Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakin, bencana alam yang melanda beberapa wilayah di Indonesia tidak berpotensi meningkatkan angka Golput pada Pemilu 2014. KPU menargetkan partisipasi pemilih di Pemilu Legislatif 9 April 2014 sebanyak 75 persen.
"Yakin nggak berpotensi nambahin golput. Pertama bahwa pemilihnya sudah ada (dalam data KPU)," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (6/2/2014).
Ferry mengungkapkan, problem utama pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilu adalah masyarakat yang terkena bencana mengungsi ke tempat yang lebih aman, meskipun jaraknya jauh dari tempat tinggal asalnya.
"Problemnya pindah. Nah karena pindah itu kita inventarisir, nanti TPS dibuatkan di tempat pengungsian korban bencana," ungkap Ferry.
Namun begitu, KPU akan terus memantau dan mengkoordinir beberapa pihak terkait termasuk dengan semua KPU daerah yang terkena bencana. Hal ini agar masyarakat korban bencana alam tak kehilangan hak konstitusinya.
"Memang saat ini kita belum ada datanya karena bencananya belum tahu sampai kapan. Nah kita terus koordinir dan bekerjasama dengan daerah bencana itu, nanti kita harus tahu datanya, kita bisa coba deteksi. Kita yakin kita akan melakukan pelayanan maksimal untuk hak masyarakat korban bencana," tandas Ferry. (Mvi/Mut)
Baca juga:
Bundaran HI Ditutup Besok, Bawaslu Panen Protes
Sengketa Pilkada Kerinci `Panas`, Kantor Panwaslu-Rumah Terbakar
BNPB Siapkan Rp 67 M untuk Bangun Rumah Warga Sinabung
"Yakin nggak berpotensi nambahin golput. Pertama bahwa pemilihnya sudah ada (dalam data KPU)," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (6/2/2014).
Ferry mengungkapkan, problem utama pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilu adalah masyarakat yang terkena bencana mengungsi ke tempat yang lebih aman, meskipun jaraknya jauh dari tempat tinggal asalnya.
"Problemnya pindah. Nah karena pindah itu kita inventarisir, nanti TPS dibuatkan di tempat pengungsian korban bencana," ungkap Ferry.
Namun begitu, KPU akan terus memantau dan mengkoordinir beberapa pihak terkait termasuk dengan semua KPU daerah yang terkena bencana. Hal ini agar masyarakat korban bencana alam tak kehilangan hak konstitusinya.
"Memang saat ini kita belum ada datanya karena bencananya belum tahu sampai kapan. Nah kita terus koordinir dan bekerjasama dengan daerah bencana itu, nanti kita harus tahu datanya, kita bisa coba deteksi. Kita yakin kita akan melakukan pelayanan maksimal untuk hak masyarakat korban bencana," tandas Ferry. (Mvi/Mut)
Baca juga:
Bundaran HI Ditutup Besok, Bawaslu Panen Protes
Sengketa Pilkada Kerinci `Panas`, Kantor Panwaslu-Rumah Terbakar
BNPB Siapkan Rp 67 M untuk Bangun Rumah Warga Sinabung
