Tahun 2014 merupakan tahun strategis untuk memunculkan isu pembangunan kependudukan. Demikian disampaikan Menteri Menkokesra Dr. HR Agung Laksono.
"Tahun ini strategis karena merupakan ajang Pemilihan Umum Dewan Legislatif yang kemudian dilanjutkan dengan Pemilihan Presiden RI, pengarusutamaan isu pembangunan kependudukan serta dinamika penduduk dalam pembangunan berkelanjutan harusnya menjadi isu penting saat ini," katanya di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta ini, Rabu (11/2/2014).
Hal tersebut dimaksudkan agar proses perencanaan program dan kegiatan kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga akan terjamin keberlangsungannya.
"Harus dilakukan mengingat pencapaian indikator program KKB tidak banyak berubah selama 10 tahun terakhir. Bila kondisi stagnasi ini terus terjadi, dikhawatirkan jumlah penduduk Indonesia akan bertambah melebihi dari yang sudah diproyeksikan," kata Agung Laksono.
Menyikapi hal tersebut, Kemenko Kesra saat ini telah menyelesaikan penyusunan dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tahun 2011-2035, melalui koordinasi lintas sektor.
"Terdapat 3 aspek penting kebijakan kependudukan Indonesia yang melatarbelakangi penyusunan GDPK ini," katanya
Tiga aspek penting itu yaitu :
1. Kondisi dinamika kependudukan `di luar perkiraan atau proyeksi` seperti stagnasi angka fertilitas total, bahkan kecenderungan peningkatan angka laju pertumbuhan penduduk.
2. Kebijakan pembangunan di Indonesia belum seluruhnya mengadopsi secara integral kebijakan pengendalian penduduk.
3. Saat ini Indonesia tengah memasuki periode bonus demografi, yang terus akan mengarah ke puncaknya yaitu jendela kesempatan, yang memerlukan upaya penyiapan SDM berkualitas.
"Ketiga alasan tersebut, mendorong disusunnya Grand Design Pembangunan Kependudukan sebagai arah pedoman perumusan kebijakan yang berwasasan kependudukan. Agar GDPK ini dapat terimplementasikan dengan baik sampai di tingkat daerah, upaya pengintegrasian perencanaan program melalui forum Rakernas saat ini menjadi penting," katanya.
Agung Laksono menambahkan, isu utama yang dibahas meliputi 3 isu utama yaitu:
1. Arus Utama pembangunan berwawasan kependudukan.
2. Pelayanan KB yang berkualitas di era pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara menyeluruh.
3. Program Kependudukan, KB dan Pembangunan keluarga sebagai salah satu pendekatan penting untuk mewujudkan SDM yang berkualitas.
(Mia/Mel)
"Tahun ini strategis karena merupakan ajang Pemilihan Umum Dewan Legislatif yang kemudian dilanjutkan dengan Pemilihan Presiden RI, pengarusutamaan isu pembangunan kependudukan serta dinamika penduduk dalam pembangunan berkelanjutan harusnya menjadi isu penting saat ini," katanya di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta ini, Rabu (11/2/2014).
Hal tersebut dimaksudkan agar proses perencanaan program dan kegiatan kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga akan terjamin keberlangsungannya.
"Harus dilakukan mengingat pencapaian indikator program KKB tidak banyak berubah selama 10 tahun terakhir. Bila kondisi stagnasi ini terus terjadi, dikhawatirkan jumlah penduduk Indonesia akan bertambah melebihi dari yang sudah diproyeksikan," kata Agung Laksono.
Menyikapi hal tersebut, Kemenko Kesra saat ini telah menyelesaikan penyusunan dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tahun 2011-2035, melalui koordinasi lintas sektor.
"Terdapat 3 aspek penting kebijakan kependudukan Indonesia yang melatarbelakangi penyusunan GDPK ini," katanya
Tiga aspek penting itu yaitu :
1. Kondisi dinamika kependudukan `di luar perkiraan atau proyeksi` seperti stagnasi angka fertilitas total, bahkan kecenderungan peningkatan angka laju pertumbuhan penduduk.
2. Kebijakan pembangunan di Indonesia belum seluruhnya mengadopsi secara integral kebijakan pengendalian penduduk.
3. Saat ini Indonesia tengah memasuki periode bonus demografi, yang terus akan mengarah ke puncaknya yaitu jendela kesempatan, yang memerlukan upaya penyiapan SDM berkualitas.
"Ketiga alasan tersebut, mendorong disusunnya Grand Design Pembangunan Kependudukan sebagai arah pedoman perumusan kebijakan yang berwasasan kependudukan. Agar GDPK ini dapat terimplementasikan dengan baik sampai di tingkat daerah, upaya pengintegrasian perencanaan program melalui forum Rakernas saat ini menjadi penting," katanya.
Agung Laksono menambahkan, isu utama yang dibahas meliputi 3 isu utama yaitu:
1. Arus Utama pembangunan berwawasan kependudukan.
2. Pelayanan KB yang berkualitas di era pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara menyeluruh.
3. Program Kependudukan, KB dan Pembangunan keluarga sebagai salah satu pendekatan penting untuk mewujudkan SDM yang berkualitas.
(Mia/Mel)
