DPPR DKI mengakui menolak anggaran pengadaan 200 truk sampah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014. Menurut Anggota Komisi D (Pembangunan) DPRD DKI Aliman Aat, anggaran 200 truk itu ditolak karena rencananya digunakan pihak ketiga atau swasta.
Apabila truk DKI diberikan kepada pihak ketiga, ucap Aliman, DKI akan rugi besar. Sebab, selama ini pemprov sudah mengeluarkan anggaran sangat besar kepada pihak swasta untuk mengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat.
"Memangnya sudah bodoh sekali Pemprov DKI? Kita yang beli truk, swasta operasikan. Kita bayar juga mereka, enak benar swasta itu," ujar politisi Demokrat ini saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Sabtu (1/2/2014).
Ia pun meminta Pemprov DKI agar lebih teliti dalam mengajukan anggaran pembelian truk sampah tersebut. Apabila hanya untuk dioperasikan pihak swasta, itu hanya pemborosan.
Aliman menyebutkan saat ini Dinas Kebersihan DKI memiliki 700 unit truk sampah. Namun sayangnya, truk tersebut hanya dioperasikan pihak ketiga. Seharusnya, kata dia, pihak ketiga juga ikut serta menanamkan investasinya agar sistem kerja pengangkutan sampah lebih efektif.
"Mereka (pengangkut sampah swasta) ini dimanjakan sekali. Tidak beli truk, tapi dibayar per ton oleh Pemprov. Mereka pakai truk plat merah semua. Harusnya mereka investasi dong, kan mereka mau usaha, jadi bukannya kita coret tanpa alasan," jelas Aliman.
Lain halnya jika Dinas Kebersihan yang mengelola ratusan truk sampah tersebut. Pihak dewan pasti akan menyetujui anggaran pembeliannya.
Aliman menjelaskan harga satuan rata-rata angkutan sampah ke Bantar Gebang adalah Rp 253.837 per ton. Jika dikali ribuan ton per hari, jumlahnya akan mencapai ratusan juta rupiah. Dengan dana sebesar itu, ia menilai operator swasta mampu membeli truk sampah sendiri.
"Kita bayar ke swasta kok. Kita fasilitasi lagi, ini kan aneh. Kecuali penggunaannya untuk mendukung kekurangan yang sekarang dipakai pihak ketiga, jadi itu persoalannya. Kalau dikelola sendiri oleh Dinas Kebersihan, saya yakin teman-teman DPRD tak akan keberatan," ungkap Aliman.
Pada Kamis 30 Januari 2014 lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, DPRD DKI telah menolak pengajuan anggaran untuk membeli 200 truk sampah baru. Padahal warga sering mengeluhkan sampah-sampah mereka yang bertumpuk karena terlambat diangkut.
Lambannya kerja Dinas Kebersihan DKI karena truk-truk sampah yang ada selama ini sudah berusia 15 hingga 20 tahun lebih. Sehingga tak layak lagi dioperasikan. Dikhawatirkan, jika pemprov tak segera menyediakan truk sampah baru, warga akan semakin sering membuang sampah ke sungai. (Ali)
Baca juga:
Apabila truk DKI diberikan kepada pihak ketiga, ucap Aliman, DKI akan rugi besar. Sebab, selama ini pemprov sudah mengeluarkan anggaran sangat besar kepada pihak swasta untuk mengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat.
"Memangnya sudah bodoh sekali Pemprov DKI? Kita yang beli truk, swasta operasikan. Kita bayar juga mereka, enak benar swasta itu," ujar politisi Demokrat ini saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Sabtu (1/2/2014).
Ia pun meminta Pemprov DKI agar lebih teliti dalam mengajukan anggaran pembelian truk sampah tersebut. Apabila hanya untuk dioperasikan pihak swasta, itu hanya pemborosan.
Aliman menyebutkan saat ini Dinas Kebersihan DKI memiliki 700 unit truk sampah. Namun sayangnya, truk tersebut hanya dioperasikan pihak ketiga. Seharusnya, kata dia, pihak ketiga juga ikut serta menanamkan investasinya agar sistem kerja pengangkutan sampah lebih efektif.
"Mereka (pengangkut sampah swasta) ini dimanjakan sekali. Tidak beli truk, tapi dibayar per ton oleh Pemprov. Mereka pakai truk plat merah semua. Harusnya mereka investasi dong, kan mereka mau usaha, jadi bukannya kita coret tanpa alasan," jelas Aliman.
Lain halnya jika Dinas Kebersihan yang mengelola ratusan truk sampah tersebut. Pihak dewan pasti akan menyetujui anggaran pembeliannya.
Aliman menjelaskan harga satuan rata-rata angkutan sampah ke Bantar Gebang adalah Rp 253.837 per ton. Jika dikali ribuan ton per hari, jumlahnya akan mencapai ratusan juta rupiah. Dengan dana sebesar itu, ia menilai operator swasta mampu membeli truk sampah sendiri.
"Kita bayar ke swasta kok. Kita fasilitasi lagi, ini kan aneh. Kecuali penggunaannya untuk mendukung kekurangan yang sekarang dipakai pihak ketiga, jadi itu persoalannya. Kalau dikelola sendiri oleh Dinas Kebersihan, saya yakin teman-teman DPRD tak akan keberatan," ungkap Aliman.
Pada Kamis 30 Januari 2014 lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, DPRD DKI telah menolak pengajuan anggaran untuk membeli 200 truk sampah baru. Padahal warga sering mengeluhkan sampah-sampah mereka yang bertumpuk karena terlambat diangkut.
Lambannya kerja Dinas Kebersihan DKI karena truk-truk sampah yang ada selama ini sudah berusia 15 hingga 20 tahun lebih. Sehingga tak layak lagi dioperasikan. Dikhawatirkan, jika pemprov tak segera menyediakan truk sampah baru, warga akan semakin sering membuang sampah ke sungai. (Ali)
Baca juga:
Anggaran Beli Truk Sampah Ditolak DPRD, Jokowi: Ya Sudah...
Ahok Tolak Dana Bantuan US$ 150 Ribu dari Taiwan
Banjir Kampung Pulo 'Hasilkan' Sampah 2 Truk Tiap Hari
