Mulai hari ini, Rabu (22/1/2014), Pemerintah Thailand memberlakukan kondisi darurat. Menyusul gejolak politik di Negeri Gajah Putih yang tak kunjung usai.
Menanggapi keputusan Pemerintah Thailand, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan peringatan perjalanan (travel alert), memperingatkan warganya yang ingin berkunjung ke Bangkok dan sekitarnya.
"Situasi tak bisa diprediksi dan aktivitas demonstrasi terus berlanjut, khususnya di area greater Bangkok dan kadang-kadang di wilayah lain di Thailand," demikian peringatan situs Deplu AS, seperti Liputan6.com kutip dari Los Angeles Times.
"Warga AS diminta menghindari segala protes, demonstrasi, dan pertemuan dengan massa besar. Sejumlah titik protes... berada di dekat tempat wisata dan pusat perbelanjaan populer -- yang kadang-kadang ditutup atau dikurangi jam operasionalnya secara tiba-tiba."
Kunjungan wisatawan ke Bangkok dan sekitarnya pun dipastikan akan mengalami gangguan.
"Pemerintah Thailand telah memberlakukan UU Keamanan dalam Negeri atau Internal Security Act (ISA) di seluruh Bangkok yang memungkinkan aparat menutup jalan, menahan seseorang, mengambil tindakan terhadap ancaman keamanan, meningkatkan penjagaan polisi di gedung-gedung pemerintahan dan lokasi lain. Polisi menggunakan gas air mata, peluru karet, dan alat lain untuk menjaga fasilitas pemerintahan di sejumlah lokasi," demikian isi peringatan Deplu AS.
Thailand mengumumkan pemberlakuan kondisi darurat Selasa kemarin. Menyusul terjadinya sejumlah kekerasan dalam beberapa hari terakhir. Pada Jumat dan Minggu pekan lalu, ledakan terjadi di tengah aksi massa. Setidaknya 1 orang tewas dan puluhan lain terluka.
Para demonstran tetap pada pendirian mereka, menuntut Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mundur dari jabatannya. Massa tak bergeming meski PM berparas ayu itu sudah menetapkan waktu pemilu pada 2 Februari 2014 mendatang -- untuk menenangkan barisan penentangnya.
Selain ketidakpuasan atas kepemimpinan Yingluck, massa turun ke jalan karena dipicu RUU yang diajukan pemerintah, yang akan memungkinkan Thaksin Shinawatra -- mantan PM sekaligus kakak Yingluck -- untuk kembali ke negaranya tanpa diadili. Thaksin dilengserkan pada 2006 di tengah tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan kini tinggal di luar negeri.
Menanggapi status darurat, pemimpin protes, Suthep Thaugsuban bergeming. "Kami akan terus melawan sampai menang," kata dia. (Ein?Tnt)
Baca juga:
Thailand Darurat 60 Hari!
PM Cantik Diperiksa Komisi Antikorupsi Thailand Terkait Beras
2 Ledakan Picu Huru Hara di Tengah Demo Bangkok, 28 Luka
Menanggapi keputusan Pemerintah Thailand, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan peringatan perjalanan (travel alert), memperingatkan warganya yang ingin berkunjung ke Bangkok dan sekitarnya.
"Situasi tak bisa diprediksi dan aktivitas demonstrasi terus berlanjut, khususnya di area greater Bangkok dan kadang-kadang di wilayah lain di Thailand," demikian peringatan situs Deplu AS, seperti Liputan6.com kutip dari Los Angeles Times.
"Warga AS diminta menghindari segala protes, demonstrasi, dan pertemuan dengan massa besar. Sejumlah titik protes... berada di dekat tempat wisata dan pusat perbelanjaan populer -- yang kadang-kadang ditutup atau dikurangi jam operasionalnya secara tiba-tiba."
Kunjungan wisatawan ke Bangkok dan sekitarnya pun dipastikan akan mengalami gangguan.
"Pemerintah Thailand telah memberlakukan UU Keamanan dalam Negeri atau Internal Security Act (ISA) di seluruh Bangkok yang memungkinkan aparat menutup jalan, menahan seseorang, mengambil tindakan terhadap ancaman keamanan, meningkatkan penjagaan polisi di gedung-gedung pemerintahan dan lokasi lain. Polisi menggunakan gas air mata, peluru karet, dan alat lain untuk menjaga fasilitas pemerintahan di sejumlah lokasi," demikian isi peringatan Deplu AS.
Thailand mengumumkan pemberlakuan kondisi darurat Selasa kemarin. Menyusul terjadinya sejumlah kekerasan dalam beberapa hari terakhir. Pada Jumat dan Minggu pekan lalu, ledakan terjadi di tengah aksi massa. Setidaknya 1 orang tewas dan puluhan lain terluka.
Para demonstran tetap pada pendirian mereka, menuntut Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mundur dari jabatannya. Massa tak bergeming meski PM berparas ayu itu sudah menetapkan waktu pemilu pada 2 Februari 2014 mendatang -- untuk menenangkan barisan penentangnya.
Selain ketidakpuasan atas kepemimpinan Yingluck, massa turun ke jalan karena dipicu RUU yang diajukan pemerintah, yang akan memungkinkan Thaksin Shinawatra -- mantan PM sekaligus kakak Yingluck -- untuk kembali ke negaranya tanpa diadili. Thaksin dilengserkan pada 2006 di tengah tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan kini tinggal di luar negeri.
Menanggapi status darurat, pemimpin protes, Suthep Thaugsuban bergeming. "Kami akan terus melawan sampai menang," kata dia. (Ein?Tnt)
Baca juga:
Thailand Darurat 60 Hari!
PM Cantik Diperiksa Komisi Antikorupsi Thailand Terkait Beras
2 Ledakan Picu Huru Hara di Tengah Demo Bangkok, 28 Luka
