Berdasarkan hasil konsolidasi nasional, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menekankan penguatan kelembagaan dalam jajarannya hingga tingkat paling bawah. Salah satu perhatian penting, adalah pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Hasil evaluasi paling menonjol dalam konsolidasi kemarin adalah soal kelembagaan. Salah satunya bagaimana KPPS dipilih dari orang-orang yang qualified," kata komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di kantornya, Jakarta, Sabtu (8/2/2014).
Peran KPPS, kata Ferry, saat ini menjadi isu yang sering diperbincangkan. Sebab, para anggota KPPS kerap menjadi target sasaran karena tidak independen. Selain itu, peran KPPS juga menjadi ujung tombak terdepan pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilu.
Maka itu, Ferry mengatakan, KPU akan memperkuat pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Nantinya, kedua lembaga tersebut akan mengawasi KPPS. Keberadaan PPS dan PPK juga bertugas sebagai rekapitulator suara dari TPS.
"Karenanya sekarang kita terus melakukan konsolidasi. Ketika PPS dan PPK bagus, nggak akan ada masalah. Sehingga penghitungan suara aman. Kami juga ingin memastikan mereka menyebar undangan kepada pemilih untuk datang ke TPS," jelas Ferry.
Pembentukan KPPS, PPS dan PPK sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pembentukan KPPS akan dimulai 9 Maret mendatang. Kualifikasi minimal KPPS bisa baca tulis dan berhitung.
"Nanti untuk pembentukan KPPS, PPS dan PPK, akan mendapat quality control dari KPU tingkat kabupaten atau kota. Mereka akan betul-betul melakukan supervisi dan pengawasan. Sekarang sudah muncul nada-nada sumbang ke arah transaksional. Ini harus diantisipasi," pungkas Ferry. (Rmn/Ein)
Baca juga:
KPUD Minta Anggaran Tambahan, KPU: Optimalkan Dana yang Ada
Distribusi Pemilu Terkendala Cuaca, Papua Minta Tambah Dana
KPU: TPS Rawan Kecurangan dan Kerusuhan Akan Dijaga TNI dan Polri
Dana Saksi Pemilu Ditilep, Ketua Komisi II Siap Copot Jabatan
"Hasil evaluasi paling menonjol dalam konsolidasi kemarin adalah soal kelembagaan. Salah satunya bagaimana KPPS dipilih dari orang-orang yang qualified," kata komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di kantornya, Jakarta, Sabtu (8/2/2014).
Peran KPPS, kata Ferry, saat ini menjadi isu yang sering diperbincangkan. Sebab, para anggota KPPS kerap menjadi target sasaran karena tidak independen. Selain itu, peran KPPS juga menjadi ujung tombak terdepan pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilu.
Maka itu, Ferry mengatakan, KPU akan memperkuat pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Nantinya, kedua lembaga tersebut akan mengawasi KPPS. Keberadaan PPS dan PPK juga bertugas sebagai rekapitulator suara dari TPS.
"Karenanya sekarang kita terus melakukan konsolidasi. Ketika PPS dan PPK bagus, nggak akan ada masalah. Sehingga penghitungan suara aman. Kami juga ingin memastikan mereka menyebar undangan kepada pemilih untuk datang ke TPS," jelas Ferry.
Pembentukan KPPS, PPS dan PPK sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pembentukan KPPS akan dimulai 9 Maret mendatang. Kualifikasi minimal KPPS bisa baca tulis dan berhitung.
"Nanti untuk pembentukan KPPS, PPS dan PPK, akan mendapat quality control dari KPU tingkat kabupaten atau kota. Mereka akan betul-betul melakukan supervisi dan pengawasan. Sekarang sudah muncul nada-nada sumbang ke arah transaksional. Ini harus diantisipasi," pungkas Ferry. (Rmn/Ein)
Baca juga:
KPUD Minta Anggaran Tambahan, KPU: Optimalkan Dana yang Ada
Distribusi Pemilu Terkendala Cuaca, Papua Minta Tambah Dana
KPU: TPS Rawan Kecurangan dan Kerusuhan Akan Dijaga TNI dan Polri
Dana Saksi Pemilu Ditilep, Ketua Komisi II Siap Copot Jabatan
