Keinginan Pemprov DKI Jakarta membeli Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) hingga kini belum menemui titik terang. Padahal, surat pengajuan sudah dilayangkan sejak setahun lalu kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Bahkan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah tidak mengetahui kejelasan permintaan pembelian PPD tersebut, kendati dirinya dulu sangat yakin PPD dapat dialihkan menjadi perusahaan daerah.
"Kita nggak tahu. Situasi sekarang politik lawan politik, bisa nunggu Oktober ini," ujarnya di Balaikota, Jakarta, Kamis (23/1/2014).
Ia mengakui telah mengirimkan surat, namun hingga saat ini belum juga mendapatkan jawaban dari pemerintah pusat. Walaupun Menteri BUMN sudah menyetujui, PPD tetap harus diaudit terlebih dulu karena perusahaan tersebut terbelit utang sebesar Rp 170 miliar.
"Itu susah kan, mereka bukan PT, bukan saham, hanya semacam UPT di bawah Kementerian Perhubungan. Hibahnya gimana, apakah hibah aset, seperti apa? Atau harus ubah ke PT dulu? Nah itu urusan dengan DPR lagi. Itu yang agak repot," kata pria yang akrab disapa Ahok ini.
Karena belum adanya kejelasan masalah prosedural itu, Pemprov DKI akhirnya tidak lagi menganggarkan dana pembelian sekaligus pembayaran utang PPD dalam APBD DKI 2014. Namun, ia berharap tahun depan rencana tersebut dapat terealisasi.
"Makanya kita nggak anggarkan uang pembayaran utang, karena nggak jelas. Mungkin tahun depan. DPRD sudah setuju tahun depan dianggarkan," ujarnya.
Meskipun jumlah utang PPD sangat besar, Pemprov DKI masih tetap ingin membeli perusahaan tersebut. Sebab, banyaknya aset tanah yang dimiliki PPD dapat memberikan manfaat kepada Pemprov DKI dalam mendukung transportasi. Dengan membeli PPD, nantinya manajemen transportasi umum di Jakarta juga menjadi terpusat. (Ado/Sss)
Baca juga:
Ahok: Pegawai SMK Pungli KJP Harus Dipecat
Ahok: Banyak Dokter Lupa Sumpahnya
Diajari Sikat Gigi, Ahok: Ternyata Cara Saya Salah...Hehe...
Ahok: Tahun Depan Warga Bantaran Ciliwung Direlokasi
Atasi Banjir, Pemprov DKI Berniat Bangun 5 Waduk Baru
Bahkan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah tidak mengetahui kejelasan permintaan pembelian PPD tersebut, kendati dirinya dulu sangat yakin PPD dapat dialihkan menjadi perusahaan daerah.
"Kita nggak tahu. Situasi sekarang politik lawan politik, bisa nunggu Oktober ini," ujarnya di Balaikota, Jakarta, Kamis (23/1/2014).
Ia mengakui telah mengirimkan surat, namun hingga saat ini belum juga mendapatkan jawaban dari pemerintah pusat. Walaupun Menteri BUMN sudah menyetujui, PPD tetap harus diaudit terlebih dulu karena perusahaan tersebut terbelit utang sebesar Rp 170 miliar.
"Itu susah kan, mereka bukan PT, bukan saham, hanya semacam UPT di bawah Kementerian Perhubungan. Hibahnya gimana, apakah hibah aset, seperti apa? Atau harus ubah ke PT dulu? Nah itu urusan dengan DPR lagi. Itu yang agak repot," kata pria yang akrab disapa Ahok ini.
Karena belum adanya kejelasan masalah prosedural itu, Pemprov DKI akhirnya tidak lagi menganggarkan dana pembelian sekaligus pembayaran utang PPD dalam APBD DKI 2014. Namun, ia berharap tahun depan rencana tersebut dapat terealisasi.
"Makanya kita nggak anggarkan uang pembayaran utang, karena nggak jelas. Mungkin tahun depan. DPRD sudah setuju tahun depan dianggarkan," ujarnya.
Meskipun jumlah utang PPD sangat besar, Pemprov DKI masih tetap ingin membeli perusahaan tersebut. Sebab, banyaknya aset tanah yang dimiliki PPD dapat memberikan manfaat kepada Pemprov DKI dalam mendukung transportasi. Dengan membeli PPD, nantinya manajemen transportasi umum di Jakarta juga menjadi terpusat. (Ado/Sss)
Baca juga:
Ahok: Pegawai SMK Pungli KJP Harus Dipecat
Ahok: Banyak Dokter Lupa Sumpahnya
Diajari Sikat Gigi, Ahok: Ternyata Cara Saya Salah...Hehe...
Ahok: Tahun Depan Warga Bantaran Ciliwung Direlokasi
Atasi Banjir, Pemprov DKI Berniat Bangun 5 Waduk Baru
