Elektabilitas Partai Demokrat terus merosot dalam sejumlah survei yang digelar. Banyaknya kader yang tersangkut kasus korupsi disinyalir jadi penyebab utama terjun bebasnya elektabilitas partai ini.
Selain itu, kemilau Susilo Bambang Yudhoyono juga dinilai tak lagi secemerlang dulu. Meski langsung memimpin 'perahu' yang dibentuknya, elektabilitas tak kunjung meningkat. Tak heran banyak yang menilai SBY tak pantas memimpin Partai Demokrat.
"SBY suruh mundur. Masa elektabilitas partai masih 4 persen. Harusnya mundur karena nggak ada perubahan," kata Juru Bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia, Ma'mun Murod di markas PPI, kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (4/2/2014).
Fungsionaris PPI lainnya, Sri Mulyono mengatakan, harusnya tak kunjung naiknya elektabilitas PD jadi introspeksi diri bagi SBY. Sebab, sampai saat ini SBY juga masih sibuk sebagai presiden.
"Kepemimpinan SBY di Demokrat yang terburuk dari sekian banyak ketua umum. Zaman Pak Subur Budhisantoso 7 persen, Pak Hadi Utomo sekitar 8 persen. Saat Mas Anas terakhir memimpin juga masih kisaran 8 persen. Sekarang, SBY hanya 4 persen. Jadi paling buruk lah," ungkap Mulyono.
Dia menambahkan, kondisi ini diikuti oleh posisi kader lainnya. Mulyono mencontohkan Syarif Hasan, Ketua Harian Partai Demokrat yang menurutnya harus menanggalkan jabatan lantaran sangat sibuk bekerja sebagai Menteri Koperasi dan UMKM.
"Apalagi sekarang di kementeriannya ada kasus dugaan korupsi videotron dan pengadaan lift yang nilainya juga besar. Melibatkan anaknya juga. Jadi saya rasa penonaktifan Syarif Hasan juga mendesak," lanjutnya.
Mulyono melihat, unsur KKN juga sudah sangat mengkhawatirkan di tubuh pemerintah. Hal ini pula yang harus diselesaikan.
"KKN itu lawan beratnya demokrasi. Kalau hal itu masih ada di Demokrat dan pemerintah, pemerintahan ini akan terus turun dan harus diamputasi," tandas Mulyono. (Ado/Tnt)
Baca juga:
Survei LSI: 2014 Jadi Akhir Rezim Demokrat
Survei: Elektabilitas Golkar Kecil, Demokrat Siap Menyalip
KPK: Periksa Ibas Itu Tergantung Keterangan Anas
PPI Minta KPK Periksa Ibas, ICW: Lebih Baik Lapor daripada Teriak
Selain itu, kemilau Susilo Bambang Yudhoyono juga dinilai tak lagi secemerlang dulu. Meski langsung memimpin 'perahu' yang dibentuknya, elektabilitas tak kunjung meningkat. Tak heran banyak yang menilai SBY tak pantas memimpin Partai Demokrat.
"SBY suruh mundur. Masa elektabilitas partai masih 4 persen. Harusnya mundur karena nggak ada perubahan," kata Juru Bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia, Ma'mun Murod di markas PPI, kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (4/2/2014).
Fungsionaris PPI lainnya, Sri Mulyono mengatakan, harusnya tak kunjung naiknya elektabilitas PD jadi introspeksi diri bagi SBY. Sebab, sampai saat ini SBY juga masih sibuk sebagai presiden.
"Kepemimpinan SBY di Demokrat yang terburuk dari sekian banyak ketua umum. Zaman Pak Subur Budhisantoso 7 persen, Pak Hadi Utomo sekitar 8 persen. Saat Mas Anas terakhir memimpin juga masih kisaran 8 persen. Sekarang, SBY hanya 4 persen. Jadi paling buruk lah," ungkap Mulyono.
Dia menambahkan, kondisi ini diikuti oleh posisi kader lainnya. Mulyono mencontohkan Syarif Hasan, Ketua Harian Partai Demokrat yang menurutnya harus menanggalkan jabatan lantaran sangat sibuk bekerja sebagai Menteri Koperasi dan UMKM.
"Apalagi sekarang di kementeriannya ada kasus dugaan korupsi videotron dan pengadaan lift yang nilainya juga besar. Melibatkan anaknya juga. Jadi saya rasa penonaktifan Syarif Hasan juga mendesak," lanjutnya.
Mulyono melihat, unsur KKN juga sudah sangat mengkhawatirkan di tubuh pemerintah. Hal ini pula yang harus diselesaikan.
"KKN itu lawan beratnya demokrasi. Kalau hal itu masih ada di Demokrat dan pemerintah, pemerintahan ini akan terus turun dan harus diamputasi," tandas Mulyono. (Ado/Tnt)
Baca juga:
Survei LSI: 2014 Jadi Akhir Rezim Demokrat
Survei: Elektabilitas Golkar Kecil, Demokrat Siap Menyalip
KPK: Periksa Ibas Itu Tergantung Keterangan Anas
PPI Minta KPK Periksa Ibas, ICW: Lebih Baik Lapor daripada Teriak
