Pemerintah Indonesia mengecam aksi Angkatan Laut Australia yang melanggar batas perairan hingga memasuki wilayah Indonesia beberapa waktu lalu.
"Pemerintah Indonesia melalui Menko Polhukam menggaris bawahi, dengan alasan apa pun mengecam dan menolak pelanggaran wilayah oleh Angkatan Laut Australia. Ini merupakan permasalahan yang serius bagi hubungan kedua negara," kata Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Menko Polhukam Agus Barnas di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (17/1/2014).
Agus juga mendesak Australia untuk memberikan klarifikasi resmi melalui saluran diplomatik mengenai pelanggaran wilayah Indonesia tersebut. "Ini harus dilakukan, agar insiden terjadinya pelanggaran wilayah kedaulatan RI tak lagi terjadi dan ada jaminan akan keutuhan kedaulatan Indonesia," ucap Agus.
Dengan nada berapi-api Agus juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki hak yang sah untuk melindungi dan mempertahankan wilayahnya. "Hak dan kewajiban ini sesuai dengan hukum internasional dan Piagam PBB," tegas Agus.
Untuk mencegah terulangnya kejadian ini, lanjut Agus, pemerintah Indonesia akan meningkatkan patroli kemanan laut di daerah-daerah yang berpotensi terjadinya pelanggaran.
"Patroli dimaksud juga merupakan refleksi komitmen Indonesia dalam menyikapi maraknya kegiatan ilegal imigran," tandas Agus.
Australia sudah meminta maaf atas pelanggaran tersebut. Pemerintahan Tony Abbot mengakui pihaknya telah melanggar masuk perairan yang masuk wilayah teritorial Indonesia selama operasi mencegah perahu para pencari suaka.
Dalam konferensi pers di Canberra, Menteri Imigrasi Scott Morrison mengakui, tindakan tersebut juga bertentangan dengan kebijakan negaranya. (Ado/Mut)
"Pemerintah Indonesia melalui Menko Polhukam menggaris bawahi, dengan alasan apa pun mengecam dan menolak pelanggaran wilayah oleh Angkatan Laut Australia. Ini merupakan permasalahan yang serius bagi hubungan kedua negara," kata Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Menko Polhukam Agus Barnas di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (17/1/2014).
Agus juga mendesak Australia untuk memberikan klarifikasi resmi melalui saluran diplomatik mengenai pelanggaran wilayah Indonesia tersebut. "Ini harus dilakukan, agar insiden terjadinya pelanggaran wilayah kedaulatan RI tak lagi terjadi dan ada jaminan akan keutuhan kedaulatan Indonesia," ucap Agus.
Dengan nada berapi-api Agus juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki hak yang sah untuk melindungi dan mempertahankan wilayahnya. "Hak dan kewajiban ini sesuai dengan hukum internasional dan Piagam PBB," tegas Agus.
Untuk mencegah terulangnya kejadian ini, lanjut Agus, pemerintah Indonesia akan meningkatkan patroli kemanan laut di daerah-daerah yang berpotensi terjadinya pelanggaran.
"Patroli dimaksud juga merupakan refleksi komitmen Indonesia dalam menyikapi maraknya kegiatan ilegal imigran," tandas Agus.
Australia sudah meminta maaf atas pelanggaran tersebut. Pemerintahan Tony Abbot mengakui pihaknya telah melanggar masuk perairan yang masuk wilayah teritorial Indonesia selama operasi mencegah perahu para pencari suaka.
Dalam konferensi pers di Canberra, Menteri Imigrasi Scott Morrison mengakui, tindakan tersebut juga bertentangan dengan kebijakan negaranya. (Ado/Mut)
Baca juga:
Langgar Batas Kedaulatan Wilayah RI, Australia Minta Maaf
Kanguru di Naskah Berumur 400 Tahun Akan Ubah Sejarah Australia?
Ani Yudhoyono: Saya Tidak Pernah Campuri Kabinet Bapak Presiden
Cacing Jumbo Australia Bisa Melar Sepanjang 2 Meter
