Pemerintah China tercatat menanggung rugi hingga miliaran yuan karena para penduduk kaya di negaranya sering mengemplang pajak. Pasalnya, banyak penduduk kaya China yang menanamkan asetnya di negara lain.
Seperti dikutip dari Money CNN, Selasa (11/2/2014), padahal kelompok advokasi Amerika Serikat (AS), Global Financial Integrity mencatat, aset China di luar negeri mencapai US$ 1,08 triliun. Sementara seluruh penduduk China diwajibkan membayar pajak untuk pendapatan yang dihasilkannya dalam jumlah berapapun.
Selain itu, peraturan membayar pajak juga berlaku bagi seluruh penduduk China yang menetap di manapun. Meski penghasilan bisnisnya diperoleh dari luar negeri, penduduk China tetap wajib membayar seluruh pajak pendapatannya.
Sayangnya, pemerintah China gagal mengumpulkan pajak dari para penduduk kaya yang tinggal di luar negeri. Sejumlah pajak pendapatan dari bisnis kasino, pembelian karya seni yang disembunyikan hingga penduduknya tidak perlu membayar pajak.
Sistem pajak di China memang bersifat progresif. Artinya, para orang kaya diharuskan membayar pajak lebih besar dibandingkan para penduduk miskin.
Warga dengan upah rendah dikenakan pajak 3%, sedangkan penduduk yang berpendapatan di atas 83.500 yuan per bulan harus membayar pajak sebesar 45% dari total penghasilannya.
Rentang pajak yang diberikan dimulai dari 3%, 10%, 20%, 25%, 30%, 35% hingga 45% tergantung jumlah pendapatan masing-masing penduduk.
Hingga saat ini, pemerintah China masih menggelar investigasi untuk memastikan seluruh penduduknya membayar pajak sesuai aturan yang ditentukan.
Pemerintah China dituding gagal dalam mencari tahu para penduduknya yang mampu menghasilkan pendapatan dalam jumlah besar. Selain itu, China juga berpotensi kehilangan banyak asetnya karena para penduduk lebih senang memutar roda bisnisnya di luar negeri. (Sis/Nrm)
*Bagi Anda yang ingin mengetahui hasil ujian CPNS Honorer K2 2013 silakan klik di cpns.liputan6.com
Seperti dikutip dari Money CNN, Selasa (11/2/2014), padahal kelompok advokasi Amerika Serikat (AS), Global Financial Integrity mencatat, aset China di luar negeri mencapai US$ 1,08 triliun. Sementara seluruh penduduk China diwajibkan membayar pajak untuk pendapatan yang dihasilkannya dalam jumlah berapapun.
Selain itu, peraturan membayar pajak juga berlaku bagi seluruh penduduk China yang menetap di manapun. Meski penghasilan bisnisnya diperoleh dari luar negeri, penduduk China tetap wajib membayar seluruh pajak pendapatannya.
Sayangnya, pemerintah China gagal mengumpulkan pajak dari para penduduk kaya yang tinggal di luar negeri. Sejumlah pajak pendapatan dari bisnis kasino, pembelian karya seni yang disembunyikan hingga penduduknya tidak perlu membayar pajak.
Sistem pajak di China memang bersifat progresif. Artinya, para orang kaya diharuskan membayar pajak lebih besar dibandingkan para penduduk miskin.
Warga dengan upah rendah dikenakan pajak 3%, sedangkan penduduk yang berpendapatan di atas 83.500 yuan per bulan harus membayar pajak sebesar 45% dari total penghasilannya.
Rentang pajak yang diberikan dimulai dari 3%, 10%, 20%, 25%, 30%, 35% hingga 45% tergantung jumlah pendapatan masing-masing penduduk.
Hingga saat ini, pemerintah China masih menggelar investigasi untuk memastikan seluruh penduduknya membayar pajak sesuai aturan yang ditentukan.
Pemerintah China dituding gagal dalam mencari tahu para penduduknya yang mampu menghasilkan pendapatan dalam jumlah besar. Selain itu, China juga berpotensi kehilangan banyak asetnya karena para penduduk lebih senang memutar roda bisnisnya di luar negeri. (Sis/Nrm)
*Bagi Anda yang ingin mengetahui hasil ujian CPNS Honorer K2 2013 silakan klik di cpns.liputan6.com
