Suatu hari di bulan Juli 2013 lalu, ratusan kubik sampah menumpuk di kawasan Kali Cakung, Jalan Baru Raya, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Bau tak sedap menyeruak dari tumpukannya.
Sementara itu dari Balaikota, Jakarta, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau yang karib disapa Ahok mengeluh, "Kita memang kekurangan truk sampah."
Setidaknya masih ada 731 armada truk sampah milik Pemprov DKI yang sudah tak layak. 506 Di antaranya bahkan telah berusia lanjut, antara 10-35 tahun. Karenanya, Gubernur Jokowi dan wakilnya Ahok berniat untuk menambah jumlah truk sampah Jakarta menjadi 200 pada tahun 2014 ini.
Namun sayang, permohonan pembelian 200 truk sampah itu ditolak oleh DPRD DKI Jakarta. Akibatnya, tak ada anggaran pembelian 200 truk dalam APBD DKI 2014. Lalu apa kata Jokowi? "Kalau ditolak ya sudah...," ujar Jokowi dari kediamannya, 31 Januari 2014 lalu.
Meski begitu, Jokowi tak patah arang. Dia berencana bakal terus mengusulkan anggaran pembelian truk sampah pada setiap penyusunan APBD DKI, seperti dalam APBD Perubahan 2014 nanti.
"Akan saya usulkan terus, sampai diberikan anggarannya, sampai disetujui anggarannya. Tetapi lagi-lagi hak budgeting ada di dewan (DPRD DKI)."
Kadis Kebersihan Bohong!
Sementara DPRD DKI Jakarta menyatakan, tak ada penolakan terhadap permohonan pembelian truk sampah itu. Namun permohonan anggaran memang tak pernah diajukan.
"Tidak ditolak. Dewan tidak mencoret, karena memang tidak ada usulan, jadi apa yang mau dicoret," kata anggota Komisi D (Bidang Pembangunan) DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Mohamad Sanusi 4 Februari 2014 lalu.
Ia mengatakan, Dinas Kebersihan memang mengajukan anggaran pengadaan 200 truk sampah kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Hanya, pengajuan itu tidak dibuat draft oleh Bappeda untuk diusulkan kepada DPRD. Sehingga dewan tidak dapat menolak maupun menerima karena tidak adanya draft pengajuan.
"Apa yang mau ditolak. Tidak ada usulan. Tidak ada draft pembelian truk untuk dibahas. Jadi mandek di Bappeda," ucap Sanusi.
Hal inilah yang membangkitkan kecurigaan Wagub Ahok. Mantan Bupati Belitung Timur itu curiga, ada permainan dalam sistem pengelolaan sampah di Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Dia menuduh Kepala Dinas Kebersihan Unu Nurdin telah membohonginya.
Unu, lanjut Ahok, mengaku anggaran tersebut dicoret karena tidak disetujui DPRD. Padahal setelah diselidiki, anggaran tersebut dihapus di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI.
"Dia bilang DPRD yang nahan karena dia tidak tahu masalah. Artinya, dia bohong ke kita. Seharusnya kepala dinas mau berterus terang mengenai masalah ini kepada kita. Sehingga, masalah juga tidak jadi berlarut-larut," ucap Ahok 7 Februari 2014.
Posisi Unu sebagai Kepala Dinas Kebersihan pun kini terancam. Dia mungkin saja dicopot dan digantikan wakilnya yang dianggap lebih mengerti dan menguasai persoalan kebersihan di DKI Jakarta. "Itu saja, sederhana kan. Kalau wakilnya lebih pinter, ya wakilnya jadi kepala dinas dong, wakilnya saja yang kita angkat menjadi Kepala Dinas Kebersihan."
Koin untuk Beli Truk
Sementara Sabtu pagi tadi, belasan orang berdiri di bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, sambil membawa kardus. Masing-masing orang membawa 1 kardus. Kardus itu kemudian digiring ke sana-ke mari mengikuti lalu lalang para pengendara di kawasan itu.
Koin demi koin serta lembaran rupiah nampak menumpuk di dalam kardus bertuliskan 'Koin Warga untuk Truk Sampah Jakarta' itu. Aksi warga ini adalah buntut dari gagalnya rencana pembelian 200 truk sampah Jokowi-Ahok itu.
"Aksi ini merupakan respon spontan kami karena kebutuhan pengadaan truk sampah tidak terakomodir dalam APBD 2014. Padahal truk sampah tersebut sangat dibutuhkan untuk mengatasi persoalan sampah yang sangat kronis," ujar koorinator aksi, Ferdi Semaun di lokasi, Jakarta, Sabtu (8/2/2014).
Rencananya, aksi semacam ini akan kembali digelar pada titik-titik keramaian Ibukota lainnya. Uang yang terkumpul nanti akan dibelikan truk sampah yang nantinya akan disumbangkan kepada Pemprov DKI Jakarta.
"Kita mulai hari ini dan penghimpunan baru akan berhenti sampai sanggup nyumbang truk. Paling tidak target kami dari dana masyarakat ini, dapat membeli 4-5 truk sampah untuk DKI."
Bagaimana nasib truk sampah Jokowi-Ahok ini ke depannya? Kita tunggu saja episode APBD DKI selanjutnya... (Ndy)
Baca juga:
Anggota DPRD DKI: Jokowi-Ahok Tak Kompak dengan Dinas Kebersihan
Banjir Kali Ciliwung di Rawajati Sisakan Sampah 7 Truk
Petugas Angkut Sampah Wajib Setor Nomor Ponsel ke Jokowi
DPRD DKI: Dinas Kebersihan Belum Rela Matikan Swastanisasi Sampah
Ini Alasan DPRD DKI Tolak Anggaran 200 Truk Sampah
Ahok: 200 Truk Sampah Diswastakan? Nggak Mungkin
Sementara itu dari Balaikota, Jakarta, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau yang karib disapa Ahok mengeluh, "Kita memang kekurangan truk sampah."
