Menutup rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke-67, lembaga ini menggelar penandatanganan komitmen bersama peningkatan akuntabilitas. Komitmen tersebut terjalin antara beberapa Kementerian/Lembaga.
Menurut agenda yang diterima Liputan6.com, Rabu (22/1/2014) penandatanganan tersebut akan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono.
Sedangkan komitmen peningkatan akuntabilitas dilakukan antara Ketua BPK, Hadi Poernomo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri BUMN Dahlan Iskan.
Ada pula Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar serta Menteri Dalam Negeri Gamawan Gauzi.
"Iya akan dihadiri oleh Presiden dan Wapres. Makanya pintu lokasi acara kami akan tutup sebelum pukul 09.00 WIB," tutur Humas BPK, Yudhi dalam pesan singkatnya kepada Liputan6.com, Jakarta, pagi ini.
Sekadar informasi, BPK RI sebelumnya telah mengumpulkan lembaga audit dari delapan negara di Asia Tenggara untuk meningkatkan akuntabilitas melaui kerjasama regional dan internasional.
Hadi Poernomo mengatakan, para auditor keuangan tersebut berkumpul dalam acara simposium ASEANSEI yang merupakan bagian dari HUT BPK.
"Tema Simposium ini didasarkan pada peningkatan urgensi akuntabilitas untuk pencapaian tata kelola yang baik di suatu negara, khususnya di kawasan ASEAN," kata dia.
Hadi menjelaskan, setiap negara dan pemerintah selema ini telah memiliki sistem akuntabilitasnya masing-masing. Setiap negara juga memiliki lembaga pemeriksa yang berperan dalam memperbaiki akuntabilitas tersebut.
"Hal inilah yang perlu dibahas melalui simposium ini sebagai bagian dari knownledge sharing kita dalam wadah ASEANSEI," tuturnya.
Acara yang dihadiri delapan Supreme Audit Institution (SAI) anggota ASEANSEI tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas melalui kerjasama regional dan internasional.
"Hasil pemaparan pada symposium hari ini merupakan bahan bagi kita semua untuk saling memahami praktik akuntabilitas negara-negara di Kawasan ASEAN dan mengidentifikasi praktik yang baik dari negara lain yang dapat kita pelajari dan terapkan untuk negara kita masing-masing," pungkas Hadi. (Fik/Nrm)
Menurut agenda yang diterima Liputan6.com, Rabu (22/1/2014) penandatanganan tersebut akan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono.
Sedangkan komitmen peningkatan akuntabilitas dilakukan antara Ketua BPK, Hadi Poernomo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri BUMN Dahlan Iskan.
Ada pula Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar serta Menteri Dalam Negeri Gamawan Gauzi.
"Iya akan dihadiri oleh Presiden dan Wapres. Makanya pintu lokasi acara kami akan tutup sebelum pukul 09.00 WIB," tutur Humas BPK, Yudhi dalam pesan singkatnya kepada Liputan6.com, Jakarta, pagi ini.
Sekadar informasi, BPK RI sebelumnya telah mengumpulkan lembaga audit dari delapan negara di Asia Tenggara untuk meningkatkan akuntabilitas melaui kerjasama regional dan internasional.
Hadi Poernomo mengatakan, para auditor keuangan tersebut berkumpul dalam acara simposium ASEANSEI yang merupakan bagian dari HUT BPK.
"Tema Simposium ini didasarkan pada peningkatan urgensi akuntabilitas untuk pencapaian tata kelola yang baik di suatu negara, khususnya di kawasan ASEAN," kata dia.
Hadi menjelaskan, setiap negara dan pemerintah selema ini telah memiliki sistem akuntabilitasnya masing-masing. Setiap negara juga memiliki lembaga pemeriksa yang berperan dalam memperbaiki akuntabilitas tersebut.
"Hal inilah yang perlu dibahas melalui simposium ini sebagai bagian dari knownledge sharing kita dalam wadah ASEANSEI," tuturnya.
Acara yang dihadiri delapan Supreme Audit Institution (SAI) anggota ASEANSEI tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas melalui kerjasama regional dan internasional.
"Hasil pemaparan pada symposium hari ini merupakan bahan bagi kita semua untuk saling memahami praktik akuntabilitas negara-negara di Kawasan ASEAN dan mengidentifikasi praktik yang baik dari negara lain yang dapat kita pelajari dan terapkan untuk negara kita masing-masing," pungkas Hadi. (Fik/Nrm)
