Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana meminta komisi B yang membidangi urusan transportasi DPRD untuk memanggil Kepala Dinas Pehubungan (dishub) DKI Jakarta Udar Pristono untuk meminta penjelasan terkait munculnya sejumlah kerusakan dan karat pada 5 bus baru Transjakarta asal Cina dan 10 bus kota terintegrasi busway (BKTB).
Terkait hal itu, Ketua Komisi B Selamat Nurdin menilai pemanggilan terhadap Kadishub belum perlu dilakukan lantaran selama kasus tersebut terkuak, pihak Dishub dan Gubernur Joko Widodo telah memberikan penjelasan.
"Saya kira semua sudah dibuka dipublik. Kalau misalkan berdampak lebih lama, baru kita panggil. Kan Pak Jokowi sudah ngomong, Ahok sudah ngomong, Dishub sudah ngomong, ada komentar dari masyarakat, menurut saya itu sudah bagian dari kontrol," ujar Selamat di Jakarta, Selasa, (11/2/2014).
Yang mesti dilakukan dewan, menurut Selamat saat ini mengawasi dishub untuk memperbaiki kesalahan atas kasus tersebut. Terlebih dishub baru kali ini melakukan pengadaan bus dalam jumlah yag cukup besar.
"Tinggal kita monitor sebulan ke depan kita kontrol pelaksanaannya, apa ada perbaikan. Yang penting ada perbaikan. Lagian kan juga belum ada audit BPK. Selain ini Dishub juga baru pertama kali pengadaan dalam jumlah besar," jelas dia.
Ia pun berharap kasus itu tidak dibawa ke ranah politik. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu tak ingin munculnya kasus tersebut dijadikan alat untuk menjegal Jokowi maupun Ahok.
"Jangan sampe, saya harapkan ini tidak dibawa ke ranah politik, lalu ada tunggangan kepentingan-kepenting lagi, kita biarkan pak Jokowi bekerja dan kontrol ini. Ini juga harus jadi pelajaran bagi manajemen baru, supaya harus lebih bekerja keras," kata dia.
Kasus karat dan kerusakan pada bus baru itu saat ini tengah diperiksa Inspektorat Provinsi (Inprov) DKI. Pihak inspektorat telah menggelar pemeriksaan terhadap Dinas Perhubungan (Dishub), sebagai pelaksana pengadaan bus Transjakarta dan BKTB. Gubernur Jokowi sendiri saat ini terus menunggu hasil laporan pemeriksaan serta investigasi di lapangan untuk dapat mengambil keputusan.
"Belum kita cek ya. Nunggu laporan lapangan. Tapi yang jelas, setelah laporan jelas ya harus ada pertanggungjawaban," kata Jokowi.
Mantan walikota Solo ini melanjutkan, evaluasi dan investigasi perlu dilakukan, mengingat belasan bus tersebut baru saja diimpor dan diluncurkan dari China. Maka, apabila langsung terjadi kerusakan, hal itu perlu dipertanyakan dan ditelusuri penyebabnya.
"Sudah jelas toh ada yang mogok. Masa barang baru mogok," kata mantan Walikota Solo itu.
Proses pemeriksaan atas Dishub itu dipimpin langsung Kepala Inspektorat Provinsi DKI Franky Mangatas Panjaitan masih berlangsung di ruang rapat khusus Inprov DKI di Balai Kota DKI. Perwakilan Dishub yang hadir dalam pemeriksaan tersebut adalah Sekretaris Dishub DKI Drajat Adyaksa selaku kuasa pengguna anggaran. (Luq/Ali)
Baca Juga:
Soal Bus Karatan dan Rusak, Jokowi: Nunggu Laporan Lapangan
Bus Transjakarta Karatan, Ahok: Kadishub Mungkin Dipindahkan
Dishub DKI: Kerusakan Bus Transjakarta Tanggung Jawab Vendor
Terkait hal itu, Ketua Komisi B Selamat Nurdin menilai pemanggilan terhadap Kadishub belum perlu dilakukan lantaran selama kasus tersebut terkuak, pihak Dishub dan Gubernur Joko Widodo telah memberikan penjelasan.
"Saya kira semua sudah dibuka dipublik. Kalau misalkan berdampak lebih lama, baru kita panggil. Kan Pak Jokowi sudah ngomong, Ahok sudah ngomong, Dishub sudah ngomong, ada komentar dari masyarakat, menurut saya itu sudah bagian dari kontrol," ujar Selamat di Jakarta, Selasa, (11/2/2014).
Yang mesti dilakukan dewan, menurut Selamat saat ini mengawasi dishub untuk memperbaiki kesalahan atas kasus tersebut. Terlebih dishub baru kali ini melakukan pengadaan bus dalam jumlah yag cukup besar.
"Tinggal kita monitor sebulan ke depan kita kontrol pelaksanaannya, apa ada perbaikan. Yang penting ada perbaikan. Lagian kan juga belum ada audit BPK. Selain ini Dishub juga baru pertama kali pengadaan dalam jumlah besar," jelas dia.
Ia pun berharap kasus itu tidak dibawa ke ranah politik. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu tak ingin munculnya kasus tersebut dijadikan alat untuk menjegal Jokowi maupun Ahok.
"Jangan sampe, saya harapkan ini tidak dibawa ke ranah politik, lalu ada tunggangan kepentingan-kepenting lagi, kita biarkan pak Jokowi bekerja dan kontrol ini. Ini juga harus jadi pelajaran bagi manajemen baru, supaya harus lebih bekerja keras," kata dia.
Kasus karat dan kerusakan pada bus baru itu saat ini tengah diperiksa Inspektorat Provinsi (Inprov) DKI. Pihak inspektorat telah menggelar pemeriksaan terhadap Dinas Perhubungan (Dishub), sebagai pelaksana pengadaan bus Transjakarta dan BKTB. Gubernur Jokowi sendiri saat ini terus menunggu hasil laporan pemeriksaan serta investigasi di lapangan untuk dapat mengambil keputusan.
"Belum kita cek ya. Nunggu laporan lapangan. Tapi yang jelas, setelah laporan jelas ya harus ada pertanggungjawaban," kata Jokowi.
Mantan walikota Solo ini melanjutkan, evaluasi dan investigasi perlu dilakukan, mengingat belasan bus tersebut baru saja diimpor dan diluncurkan dari China. Maka, apabila langsung terjadi kerusakan, hal itu perlu dipertanyakan dan ditelusuri penyebabnya.
"Sudah jelas toh ada yang mogok. Masa barang baru mogok," kata mantan Walikota Solo itu.
Proses pemeriksaan atas Dishub itu dipimpin langsung Kepala Inspektorat Provinsi DKI Franky Mangatas Panjaitan masih berlangsung di ruang rapat khusus Inprov DKI di Balai Kota DKI. Perwakilan Dishub yang hadir dalam pemeriksaan tersebut adalah Sekretaris Dishub DKI Drajat Adyaksa selaku kuasa pengguna anggaran. (Luq/Ali)
Baca Juga:
Soal Bus Karatan dan Rusak, Jokowi: Nunggu Laporan Lapangan
Bus Transjakarta Karatan, Ahok: Kadishub Mungkin Dipindahkan
Dishub DKI: Kerusakan Bus Transjakarta Tanggung Jawab Vendor
