggung lagi. Bagaimana ya?," ujarnya remaja yang memiliki dua adik yang masing-masing berusia 9 dan 4 tahun ini.
Candra sempat mengatakan kalau ia dan keluarganya juga terdaftar sebagai peserta Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah). Tapi tetap saja, ibunya mengatakan rumah sakit bersikeras mengatakan bahwa biaya kontrol dan rontgen tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
(Fit/Mel)
Baca Juga:
Yati, Pasien Kanker Harus Bayar Kemoterapi Sejak BPJS Berlaku
Maunya Sih Rakyat Miskin Bisa Berobat Gratis di Rumah Sakit!
IDI Minta Dana BPJS Langsung Dikelola Rumah Sakit atau Puskesmas
