Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara memberi apresiasi kepada empat kabupaten kota yang memiliki kinerja baik dalam menerapkan sistem reformasi birokrasi.
Asisten Deputi Sistem Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntibilitas Aparatur dan Pengawasan, Gatot Sugiarto mengatakan, penilaian tersebut merupakan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (akip) Kabupaten Kota yang terus mengalami peningkatan.
"Untuk tahun 2013, sebanyak empat kabupaten kota meraih nilai B padahal tahun 2012 hanya dua dan tahun 2011 baru ada satu," kata Gatot, di Kantor Kementerian Reformasi Birokrasi Aparatur Negara, Jakarta, Kamis (27/1/2013).
Gatot menambahkan, evaluasi akuntabilitas dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara setiap tahun, dengan tujuan untuk mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja seluruh instansi pemerintah.
"Selain itu melihat bagaimana komitmen penerapan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja dalam rangka mencapai salah satu sasaran reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil," ujar Gatot.
Gatot mengungkapkan, evaluasi akuntabilitas kinerja dituangkan dalam laporan hasil evaluasi (LHE) yang di dalamnya memuat saran dan rekomendasi perbaikan kepada instansi yang dievaluasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan secara sistematis dan berkelanjutan.
"Rekomendasi ini merupakan masukan dan apresiasi atas kesungguhannya dalam menerapkan manajemen pemerintah berbasis kinerja dan berorientasi hasil bagi kabupaten atau kota dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," pungkasnya.
Penghargaan terhadap kabupaten kota akan diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar di Balai Kartini Jakarta, Rabu (29/1/2014). (Pew/Ahm)
Asisten Deputi Sistem Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntibilitas Aparatur dan Pengawasan, Gatot Sugiarto mengatakan, penilaian tersebut merupakan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (akip) Kabupaten Kota yang terus mengalami peningkatan.
"Untuk tahun 2013, sebanyak empat kabupaten kota meraih nilai B padahal tahun 2012 hanya dua dan tahun 2011 baru ada satu," kata Gatot, di Kantor Kementerian Reformasi Birokrasi Aparatur Negara, Jakarta, Kamis (27/1/2013).
Gatot menambahkan, evaluasi akuntabilitas dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara setiap tahun, dengan tujuan untuk mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja seluruh instansi pemerintah.
"Selain itu melihat bagaimana komitmen penerapan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja dalam rangka mencapai salah satu sasaran reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil," ujar Gatot.
Gatot mengungkapkan, evaluasi akuntabilitas kinerja dituangkan dalam laporan hasil evaluasi (LHE) yang di dalamnya memuat saran dan rekomendasi perbaikan kepada instansi yang dievaluasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan secara sistematis dan berkelanjutan.
"Rekomendasi ini merupakan masukan dan apresiasi atas kesungguhannya dalam menerapkan manajemen pemerintah berbasis kinerja dan berorientasi hasil bagi kabupaten atau kota dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," pungkasnya.
Penghargaan terhadap kabupaten kota akan diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar di Balai Kartini Jakarta, Rabu (29/1/2014). (Pew/Ahm)
