Keputusan pemerintah mengimplementasi Undang-undang (UU) Mineral dan Batubara terkait larangan ekspor mineral mentah (ore) serta pengenaan bea keluar (BK) mineral olahan sebesar 60% terus mengundang perhatian besar dunia. Bahkan kebijakan ini dikeluhkan perusahaan tambang raksasa di tanah air seperti PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara.
Lobi-lobi kedua perusahaan ini pun terus dilakukan dengan mendatangi pemerintah Indonesia untuk meminta keringanan BK. Seperti ditunjukkan CEO dan Presiden perusahaan induk Freeport McMoran and Gold Inc Amerika Richard Adkerson yang langsung turun tangan.
Dari pantauan Liputan6.com, Richard tampak mengunjungi kantor Kementerian Keuangan malam ini (29/1/2014). Menggunakan jas berwarna hitam, bos Freeport didampingi oleh Presiden Direktur Freeport Indonesia, Rozik B Soetjipto dan beberapa perwakilan lain sekitar pukul 18.30 WIB.
Saat dikonfirmasi mengenai kedatangannya, Richard maupun Rozik enggan mengucap sepatah katapun. Keduanya hanya melempar senyuman kepada para awak media yang sudah menunggu sejak lama.
Sekadar informasi, Richard sebelumnya menyambangi kantor Menteri Perindustrian MS Hidayat sore tadi. Hidayat mengungkapkan, Freeport mau membangun smelter atau pabrik pemurnian dan pengolahan mineral di Indonesia asal diberi keringanan BK.
"Jadi dia bersedia membangun smelter jika mendapat relaksasi BK. Lalu saya bilang tidak bisa. Saya suruh datang ke Pak Hatta Rajasa (Menteri Perekonomian) dan Pak Chatib Basri (Menteri Keuangan)," tegas dia.
Hatta Rajasa hari ini bahkan menggelar rapat internal dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dan mengadu ke Wakil Presiden Boediono terkait pembahasan BK.
"Tadi bahas BK, makanya saya mau bahas di Wapres karena banyak yang mempertanyakan soal BK dasarnya apa, kok tidak ada di dalam Peraturan Pemerintah (PP). Jadi menunggu Pak Chatib Basri (Menteri Keuangan)," kata dia.
Ketika ditanya kemungkinan revisi BK sebesar 60%, pemerintah mengaku belum dapat memastikannya. "Belum, saya tidak bisa bicara apa-apa soal itu," ujarnya.
Ditemui di tempat terpisah, Chatib Basri justru membantah bahwa rapat hari ini dengan Wapres terkait revisi BK. "Kalau soal protes, setiap hari pemerintah diprotes. Tapi dalam kebijakan, harus melihat evaluasinya seperti apa, apakah mesti tetap seperti itu atau harus ada evaluasi," ucap dia.(Fik/Shd)
Baca juga
Lobi-lobi kedua perusahaan ini pun terus dilakukan dengan mendatangi pemerintah Indonesia untuk meminta keringanan BK. Seperti ditunjukkan CEO dan Presiden perusahaan induk Freeport McMoran and Gold Inc Amerika Richard Adkerson yang langsung turun tangan.
Dari pantauan Liputan6.com, Richard tampak mengunjungi kantor Kementerian Keuangan malam ini (29/1/2014). Menggunakan jas berwarna hitam, bos Freeport didampingi oleh Presiden Direktur Freeport Indonesia, Rozik B Soetjipto dan beberapa perwakilan lain sekitar pukul 18.30 WIB.
Saat dikonfirmasi mengenai kedatangannya, Richard maupun Rozik enggan mengucap sepatah katapun. Keduanya hanya melempar senyuman kepada para awak media yang sudah menunggu sejak lama.
Sekadar informasi, Richard sebelumnya menyambangi kantor Menteri Perindustrian MS Hidayat sore tadi. Hidayat mengungkapkan, Freeport mau membangun smelter atau pabrik pemurnian dan pengolahan mineral di Indonesia asal diberi keringanan BK.
"Jadi dia bersedia membangun smelter jika mendapat relaksasi BK. Lalu saya bilang tidak bisa. Saya suruh datang ke Pak Hatta Rajasa (Menteri Perekonomian) dan Pak Chatib Basri (Menteri Keuangan)," tegas dia.
Hatta Rajasa hari ini bahkan menggelar rapat internal dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dan mengadu ke Wakil Presiden Boediono terkait pembahasan BK.
"Tadi bahas BK, makanya saya mau bahas di Wapres karena banyak yang mempertanyakan soal BK dasarnya apa, kok tidak ada di dalam Peraturan Pemerintah (PP). Jadi menunggu Pak Chatib Basri (Menteri Keuangan)," kata dia.
Ketika ditanya kemungkinan revisi BK sebesar 60%, pemerintah mengaku belum dapat memastikannya. "Belum, saya tidak bisa bicara apa-apa soal itu," ujarnya.
Ditemui di tempat terpisah, Chatib Basri justru membantah bahwa rapat hari ini dengan Wapres terkait revisi BK. "Kalau soal protes, setiap hari pemerintah diprotes. Tapi dalam kebijakan, harus melihat evaluasinya seperti apa, apakah mesti tetap seperti itu atau harus ada evaluasi," ucap dia.(Fik/Shd)
Baca juga
Diprotes Pengusaha, Pemerintah Bakal Revisi Bea Keluar Mineral?
Freeport dan Newmont Belum Dapat Izin Ekspor Mineral
Advertisement
Industri Keropos Gara-gara RI Kebanyakan Ekspor Bijih Mineral
