Jokowi mengatakan penghambat operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di Jakarta adalah belum disahkannya APBD DKI Jakarta. Sehingga, modifikasi cuaca telat dilakukan dan akibatnya hujan lebat tetap mengguyur di Ibukota.
Menanggapi pernyataan itu, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat Ahmad Husein Alaydrus mengakui molornya pengesahan APBD DKI tahun 2014 disebabkan lamanya proses tahapan pembahasan. Selain itu, adanya penambahan pos anggaran dari Pemprov DKI Jakarta juga turut andil memperlama pembahasan itu.
"Memang masih tahap pembahasan, di beberapa pos ada penambahan dari eksekutif, tapi ini sudah rampung, dan minggu ini juga akan diketok," kata Husein saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Minggu (19/1/2014).
Selain itu, lamanya pengesahan APBD 2014 juga diakibatkan masalah administrasi, seperti banyaknya nomor rekening pos anggaran yang berubah sehingga membutuhkan waktu lama. "Ada perubahan nomor rekening pos anggran, tapi ini sudah bisa diatasi, ya tidak lama lagilah, minggu ini," tambah dia.
Untuk masalah rekayasa cuaca yang akan dilakukan, Husein meminta agar Pemprov DKI selaku eksekutif duduk bersama membahas program tersebut. Terlebih dia menganggap program rekayasa cuaca sama dengan melawan kodrat alam.
"Harus duduk bersama, toh rekayasa cuaca kasih garam ke awan, buktinya tetap saja hujan. Ini sih sudah kuasa Tuhan, bukan salah Gubernur atau salah Dewan," ujar Husein.
Sementara itu, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi menilai lambatnya pengesahan APBD 2014 disebabkan terjadi Pemprov saat iini lebih fokus dengan kondisi banjir. Sehingga, baik Gubernur Joko Widodo maupun wakilnya Basuki Tjahaja Purnama konsentrasinya tersedot ke masalah itu.
"Kan ada ujan dan banjir, pak gubernur dan pak wagub kan semua pikirannya ke situ. Kemarin kan apa lagi ada pelantikan walikota. Ini cepet sekali ada yang difokuskan lah, ini sudah siap semua," kata Edi.
Sebelumnya, Kepala Unit Teknis Hujan Buatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Heru Widodo mengatakan rapat soal rekayasa cuaca sebenarnya sudah dilakukan pada awal November 2013. Dalam rapat itu dibahas prediksi perubahan iklim dan hujan lebat di Jakarta.
BPPT juga sudah mengirim surat ke Jokowi untuk melakukan rekayasa cuaca pada 1 Desember. Namun, pelaksanaan rekayasa cuaca itu mundur. Bahkan, tambah Heru, surat perintah keadaan darurat dari Jokowi baru keluar pada Senin 13 Januari. Sehingga TMC sudah terlambat untuk mencegah hujan lebat di Jakarta. (Eks/Ism)
Menanggapi pernyataan itu, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat Ahmad Husein Alaydrus mengakui molornya pengesahan APBD DKI tahun 2014 disebabkan lamanya proses tahapan pembahasan. Selain itu, adanya penambahan pos anggaran dari Pemprov DKI Jakarta juga turut andil memperlama pembahasan itu.
"Memang masih tahap pembahasan, di beberapa pos ada penambahan dari eksekutif, tapi ini sudah rampung, dan minggu ini juga akan diketok," kata Husein saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Minggu (19/1/2014).
Selain itu, lamanya pengesahan APBD 2014 juga diakibatkan masalah administrasi, seperti banyaknya nomor rekening pos anggaran yang berubah sehingga membutuhkan waktu lama. "Ada perubahan nomor rekening pos anggran, tapi ini sudah bisa diatasi, ya tidak lama lagilah, minggu ini," tambah dia.
Untuk masalah rekayasa cuaca yang akan dilakukan, Husein meminta agar Pemprov DKI selaku eksekutif duduk bersama membahas program tersebut. Terlebih dia menganggap program rekayasa cuaca sama dengan melawan kodrat alam.
"Harus duduk bersama, toh rekayasa cuaca kasih garam ke awan, buktinya tetap saja hujan. Ini sih sudah kuasa Tuhan, bukan salah Gubernur atau salah Dewan," ujar Husein.
Sementara itu, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi menilai lambatnya pengesahan APBD 2014 disebabkan terjadi Pemprov saat iini lebih fokus dengan kondisi banjir. Sehingga, baik Gubernur Joko Widodo maupun wakilnya Basuki Tjahaja Purnama konsentrasinya tersedot ke masalah itu.
"Kan ada ujan dan banjir, pak gubernur dan pak wagub kan semua pikirannya ke situ. Kemarin kan apa lagi ada pelantikan walikota. Ini cepet sekali ada yang difokuskan lah, ini sudah siap semua," kata Edi.
Sebelumnya, Kepala Unit Teknis Hujan Buatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Heru Widodo mengatakan rapat soal rekayasa cuaca sebenarnya sudah dilakukan pada awal November 2013. Dalam rapat itu dibahas prediksi perubahan iklim dan hujan lebat di Jakarta.
BPPT juga sudah mengirim surat ke Jokowi untuk melakukan rekayasa cuaca pada 1 Desember. Namun, pelaksanaan rekayasa cuaca itu mundur. Bahkan, tambah Heru, surat perintah keadaan darurat dari Jokowi baru keluar pada Senin 13 Januari. Sehingga TMC sudah terlambat untuk mencegah hujan lebat di Jakarta. (Eks/Ism)
