Sebanyak 26 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak menyetujui adanya deklarasi bakal calon presiden dari PPP dalam Mukernas II PPP.
"Kami sepakat untuk tidak ada deklarasi capres," kata Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan Amir Uskara di sela Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP di Bandung, Sabtu (8/2/2014).
Menurut Amir, PPP saat ini harus berfokus pada pemenangan Pileg 2014 terlebih dulu untuk mengetahui jumlah persentase kursi PPP di parlemen.
Ia mengatakan, jika PPP tetap melaksanakan deklarasi capres dan ternyata perolehan Pileg tidak memenuhi ambang batas presidential threshold, partai harus berkoalisi yang akan mementahkan hasil deklarasi karena adanya proses tawar menawar.
"Kalau ternyata nanti PPP tidak bisa berdiri sendiri, kan harus koalisi. Ada tawar menawar. Artinya akan mementahkan apa yang disepakati dalam Mukernas," kata Amir Uskara.
Dalam Mukernas, sebanyak 26 DPW PPP mengajukan 9 nama bakal capres kepada DPP untuk diseleksi sehingga hanya ada satu nama yang akan dicalonkan sebagai bakal capres setelah Pileg usai dilaksanakan.
Terkait peluang Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali (SDA) menjadi capres dari PPP, menurut Amir, SDA tetap memiliki peluang besar karena posisi sentralnya dalam PPP.
"Sebagai tokoh sentral, SDA (Suryadharma Ali) tetap punya peluang di antara yang lain," katanya.
Sembilan nama yang diusung oleh 26 DPW PPP yakni Ketum DPP PPP Suryadharma Ali, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, Bupati Kutai Timur Isran Noor, putri mendiang Gus Dur, Yenny Wahid, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie dan mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan Khofifah Indar Parawansa.
Amir mencatat, 26 DPW yang menolak pendeklarasian bakal capres tersebut adalah seluruh DPW PPP di Tanah Air kecuali Bengkulu, Aceh, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bali, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. (Ant/Ali/Ein)
Baca juga:
"Kami sepakat untuk tidak ada deklarasi capres," kata Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan Amir Uskara di sela Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP di Bandung, Sabtu (8/2/2014).
Menurut Amir, PPP saat ini harus berfokus pada pemenangan Pileg 2014 terlebih dulu untuk mengetahui jumlah persentase kursi PPP di parlemen.
Ia mengatakan, jika PPP tetap melaksanakan deklarasi capres dan ternyata perolehan Pileg tidak memenuhi ambang batas presidential threshold, partai harus berkoalisi yang akan mementahkan hasil deklarasi karena adanya proses tawar menawar.
"Kalau ternyata nanti PPP tidak bisa berdiri sendiri, kan harus koalisi. Ada tawar menawar. Artinya akan mementahkan apa yang disepakati dalam Mukernas," kata Amir Uskara.
Dalam Mukernas, sebanyak 26 DPW PPP mengajukan 9 nama bakal capres kepada DPP untuk diseleksi sehingga hanya ada satu nama yang akan dicalonkan sebagai bakal capres setelah Pileg usai dilaksanakan.
Terkait peluang Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali (SDA) menjadi capres dari PPP, menurut Amir, SDA tetap memiliki peluang besar karena posisi sentralnya dalam PPP.
"Sebagai tokoh sentral, SDA (Suryadharma Ali) tetap punya peluang di antara yang lain," katanya.
Sembilan nama yang diusung oleh 26 DPW PPP yakni Ketum DPP PPP Suryadharma Ali, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, Bupati Kutai Timur Isran Noor, putri mendiang Gus Dur, Yenny Wahid, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie dan mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan Khofifah Indar Parawansa.
Amir mencatat, 26 DPW yang menolak pendeklarasian bakal capres tersebut adalah seluruh DPW PPP di Tanah Air kecuali Bengkulu, Aceh, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bali, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. (Ant/Ali/Ein)
Baca juga:
Waketum PPP: Suryadharma Ali Sudah Kosmopolitan
Sekjen PPP: Dana Saksi Cegah Penyelewengan Suara Pemilih
Advertisement
Pengamat: Partai Islam Tak Tangkas Atasi Krisis Kepemimpinan
