Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana segera memanggil Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono. Rencana ini untuk meminta penjelasan terkait munculnya temuan komponen bus baru TransJakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) asal China yang diduga bekas.
"Saya minta Komisi B untuk mengundang Dinas Perhubungan untuk menjelaskan kenapa situasi seperti ini bisa terjadi. Seharusnya Dinas Perhubungan dan Inspektorat melakukan pemeriksaan lebih rinci, saat serah terima dari kontraktor," ujar pria yang biasa disapa Sani, Jumat, (10/2/2014).
Bila hal tersebut dibiarkan, Sani khawatir pengadaan 4 ribu unit bus tahun ini, baik bus Transjakarta maupun bus sedang mempunyai kualitas yang rendah. Karena itu, ia mengatakan peristiwa serupa tidak boleh lagi terjadi. DPRD tak ingin kejadian serupa terulang di kemudian hari.
"Kalau di 2013 dengan pengadaan yang hanya 300 bus, bisa terjadi proses pengecekan yang lalai, apalagi pengadaan 4.000 bus," urai politisi PKS ini. Lanjut Sani, dirinya ingin semua pihak terutama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melakukan introspeksi diri.
Sani menginginkan agar setiap kebijakan tidak dilakukan dengan terburu-buru, karena dapat berpotensi mendatangkan kerugian untuk masyarakat.
"Ini Pemprov, dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur, terus mendesak agar pengadaan bus transjakarta dan bus sedang dipercepat. Tahun 2014, DPRD sudah menyetujui pengadaan 4.000 bus. Tapi dengan adanya peristiwa seperti ini, semua pihak perlu mengevaluasi, supaya kepentingan masyarakat tidak dikorbankan," jelasnya. (Tnt/Ism)
Baca juga:
"Saya minta Komisi B untuk mengundang Dinas Perhubungan untuk menjelaskan kenapa situasi seperti ini bisa terjadi. Seharusnya Dinas Perhubungan dan Inspektorat melakukan pemeriksaan lebih rinci, saat serah terima dari kontraktor," ujar pria yang biasa disapa Sani, Jumat, (10/2/2014).
Bila hal tersebut dibiarkan, Sani khawatir pengadaan 4 ribu unit bus tahun ini, baik bus Transjakarta maupun bus sedang mempunyai kualitas yang rendah. Karena itu, ia mengatakan peristiwa serupa tidak boleh lagi terjadi. DPRD tak ingin kejadian serupa terulang di kemudian hari.
"Kalau di 2013 dengan pengadaan yang hanya 300 bus, bisa terjadi proses pengecekan yang lalai, apalagi pengadaan 4.000 bus," urai politisi PKS ini. Lanjut Sani, dirinya ingin semua pihak terutama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melakukan introspeksi diri.
Sani menginginkan agar setiap kebijakan tidak dilakukan dengan terburu-buru, karena dapat berpotensi mendatangkan kerugian untuk masyarakat.
"Ini Pemprov, dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur, terus mendesak agar pengadaan bus transjakarta dan bus sedang dipercepat. Tahun 2014, DPRD sudah menyetujui pengadaan 4.000 bus. Tapi dengan adanya peristiwa seperti ini, semua pihak perlu mengevaluasi, supaya kepentingan masyarakat tidak dikorbankan," jelasnya. (Tnt/Ism)
Baca juga:
Bus Baru Transjakarta Berkarat, Ahok: Beli Merek Winchai, Aneh!
Transjakarta Baru Diduga Bekas, DPRD: Mahal Tapi Kualitas Buruk
Advertisement
Bus Baru Transjakarta Karatan, Ahok: Ini Sudah Keterlaluan
