Polemik pengelolaan sampah Ibukota dinilai DPRD DKI sebagai bentuk ketidakkompakan antara Gubernur DKI Jokowi dan Wakilnya Ahok dengan Dinas Kebersihan. Ada ketidaksepahaman antara kedua unsur itu.
Jokowi-Ahok menginginkan swakelola pengangkutan sampah dengan membeli 200 truk. Keduanya ingin menghentikan swastanisasi pengelolaan sampah. Namun Dinas Kebersihan DKI terkesan masih ingin mempertahankan kerja sama dengan pihak swasta.
"Jadi ini yang kita bilang tidak sepaham antara kemauan Pak Gub dan Wagub dengan Dinas Kebersihan. Mungkin Dinas Kebersihan itu sudah puluhan tahun belum punya cara bagaimana merelakan mematikan swastanisasi," kata anggota Komisi D DPRD DKI Fraksi Partai Gerindra Mohamad Sanusi di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (4/2/2014).
Padahal Sanusi menilai, Wakil Gubernur DKI bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu memiliki visi yang panjang dengan rencana swakelola sampahnya. Sudah puluhan tahun pengangkutan sampah dilakukan oleh swasta.
Dengan swakelola sampah itu, kata dia, masing-masing camat dan lurah akan diberi truk untuk mengangkut sampahnya sendiri ke tempat penampungan sampah sementara (TPS) atau tempat pembuangan akhir (TPA) Bantar Gebang. "Makanya Pak Wagub bilang ke Kadis Kebersihan beli truk 200 kalau mau ngelola sendiri," tutur Sanusi.
Sanusi memprediksi, Ahok tidak mengetahui instruksinya kepada Kadis Kebersihan tidak dilaksanakan dengan baik. Usulan hanya sampai pada Bappeda dengan argumentasi yang lemah. Sehingga draft pengajuan pengadaan 200 truk untuk DPRD tidak dibuat oleh Bappeda.
"Pak Ahok nggak tahu. Artinya dari Dinas Kebersihan masih mau swastanisasi bukan swakelola. Intinya Pak Wagub kaget aja. Intinya visi misi Ahok soal sampah, mau swakelola bukan swastanisasi," ujar Sanusi.
Ketua Fraksi Gerindra itu mengatakan, rencananya pada Juni 2014 ini, Ahok menginginkan kontrak kerja sama dengan swasta terkait sampah dihentikan. Karena kontrak itu berbentuk multiyears, yang tiap tahun diperbarui.
Maksud Ahok menginstruksikan pembelian ratusan truk sampah sebagai persiapan manajemen sampah secara swakelola. "Tapi Dinas Kebersihan belum merasa percaya diri untuk mengelola dengan baik," pungkas Sanusi. (Ndy/Ism)
Baca juga:
Ahok Curiga Ada `Permainan` di Dinas Kebersihan DKI
DPRD DKI: Dinas Kebersihan Belum Rela Matikan Swastanisasi Sampah
Pengadaan 200 Truk Sampah, DPRD DKI: Tidak Ada Usulan
Jokowi-Ahok menginginkan swakelola pengangkutan sampah dengan membeli 200 truk. Keduanya ingin menghentikan swastanisasi pengelolaan sampah. Namun Dinas Kebersihan DKI terkesan masih ingin mempertahankan kerja sama dengan pihak swasta.
"Jadi ini yang kita bilang tidak sepaham antara kemauan Pak Gub dan Wagub dengan Dinas Kebersihan. Mungkin Dinas Kebersihan itu sudah puluhan tahun belum punya cara bagaimana merelakan mematikan swastanisasi," kata anggota Komisi D DPRD DKI Fraksi Partai Gerindra Mohamad Sanusi di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (4/2/2014).
Padahal Sanusi menilai, Wakil Gubernur DKI bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu memiliki visi yang panjang dengan rencana swakelola sampahnya. Sudah puluhan tahun pengangkutan sampah dilakukan oleh swasta.
Dengan swakelola sampah itu, kata dia, masing-masing camat dan lurah akan diberi truk untuk mengangkut sampahnya sendiri ke tempat penampungan sampah sementara (TPS) atau tempat pembuangan akhir (TPA) Bantar Gebang. "Makanya Pak Wagub bilang ke Kadis Kebersihan beli truk 200 kalau mau ngelola sendiri," tutur Sanusi.
Sanusi memprediksi, Ahok tidak mengetahui instruksinya kepada Kadis Kebersihan tidak dilaksanakan dengan baik. Usulan hanya sampai pada Bappeda dengan argumentasi yang lemah. Sehingga draft pengajuan pengadaan 200 truk untuk DPRD tidak dibuat oleh Bappeda.
"Pak Ahok nggak tahu. Artinya dari Dinas Kebersihan masih mau swastanisasi bukan swakelola. Intinya Pak Wagub kaget aja. Intinya visi misi Ahok soal sampah, mau swakelola bukan swastanisasi," ujar Sanusi.
Ketua Fraksi Gerindra itu mengatakan, rencananya pada Juni 2014 ini, Ahok menginginkan kontrak kerja sama dengan swasta terkait sampah dihentikan. Karena kontrak itu berbentuk multiyears, yang tiap tahun diperbarui.
Maksud Ahok menginstruksikan pembelian ratusan truk sampah sebagai persiapan manajemen sampah secara swakelola. "Tapi Dinas Kebersihan belum merasa percaya diri untuk mengelola dengan baik," pungkas Sanusi. (Ndy/Ism)
Baca juga:
Ahok Curiga Ada `Permainan` di Dinas Kebersihan DKI
DPRD DKI: Dinas Kebersihan Belum Rela Matikan Swastanisasi Sampah
Pengadaan 200 Truk Sampah, DPRD DKI: Tidak Ada Usulan
