Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus menyisir berbagai penyimpangan keuangan negara dari sejumlah instansi Kementerian/Lembaga (K/L). Salah satunya terkait temuan perjalanan dinas fiktif yang dilakukan para pihak yang ingin memperkaya diri sendiri.
Ketua BPK, Hadi Poernomo mengatakan, pihaknya dapat dengan mudah melacak maupun mendeteksi laporan perjalanan dinas yang menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia.
"Kami bisa menyisir laporan perjalanan dinas K/L dengan pesawat garuda dalam hitungan menit. Apakah ada mark up harga, pemalsuan tiket serta perjalanan dinas fiktif," kata dia saat acara Penandatanganan Komitmen Bersama Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara di kantornya, Jakarta, Rabu (22/1/2014).
Sayangnya, menurut Hadi, audit laporan tersebut baru sebatas perjalanan dinas yang menggunakan maskapai Garuda Indonesia.
Oleh sebab itu, BPK meminta kepada Menteri Perhubungan (Menhub) EE Mangindaan untuk memberikan akses penyisiran laporan keuangan perjalanan dinas memakai maskapai penerbangan lain.
"Kami minta sama Menteri Perhubungan selain akses Garuda Indonesia. Dan dia (EE Mangindaan) berjanji memberikannya (akses laporan)," tutur dia.
Hadi mengklaim temuan penyimpangan perjalanan dinas semakin mengalami penurunan karena BPK sudah melakukan tindakan pencegahan preventif, salah satunya melalui sistem elektronik audit (e-audit).
Lebih jauh dia menjelaskan, BPK membangun pusat data melalui e-audit sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan negara. Pasalnya, tambahnya, uang negara pada 2013 bernilai Rp 4.200 triliun.
Terdiri dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berjumlah Rp 1.500 triliun dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 1.400 triliun sedangkan sisanya merupakan belanja modal (capex) dan opex BUMN.
"Setelah punya akses data sangat bermanfaat bagi kami untuk memeriksa keuangan seluruh instansi sehingga pemeriksaan lebih mudah, dan cepat tanpa bisa direkayasa dan diintervensi oleh semua pihak," pungkas Hadi. (Fik/Nrm)
Ketua BPK, Hadi Poernomo mengatakan, pihaknya dapat dengan mudah melacak maupun mendeteksi laporan perjalanan dinas yang menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia.
"Kami bisa menyisir laporan perjalanan dinas K/L dengan pesawat garuda dalam hitungan menit. Apakah ada mark up harga, pemalsuan tiket serta perjalanan dinas fiktif," kata dia saat acara Penandatanganan Komitmen Bersama Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara di kantornya, Jakarta, Rabu (22/1/2014).
Sayangnya, menurut Hadi, audit laporan tersebut baru sebatas perjalanan dinas yang menggunakan maskapai Garuda Indonesia.
Oleh sebab itu, BPK meminta kepada Menteri Perhubungan (Menhub) EE Mangindaan untuk memberikan akses penyisiran laporan keuangan perjalanan dinas memakai maskapai penerbangan lain.
"Kami minta sama Menteri Perhubungan selain akses Garuda Indonesia. Dan dia (EE Mangindaan) berjanji memberikannya (akses laporan)," tutur dia.
Hadi mengklaim temuan penyimpangan perjalanan dinas semakin mengalami penurunan karena BPK sudah melakukan tindakan pencegahan preventif, salah satunya melalui sistem elektronik audit (e-audit).
Lebih jauh dia menjelaskan, BPK membangun pusat data melalui e-audit sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan negara. Pasalnya, tambahnya, uang negara pada 2013 bernilai Rp 4.200 triliun.
Terdiri dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berjumlah Rp 1.500 triliun dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 1.400 triliun sedangkan sisanya merupakan belanja modal (capex) dan opex BUMN.
"Setelah punya akses data sangat bermanfaat bagi kami untuk memeriksa keuangan seluruh instansi sehingga pemeriksaan lebih mudah, dan cepat tanpa bisa direkayasa dan diintervensi oleh semua pihak," pungkas Hadi. (Fik/Nrm)
