DPRD DKI Jakarta menolak anggaran pengadaan 200 truk sampah dalam APBD 2014. Alasannya, Dewan menilai Pemprov DKI akan menyerahkan pengoperasian truk itu kepada pihak swasta. Pernyataan DPRD DKI itu dibantah Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Dikasih ke swasta kan nggak mungkin. Justru kita mau penghematan uang, kita nggak mau menswastakan yang ngangkut," ujar Ahok di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa (4/2/2014).
Menurut mantan bupati Belitung Timur itu, pihak swasta atau pihak ketiga terkadang tidak bertanggungjawab untuk mengangkut sampah. Misalnya, kata Ahok, sampah tidak dijemput dengan alasan jatah pengangkutan sampah mereka sudah penuh.
Ahok juga menambahkan, Pemprov DKI Jakarta bukan meminta membeli truk baru, melainkan cukup mengganti truk-truk yang sudah tidak layak dan berusia tua. Selain itu, pembelian truk sampah juga melalu e-catalog yang tanpa tender sehingga harganya lebih murah.
"Cuma saya nggak ngerti DPRD beralasan kita beli terus kasih ke swasta. Dari mana dapat ngomong seperti itu? Kalau kita beli, swasta yang operasikan kita kena dong. Kita bisa dipenjara. Ha ha ha. Ini dia tidak mau kasih saja," cetus Ahok.
Bahkan, menurut dia, dana yang seharusnya dapat digunakan membeli 200 truk sampah itu dialihkan untuk membiayai rehabilitasi sekolah. Padahal, jika dihitung-hitung, bila terdapat sekitar 6.500 ton sampah maka Pemprov DKI membutuhkan 700 unit truk pengangkut sampah.
"Rehab sekolah beli barang-barang sekolah itu lebih gila kan? Ya, kita harus dibeli truk sampah," ucapnya.
Karena APBD DKI 2014 sudah diketok dan anggaran tersebut telah ditolak, maka Pemprov DKI akan meminta agar bantuan Corporate Social Responsilbility (CSR) dari perusahaan swasta berbentuk truk sampah. Kemudian, pengoperasiannya akan dipegang oleh Pemprov.
"Kita akan pelajari. Kita kalau buang sendiri berapa duit, angkut sendiri berapa. Jadi kita nggak mau per wilayah, per wilayah, per wilayah seperti itu pakai swasta," ujar Ahok.
DPPR DKI mengakui menolak anggaran pengadaan 200 truk sampah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014. Menurut Anggota Komisi D (Pembangunan) DPRD DKI Aliman Aat, anggaran 200 truk itu ditolak karena rencananya digunakan pihak ketiga atau swasta.
Apabila truk DKI diberikan kepada pihak ketiga, ucap Aliman, DKI akan rugi besar. Sebab, selama ini pemprov sudah mengeluarkan anggaran sangat besar kepada pihak swasta untuk mengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. (Mvi/Ism)
Baca juga:
Ini Alasan DPRD DKI Tolak Anggaran 200 Truk Sampah
Anggaran Beli Truk Sampah Ditolak DPRD, Jokowi: Ya Sudah...
250 Ton Sampah Menggunung di Rawajati, 2 Eskavator Diturunkan
"Dikasih ke swasta kan nggak mungkin. Justru kita mau penghematan uang, kita nggak mau menswastakan yang ngangkut," ujar Ahok di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa (4/2/2014).
Menurut mantan bupati Belitung Timur itu, pihak swasta atau pihak ketiga terkadang tidak bertanggungjawab untuk mengangkut sampah. Misalnya, kata Ahok, sampah tidak dijemput dengan alasan jatah pengangkutan sampah mereka sudah penuh.
Ahok juga menambahkan, Pemprov DKI Jakarta bukan meminta membeli truk baru, melainkan cukup mengganti truk-truk yang sudah tidak layak dan berusia tua. Selain itu, pembelian truk sampah juga melalu e-catalog yang tanpa tender sehingga harganya lebih murah.
"Cuma saya nggak ngerti DPRD beralasan kita beli terus kasih ke swasta. Dari mana dapat ngomong seperti itu? Kalau kita beli, swasta yang operasikan kita kena dong. Kita bisa dipenjara. Ha ha ha. Ini dia tidak mau kasih saja," cetus Ahok.
Bahkan, menurut dia, dana yang seharusnya dapat digunakan membeli 200 truk sampah itu dialihkan untuk membiayai rehabilitasi sekolah. Padahal, jika dihitung-hitung, bila terdapat sekitar 6.500 ton sampah maka Pemprov DKI membutuhkan 700 unit truk pengangkut sampah.
"Rehab sekolah beli barang-barang sekolah itu lebih gila kan? Ya, kita harus dibeli truk sampah," ucapnya.
Karena APBD DKI 2014 sudah diketok dan anggaran tersebut telah ditolak, maka Pemprov DKI akan meminta agar bantuan Corporate Social Responsilbility (CSR) dari perusahaan swasta berbentuk truk sampah. Kemudian, pengoperasiannya akan dipegang oleh Pemprov.
"Kita akan pelajari. Kita kalau buang sendiri berapa duit, angkut sendiri berapa. Jadi kita nggak mau per wilayah, per wilayah, per wilayah seperti itu pakai swasta," ujar Ahok.
DPPR DKI mengakui menolak anggaran pengadaan 200 truk sampah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014. Menurut Anggota Komisi D (Pembangunan) DPRD DKI Aliman Aat, anggaran 200 truk itu ditolak karena rencananya digunakan pihak ketiga atau swasta.
Apabila truk DKI diberikan kepada pihak ketiga, ucap Aliman, DKI akan rugi besar. Sebab, selama ini pemprov sudah mengeluarkan anggaran sangat besar kepada pihak swasta untuk mengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. (Mvi/Ism)
Baca juga:
Ini Alasan DPRD DKI Tolak Anggaran 200 Truk Sampah
Anggaran Beli Truk Sampah Ditolak DPRD, Jokowi: Ya Sudah...
250 Ton Sampah Menggunung di Rawajati, 2 Eskavator Diturunkan
