Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan, mekanisme pembiayaan saksi dari partai politik sangat mendadak. Namun Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar enggan menanggapi perkataan Jimly itu.
"Saya nggak mau komentar. Kalau komentar orang lain saya nggak mau komentar," tampik Agun di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2014).
Ketika ditanyakan kembali kepada Agun, apakah menurutnya dana saksi parpol itu tergolong mendadak, politisi Partai Golkar ini juga tidak menjawab dengan rinci.
"Nggak ada komentar, saya nggak mau kasih komentar soal itu, di Indonesia ini banyak yang aneh-aneh," elak Agun.
Sebelumnya Jimly mengungkapkan, ide pembiayaan saksi partai politik oleh negara dilakukan mendadak. Selain itu harus dipastikan juga dasar hukumnya yang memungkinkan untuk itu.
"Sebaiknya dipastikan dasar hukumnya, biar tak menimbulkan masalah di lapangan. Sayangnya ide ini mendadak, padahal baik," ujar Jimly di Kantor DKPP, Gedung Badan Pengawas Pemillu Lantai 5, Jakarta Pusat. (Alv/Sss)
"Saya nggak mau komentar. Kalau komentar orang lain saya nggak mau komentar," tampik Agun di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2014).
Ketika ditanyakan kembali kepada Agun, apakah menurutnya dana saksi parpol itu tergolong mendadak, politisi Partai Golkar ini juga tidak menjawab dengan rinci.
"Nggak ada komentar, saya nggak mau kasih komentar soal itu, di Indonesia ini banyak yang aneh-aneh," elak Agun.
Sebelumnya Jimly mengungkapkan, ide pembiayaan saksi partai politik oleh negara dilakukan mendadak. Selain itu harus dipastikan juga dasar hukumnya yang memungkinkan untuk itu.
"Sebaiknya dipastikan dasar hukumnya, biar tak menimbulkan masalah di lapangan. Sayangnya ide ini mendadak, padahal baik," ujar Jimly di Kantor DKPP, Gedung Badan Pengawas Pemillu Lantai 5, Jakarta Pusat. (Alv/Sss)
Baca Juga:
Perludem: Dana Saksi Parpol `Politik Uang` yang Dilegalkan
Mendagri: Usulan Dana Saksi Parpol Bukan dari Pemerintah
ICW Sebut Dana Saksi Parpol Bentuk Legalisasi Korupsi APBN
Advertisement
