Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mengakui bahwa partainya mendukung usulan pemberian dana saksi untuk Pemilu 2014 dibiayai negara. Pasalnya, kata dia, hampir seluruh partai politik yang akan bertarung pada Pemilu 2014 tidak memiliki biaya untuk membayar saksi.
"Harus diakui, sebanyak 90 persen partai tak mampu membiayai walau hanya konsumsi atau transportasi saja," ujar Muhaimin Iskandar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2014).
Kendati demikian, kata Muhaimin, uang yang akan diberikan negara ini tidak lantas diberikan secara tunai kepada partai politik peserta pemilu. Namun, uang tersebut harus dipegang oleh Bawaslu.
"Begini, yang penting dana saksi itu tidak boleh masuk partai. Silakan dipegang oleh bawaslu sehingga clear tidak ada korupsi. Di luar pihak penyelenggara pemilu ya. Jadi kalau perlu lewat KPU lebih aman lagi," lanjut pria yang akrab disapa Cak Imin.
Sementara itu, dana saksi parpol untuk Pemilu 2014 sebesar Rp 685,03 miliar terus menuai kecaman. Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, dana dalam jumlah fantastis tersebut merupakan bagian politik uang terselubung yang akan menguntungkan parpol.
"Ini praktik politik uang yang dilegalkan karena menggunakan APBN, memanfaatkan uang rakyat," kata Titi Anggraini.(Gen/Ein)
Baca Juga:
"Harus diakui, sebanyak 90 persen partai tak mampu membiayai walau hanya konsumsi atau transportasi saja," ujar Muhaimin Iskandar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2014).
Kendati demikian, kata Muhaimin, uang yang akan diberikan negara ini tidak lantas diberikan secara tunai kepada partai politik peserta pemilu. Namun, uang tersebut harus dipegang oleh Bawaslu.
"Begini, yang penting dana saksi itu tidak boleh masuk partai. Silakan dipegang oleh bawaslu sehingga clear tidak ada korupsi. Di luar pihak penyelenggara pemilu ya. Jadi kalau perlu lewat KPU lebih aman lagi," lanjut pria yang akrab disapa Cak Imin.
Sementara itu, dana saksi parpol untuk Pemilu 2014 sebesar Rp 685,03 miliar terus menuai kecaman. Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, dana dalam jumlah fantastis tersebut merupakan bagian politik uang terselubung yang akan menguntungkan parpol.
"Ini praktik politik uang yang dilegalkan karena menggunakan APBN, memanfaatkan uang rakyat," kata Titi Anggraini.(Gen/Ein)
Baca Juga:
Perludem: Dana Saksi Parpol `Politik Uang` yang Dilegalkan
Mendagri: Usulan Dana Saksi Parpol Bukan dari Pemerintah
ICW Sebut Dana Saksi Parpol Bentuk Legalisasi Korupsi APBN
