Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat ini masih menjadi salah satu profesi idaman masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari tingginya animo masyarakat untuk ikut serta dalam tes seleksi CPNS yang digelar pemerintah.
Lowongan yang dibuka hanya puluhan ribu, sementara yang berminat jumlahnya jutaan. Tentu saja, peserta yang tidak lolos seleksi menjadi kecewa. Bahkan muncul kecurigaan, tes CPNS yang dilakukan pemerintah hanyalah formalitas karena adanya calon 'titipan' atau aksi sogok- menyogok.
Menjawab kecurigaan itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Azwar Abubakar memastikan peserta tes tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk menjadi seorang PNS. Tak hanya itu, tidak ada sistem titipan dalam seleksi CPNS saat ini. Buktinya anak seorang Menteri pun bisa gagal ikut seleksi.
Dengan sistem terbaru, Azwar memastikan pelaksanaan tes CPNS transparan dan bebas KKN. Dengan begitu, negara akan mendapatkan CPNS dari putra-putri terbaik bangsa, melalui cara-cara yang fair.
Dalam kunjungannya ke Kantor Liputan6.com, di SCTV Tower Jakarta, Azwar membeberkan seputar tes CPNS. Berikut petikan hasil wawancaranya:
PNS adalah profesi yang sangat diminati, untuk tahun ini rencananya CPNS yang akan dijaring?
Tahun ini, saya kira akan ada lebih dari 500 daerah yang ikut. Lalu pada tahun lalu kan tidak seluruh lowongan terserap semua. Tahun ini sekitar 100 ribu lowongan. Tapi saya akan bicara lagi dengan Menteri Keuangan.
Kapan pengumumannya akan dilakukan?
Kalau bisa Maret kita sudah buka. Tahun lalu kan tesnya sekitar awal November. Tahun ini proses seleksi CPNS bisa digelar sekitar Juni atau Juli sehingga pada Oktober peserta yang lolos seleksi sudah bisa diangkat. Jangan hasil tes tahun lalu diangkat sekarang, itu tidak enak jadi kami percepat. Biar yang tahun lalu belum lolos seleksi dan ingin ikut lagi, masih segar.
Dalam setiap perekrutan CPNS selalu ada tudingan tidak transparan, terutama di daerah sering muncul dugaan jadi PNS itu harus pakai uang, apa tanggapan Anda?
Inikan pengaruh yang lalu, karena terlalu lama begitu orang susah percaya. Kalau ada orang di luar sistem mau coba-coba menipu orang, kami selalu mengimbau jangan percaya sama orang yang seperti itu tidak berlaku uangnya. Tahun lalu, anak menteri tidak lulus, baru tahun ini lulus. Anak eselon I di KemenPAN-RB saja tidak lulus.
Bagaimana bisa pakai duit? Itu salah satu bukti kalau tidak bisa pakai duit. Pada prinsipnya harus melewati ujian kompentensi yang memadai, kami ambil yang terbaik.
Di samping itu, ada juga promosi terbuka. Melalui surat edaran Menteri PAN RB, dalam satu setengah tahun ini, sudah ada 32 kementerian, lembaga dan daerah yang melakukan promosi terbuka termasuk di DKI Jakarta.
Ini membuat semua orang bersaing sehat jadi mengurangi intervensi politik kepentingan dalam menentukan pejabat. Pejabat terbaik yang dipilih. Dari begitu banyak program, ada tiga yang diprioritaskan yaitu sistem perekrutan yang baik, promosi terbuka serta dukungan teknologi informasi (TI) yang handal.
Belanja IT nasional itu mencapai Rp 14 triliun per tahun tapi belum terintegrasi. Bagaimana agar IT di Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian bisa sinkron. Dengan begitu pada tahun depan, jika ada anak yang perlu Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) itu tidak perlu ke kantor polisi, cukup mengaksesnya dari komputer.
Ini yang akan dikembangkan kerjasama dengan Kemenkominfo untuk menyatukan sistem yang ada. Khusus untuk IT, kita juga dibantu oleh Korea, negara dengan sistem IT terbaik di dunia.
Menurut Anda, selain gajim apa yang membuat masyarakat tertarik jadi PNS?
Katanya PNS itu terjamin saya tidak sepenuhnya setujulah yang menjamin bukan pemerintah. Jika kita rajin kerja di mana saja bisa. tapi paling tidak PNS itu merasa terhormat, terlindungi.
Ada anggapan PNS itu lambat dalam melayani, bagaimana tanggapan Anda?
Itukan mindset orang. Ada orang yang kerjanya merasa senang kalau dia aman hidupnya. Tapi ada yang merasa bahagia, kalau dia bermanfaat untuk orang lain dalam hidupnya. Tinggal dipilih untuk bermanfaat, hidup bisa di PNS, bisa tidak. Itukan masalah pilihan hidup. Konsepnya untuk bermanfaat bisa di PNS bisa, non PNS juga bisa.
Kalau Anda lihat, instansi mana yang masih butuh banyak PNS dan mana yang berlebihan?
Secara umum daerah 'gemuk'. Di satu daerah yang PNS-nya cukup 4.000, eh malah direkrut 8.000. Belum lagi pegawai honorer, itu kesalahan masa lalu yang berat sekali. Jadi masyarakat harus menanggung risikonya.
Mestinya dana 50% cukup untuk PNS, sekarang jadi 75%. Bayangkan 25% yang berlebihan itu kira-kira setara Rp 300 miliar. Dipakai buat bayar orang yang tidak maksimal. Di sisi lain, ada jalan desa yang belum beres. Jadi ada miss management, itu yang harus diluruskan karena uang itu harusnya untuk pembangunan.
Menurut Anda, instansi mana yang PNS-nya berkinerja optimal?
Kalau saya boleh jujur sudah lama membangun kompentensi itu Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan itu yang paling top. Kedua instansi itu sudah lama rekrutmen terbuka dan fair. Tapi sekarang sudah diikuti yang lain, semua instansi sudah mulai membaik.
Orang banyak ingin jadi PNS karena tidak bisa dipecat?
Sekarang 45 hari tidak masuk kantor bisa dipecat. Satu bulan ada 70 orang yang banding ke sana. Kita pecat saja, belum ratusan yang tidak banding yang dipecat.
Oknum pajak yang terkena kasus korupsi?
Jika terbukti pecat langsung. Yang penting pertama begitu ketangkap copot jabatannya berikutnya baru dipecat dari PNS.
Berdasarkan data, PNS paling banyak dipecat karena kasus apa?
PNS yang banyak dipecat karena maslaah disiplin, korupsi, asusila dan narkoba. (Ndw)
Advertisement