Setidaknya masih ada 731 armada truk sampah milik Pemprov DKI yang sudah tak layak. 506 Di antaranya bahkan telah berusia lanjut, antara 10-35 tahun. Karenanya, Gubernur Jokowi dan wakilnya Ahok berniat untuk menambah jumlah truk sampah Jakarta menjadi 200 pada tahun 2014 ini.
Namun sayang, permohonan pembelian 200 truk sampah itu ditolak oleh DPRD DKI Jakarta. Akibatnya, tak ada anggaran pembelian 200 truk dalam APBD DKI 2014. Lalu apa kata Jokowi? "Kalau ditolak ya sudah...," ujar Jokowi dari kediamannya, 31 Januari 2014 lalu.
Meski begitu, Jokowi tak patah arang. Dia berencana bakal terus mengusulkan anggaran pembelian truk sampah pada setiap penyusunan APBD DKI, seperti dalam APBD Perubahan 2014 nanti.
"Akan saya usulkan terus, sampai diberikan anggarannya, sampai disetujui anggarannya. Tetapi lagi-lagi hak budgeting ada di dewan (DPRD DKI)."
Kadis Kebersihan Bohong!
Sementara DPRD DKI Jakarta menyatakan, tak ada penolakan terhadap permohonan pembelian truk sampah itu. Namun permohonan anggaran memang tak pernah diajukan.
"Tidak ditolak. Dewan tidak mencoret, karena memang tidak ada usulan, jadi apa yang mau dicoret," kata anggota Komisi D (Bidang Pembangunan) DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Mohamad Sanusi 4 Februari 2014 lalu.
Ia mengatakan, Dinas Kebersihan memang mengajukan anggaran pengadaan 200 truk sampah kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Hanya, pengajuan itu tidak dibuat draft oleh Bappeda untuk diusulkan kepada DPRD. Sehingga dewan tidak dapat menolak maupun menerima karena tidak adanya draft pengajuan.
"Apa yang mau ditolak. Tidak ada usulan. Tidak ada draft pembelian truk untuk dibahas. Jadi mandek di Bappeda," ucap Sanusi.
Hal inilah yang membangkitkan kecurigaan Wagub Ahok. Mantan Bupati Belitung Timur itu curiga, ada permainan dalam sistem pengelolaan sampah di Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Dia menuduh Kepala Dinas Kebersihan Unu Nurdin telah membohonginya.
Unu, lanjut Ahok, mengaku anggaran tersebut dicoret karena tidak disetujui DPRD. Padahal setelah diselidiki, anggaran tersebut dihapus di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI.
"Dia bilang DPRD yang nahan karena dia tidak tahu masalah. Artinya, dia bohong ke kita. Seharusnya kepala dinas mau berterus terang mengenai masalah ini kepada kita. Sehingga, masalah juga tidak jadi berlarut-larut," ucap Ahok 7 Februari 2014.
Posisi Unu sebagai Kepala Dinas Kebersihan pun kini terancam. Dia mungkin saja dicopot dan digantikan wakilnya yang dianggap lebih mengerti dan menguasai persoalan kebersihan di DKI Jakarta. "Itu saja, sederhana kan. Kalau wakilnya lebih pinter, ya wakilnya jadi kepala dinas dong, wakilnya saja yang kita angkat menjadi Kepala Dinas Kebersihan."
Koin untuk Beli Truk
Sementara Sabtu pagi tadi, belasan orang berdiri di bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, sambil membawa kardus. Masing-masing orang membawa 1 kardus. Kardus itu kemudian digiring ke sana-ke mari mengikuti lalu lalang para pengendara di kawasan itu.
Koin demi koin serta lembaran rupiah nampak menumpuk di dalam kardus bertuliskan 'Koin Warga untuk Truk Sampah Jakarta' itu. Aksi warga ini adalah buntut dari gagalnya rencana pembelian 200 truk sampah Jokowi-Ahok itu.
"Aksi ini merupakan respon spontan kami karena kebutuhan pengadaan truk sampah tidak terakomodir dalam APBD 2014. Padahal truk sampah tersebut sangat dibutuhkan untuk mengatasi persoalan sampah yang sangat kronis," ujar koorinator aksi, Ferdi Semaun di lokasi, Jakarta, Sabtu (8/2/2014).
Rencananya, aksi semacam ini akan kembali digelar pada titik-titik keramaian Ibukota lainnya. Uang yang terkumpul nanti akan dibelikan truk sampah yang nantinya akan disumbangkan kepada Pemprov DKI Jakarta.
"Kita mulai hari ini dan penghimpunan baru akan berhenti sampai sanggup nyumbang truk. Paling tidak target kami dari dana masyarakat ini, dapat membeli 4-5 truk sampah untuk DKI."
Bagaimana nasib truk sampah Jokowi-Ahok ini ke depannya? Kita tunggu saja episode APBD DKI selanjutnya... (Ndy)
Baca juga:
Anggota DPRD DKI: Jokowi-Ahok Tak Kompak dengan Dinas Kebersihan
Banjir Kali Ciliwung di Rawajati Sisakan Sampah 7 Truk
Petugas Angkut Sampah Wajib Setor Nomor Ponsel ke Jokowi
DPRD DKI: Dinas Kebersihan Belum Rela Matikan Swastanisasi Sampah
Ini Alasan DPRD DKI Tolak Anggaran 200 Truk Sampah
Ahok: 200 Truk Sampah Diswastakan? Nggak Mungkin
