Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di Jakarta dinilai terlambat. Sehingga hujan lebat tetap saja turun di Ibukota. Banjir di sejumlah titik Jakarta tidak terhindarkan lagi.
Jokowi mengakui Pemprov DKI Jakarta memang belum melakukan modifikasi cuaca. Operasi yang dilakukan selama ini menggunakan biaya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Rekayasan cuaca itu yang kerjakan BNPB pusat. Kita minta persuratnya lewat kita. Sementara anggaran pusat. APBD sama sekali belum dipakai. Biaya ada di BNPB pusat," tutur Jokowi saat meninjau banjir di Mal Citraland, Jakarta Barat, Minggu (19/1/2014).
Menurut Gubernur bernama lengkap Joko Widodo itu, Pemprov DKI belum melakukan modifikasi cuaca karena terkendala anggaran. APBD DKI untuk tahun 2014 belum disahkan oleh DPRD.
"Belum digunakan. Problem kita, (anggaran) belum bisa dipakai karena kalau mau pakai nunggu DKI, yang di DKI juga belum digedok," tambah Jokowi.
Kepala Unit Teknis Hujan Buatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Heru Widodo mengatakan, rapat soal rekayasa cuaca sebenarnya sudah dilakukan pada awal November 2013. Dalam rapat itu dibahas prediksi perubahan iklim dan hujan lebat di Jakarta.
BPPT juga sudah mengirim surat ke Jokowi untuk melakukan rekayasa cuaca pada 1 Desember. Namun, pelaksanaan rekayasa cuaca itu mundur.
Bahkan, tambah Heru, surat perintah keadaan darurat dari Jokowi baru keluar pada Senin 13 Januari. Sehingga TMC sudah terlambat untuk mencegah hujan lebat di Jakarta. "Jadi surat perintah keadaan darurat dari Jokowi telat," ujar Heru. (Eks/Ism)
Baca juga:
BPPT: Jokowi Telat Lakukan Rekayasa Cuaca Jakarta
Cegah Banjir Jakarta, Modifikasi Cuaca Dilakukan Hingga Februari
Jokowi mengakui Pemprov DKI Jakarta memang belum melakukan modifikasi cuaca. Operasi yang dilakukan selama ini menggunakan biaya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Rekayasan cuaca itu yang kerjakan BNPB pusat. Kita minta persuratnya lewat kita. Sementara anggaran pusat. APBD sama sekali belum dipakai. Biaya ada di BNPB pusat," tutur Jokowi saat meninjau banjir di Mal Citraland, Jakarta Barat, Minggu (19/1/2014).
Menurut Gubernur bernama lengkap Joko Widodo itu, Pemprov DKI belum melakukan modifikasi cuaca karena terkendala anggaran. APBD DKI untuk tahun 2014 belum disahkan oleh DPRD.
"Belum digunakan. Problem kita, (anggaran) belum bisa dipakai karena kalau mau pakai nunggu DKI, yang di DKI juga belum digedok," tambah Jokowi.
Kepala Unit Teknis Hujan Buatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Heru Widodo mengatakan, rapat soal rekayasa cuaca sebenarnya sudah dilakukan pada awal November 2013. Dalam rapat itu dibahas prediksi perubahan iklim dan hujan lebat di Jakarta.
BPPT juga sudah mengirim surat ke Jokowi untuk melakukan rekayasa cuaca pada 1 Desember. Namun, pelaksanaan rekayasa cuaca itu mundur.
Bahkan, tambah Heru, surat perintah keadaan darurat dari Jokowi baru keluar pada Senin 13 Januari. Sehingga TMC sudah terlambat untuk mencegah hujan lebat di Jakarta. "Jadi surat perintah keadaan darurat dari Jokowi telat," ujar Heru. (Eks/Ism)
Baca juga:
BPPT: Jokowi Telat Lakukan Rekayasa Cuaca Jakarta
Cegah Banjir Jakarta, Modifikasi Cuaca Dilakukan Hingga Februari
