Jebakan pendapatan menengah (middle income trap) merupakan momok, baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Pasalnya tak mudah keluar dari kungkungan tersebut karena membutuhkan waktu hingga puluhan tahun lamanya.
Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Darmin Nasution mengungkapkan, setiap negara perlu mengantisipasi, mengendalikan bahkan menghindari jebakan pendapatan menengah ini. Sebab, jika sudah masuk dalam pusaran jebakan ini, akan sulit keluar.
"Banyak negara yang sudah terbebas dari penjajahan (merdeka) sejak 150 tahun lalu, seperti di negara-negara Amerika Latin, dan lainnya. Tapi hanya segelintir negara yang bisa lepas dari jebakan itu," tegas dia dalam acara Seminar Nasional Perekonomian Indonesia di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (6/2/2014).
Artinya, menurut Darmin, masih banyak negara yang masuk dalam kelompok negara miskin berpendapatan rendah meskipun sudah merdeka sejak ratusan tahun lalu. Darmin menyebutnya sebagai negara gagal.
"Sedangkan kita baru merdeka 70-80 tahun lalu di kawasan Asia. Tapi kami bersyukur sudah masuk dalam kelompok pendapatan menengah walaupun ada di lower grup," jelasnya.
Dia mengakui, negara-negara yang masih terjerembab dalam jebakan ini antara lain, Korea Selatan (Korsel), Taiwan, Singapura dan China.
"Bahkan China diperkirakan baru bisa keluar (dari jebakan pendapatan menengah) pada 2020 dengan probabilitas 50%," ujarnya.
Lebih jauh Darmin mengatakan, dua hal penting yang berpengaruh terhadap jebakan pendapatan menengah, yakni human capital dan kelembagaan. "Pemerintah perlu memperhatikan peningkatan pendidikan, kompetensi, dan keterampilan," terangnya.
Dia menceritakan, pendidikan Korsel pada 1980-an sudah lebih baik dari Indonesia. Hal ini berdampak terhadap peningkatan penghasilan rakyatnya.
"Makanya generasi Korsel sudah masuk dalam status berpendapatan menengah saat (Korsel) sudah menjadi negara maju. Karena banyak negara yang pendapatannya tinggi di dunia, tapi begitu sumber daya alamnya habis, terseok-seok lagi tidak punya apa-apa," paparnya.
Sedangkan dari sisi kelembagaan, lanjut Darmin, bisa menyangkut ekonomi, penegakan hukum dan peradilan.
"Kalau suatu negara pendapatannya naik terus karena sumber daya banyak dan upah murah, belum tentu jadi negara maju. Karena ada negara lain yang lebih murah, sehingga kita harus mampu mentransformasi sumber daya, human capital untuk melahirkan produktivitas kreativitas dan inovasi," tandasnya.
Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Darmin Nasution mengungkapkan, setiap negara perlu mengantisipasi, mengendalikan bahkan menghindari jebakan pendapatan menengah ini. Sebab, jika sudah masuk dalam pusaran jebakan ini, akan sulit keluar.
"Banyak negara yang sudah terbebas dari penjajahan (merdeka) sejak 150 tahun lalu, seperti di negara-negara Amerika Latin, dan lainnya. Tapi hanya segelintir negara yang bisa lepas dari jebakan itu," tegas dia dalam acara Seminar Nasional Perekonomian Indonesia di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (6/2/2014).
Artinya, menurut Darmin, masih banyak negara yang masuk dalam kelompok negara miskin berpendapatan rendah meskipun sudah merdeka sejak ratusan tahun lalu. Darmin menyebutnya sebagai negara gagal.
"Sedangkan kita baru merdeka 70-80 tahun lalu di kawasan Asia. Tapi kami bersyukur sudah masuk dalam kelompok pendapatan menengah walaupun ada di lower grup," jelasnya.
Dia mengakui, negara-negara yang masih terjerembab dalam jebakan ini antara lain, Korea Selatan (Korsel), Taiwan, Singapura dan China.
"Bahkan China diperkirakan baru bisa keluar (dari jebakan pendapatan menengah) pada 2020 dengan probabilitas 50%," ujarnya.
Lebih jauh Darmin mengatakan, dua hal penting yang berpengaruh terhadap jebakan pendapatan menengah, yakni human capital dan kelembagaan. "Pemerintah perlu memperhatikan peningkatan pendidikan, kompetensi, dan keterampilan," terangnya.
Dia menceritakan, pendidikan Korsel pada 1980-an sudah lebih baik dari Indonesia. Hal ini berdampak terhadap peningkatan penghasilan rakyatnya.
"Makanya generasi Korsel sudah masuk dalam status berpendapatan menengah saat (Korsel) sudah menjadi negara maju. Karena banyak negara yang pendapatannya tinggi di dunia, tapi begitu sumber daya alamnya habis, terseok-seok lagi tidak punya apa-apa," paparnya.
Sedangkan dari sisi kelembagaan, lanjut Darmin, bisa menyangkut ekonomi, penegakan hukum dan peradilan.
"Kalau suatu negara pendapatannya naik terus karena sumber daya banyak dan upah murah, belum tentu jadi negara maju. Karena ada negara lain yang lebih murah, sehingga kita harus mampu mentransformasi sumber daya, human capital untuk melahirkan produktivitas kreativitas dan inovasi," tandasnya.
