Pramoedya Ananta Toer, Menceburkan Diri dalam `Perang Ideologi`

Pada 1959, Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) menggelar Kongres Pertama Nasional Lekra di Solo. Salah seorang pimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI) Njoto, dalam pidatonya di acara itu, mengusulkan agar Lekra mengadopsi ide 'Politik Adalah Panglima.'

Lekra menerima usul tersebut. Slogan lama 'Kebudayaan Demokrasi Rakyat' segera ditinggalkan. Pada acara ini juga, Pramoedya Ananta Toer menjadi anggota Komite Sentral Lekra.

Novel pertama yang diterbitkan setelah Pramoedya ditunjuk sebagai anggota Komite Sentral Lekra adalah Sekali Peristiwa di Banten Selatan. Karya ini merupakan hasil perjalananpria kelahiran Blora, 6 Februari 1925, ini ke Banten pada 1957.

Secara ringkas, novel ini mengisahkan perjuangan seorang pekerja perkebunan bernama Ranta dan rekan-rekannya dalam melawan penindasan Musa, seorang tuan tanah yang rakus. Dalam karya ini, sangat terlihat keberpihakan sang penulis terhadap kaum tertindas.

Meski, sebagai sebuah karya, banyak pihak mengkritik cara dan gaya penulisannya yang dianggap buruk. Kalah jauh dengan karya-karya Pramoedya sebelumnya.

"Ini memungkinkan kritikus formal untuk menyerang dan menuduhnya menjual seni untuk politik," tulis Savitri Scherer dalam Pramoedya Ananta Toer: Luruh dalam Ideologi.

Tapi, Pramoedya dalam berbagai kesempatan justru mengeritik para menulis yang terlampau mementingkan 'bentuk' dan mengabaikan 'pesan.' Pada 1963, misalnya, Pramoedya menulis esai berjudul Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia. Di sini, ia membagi dua aliran karya sastra: realisme sosialis dan realisme borjuis.

Pramoedya mengecam realisme borjuis. "...(Menurut Pramoedya) tema karya-karya itu tidak relevan dan cenderung berputar-putar dalam masalah pribadi serta memanjakan perasaan mereka mengenai keterasingan," lanjut Savitri saat menafsirkan Pramoedya.

Realisme borjuis biasa diidentikkan dengan paham humanisme universal. Secara singkat, kaum humanisme universal percaya, keindahan bersifat universal, tak terbatas oleh ruang dan waktu. Dengan cara lain, kaum ini dianggap memeluk keyakinan 'seni untuk seni.'

Tokohnya yang paling terkemuka di Indonesia saat itu adalah kritikus HB Jassin dan Wiratmo Soekito--yang juga dikenal sebagai mentor para seniman muda seperti Goenawan Mohamad dan Soe Hok Djin (Arief Budiman).

Di seberang mereka, ada kaum realisme sosialis. Yaitu kaum yang percaya bahwa keindahan sangat tergantung konteks ruang dan waktu. Juga percaya seni tak bisa dipisahkan dari perjuangan mewujudkan masyarakat tanpa penindasan, yaitu masyarakat sosialis. Inilah kaum yang konon menganut 'seni untuk politik.' Lekra, termasuk Pramoedya, ada di barisan ini.

Pada 1963 juga, sekelompok budayawan dan seniman mengumumkan Manifes Kebudayaan. Isinya, kira-kira, ingin membebaskan seni dari politik dan ideologi. Wiratmo Soekito adalah konseptor utama Manifes. Para penanda tangan Manifes di aantaranya HB Jassin, Bokor Hutasuhut, Trisno Sumardjo, Boen S Oemarjati, Taufiq Ismail, Goenawan Mohamad, dan sejumlah nama lain.

Segera kaum Manifes mendulang serangan. Termasuk dari Pramoedya. Sebagai redaktur lembaran budaya Lentera di koran Bintang Timur, Pramoedya ia menggelar polemik dengan para seniman Manifes. Terkadang ia menulis sendiri; dalam kesempatan lain, menampung tulisan sastrawan kiri lain.

Kaum Manifes bukannya tak melawan. Mereka juga merepons dengan menulis sejumlah tulisan. Wiratmo berdiri paling depan.

Kalau kaum realis didukung PKI, kaum Manifes mendapat sokongan dari militer--termasuk dalam urusan duit. Misalnya, saat mereka menghelat Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia pada Maret 1964. Tak seorang pun penulis Lekra diundang.

2 bulan setelah acara ini, 8 Mei 1964, Presiden Sukarno akhirnya melarang Manifes Kebudayaan.

Petikan surat larangan itu, "Karena Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai pancaran Pancasila telah menjadi garis haluan Negara dan tak mungkin didampingi dengan manifesto lain, apalagi kalau Manifesto lain itu menunjukkan sikap ragu-ragu terhadap Revolusi dan memberi kesan berdiri di sampingnya..."

Tak ayal, kecemasan menyergap kaum Manifes. Maklum, pemimpin tertinggi sudah beraksi. Jassin, Wiratmo, dan Trisno langsung melayangkan surat permintaan maaf kepada Sukarno. Tujuannya, antara lain, untuk melindungi para penanda tangan Manifes dari serangan.

5 hari sebelum pelarangan itu, Pramoedya menyampaikan pidato pada peringatan hari jadi Akademi Sastra Multatuli. Dalam pidato itu, menurut Savitri, "Pramoedya menegaskan bahwa pengajaran sastra Indonesia harus dihentikan selama dua bulan guna memberi waktu agar reformasi sastra dapat dijalankan."

Hal yang terjadi, Jassin dan Boen S Oemarjati mundur dari Universitas Indonesia. Wiratmo meninggalkan posisinya di Radio Republik Indonesia (RRI). Buku-buku karya kaum Manifes atau simpatisannya tak lagi diterbitkan atau terlarang untuk dibaca.

Lalu, meletus Gerakan 30 September. Pimpinan, kader, dan simpatisan PKI dikejar, dicokok, atau dibunuh. Tak terkecuali aktivis Lekra seperti Pramoedya. Situasi berubah 180 derajat.

Puluhan tahun kemudian, Goenawan Mohamad mengakui, "Kini memang harus diakui bahwa pengganyangan seperti itu (yang dialami kaum Manifes, red.) belum sebanding dengan yang ditanggungkan para penulis dan cendekiawan prokomunis setelah hancurnya PKI..." (Yus)