Polda Metro Jaya tidak akan memberlakukan pengalihan arus lalu lintas terkait simulasi pengamanan Pemilu 2014 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini berbeda saat saat simulasi pengamanan Pemilu di sekitaran Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).
"Simulasi dilakukan di dalam areal MK tidak sampai ke jalan. Jadi tidak mengganggu arus lalin. Arus lalin juga tidak dialihkan," ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto, Jumat (14/2/2014).
Rikwanto mengatakan, ada sekitar 400 personel kepolisian yang dikerahkan pada simulasi pengamanan pemilu 2014 di gedung MK ini. Para pengendara yang melintas di sekitar areal MK diimbau mengikuti arahan dari petugas lantas di lapangan sehingga kemacetan dapat terhindarkan.
Simulasi pengamanan Pemilu 2014 masuk dalam agenda Operasi Mantap Brata di Pemilu 2014. Simulasi pertama telah dilakukan di depan Gedung Bawaslu Jumat 7 Februari 2014, kemudian dilanjutkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Simulasi selanjutnya akan dilakukan di DPR. Hal ini karena DPR dinilai sebagai objek vital yang harus diamankan dan menjadi sasaran aksi massa jika terjadi keributan atau kecurangan. (Mvi/Ism)
Baca juga:
KPU Bengkulu `Diancam` Bom, Komisioner `Disandera`
Kapolri Ancam Sanksi Berat Demonstran Perusak Fasilitas Umum
Abu Vulkanik Gunung Kelud Hingga NTB
Gunung Kelud Meletus, 2 Orang Tewas dan 18 Hilang di Malang
"Simulasi dilakukan di dalam areal MK tidak sampai ke jalan. Jadi tidak mengganggu arus lalin. Arus lalin juga tidak dialihkan," ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto, Jumat (14/2/2014).
Rikwanto mengatakan, ada sekitar 400 personel kepolisian yang dikerahkan pada simulasi pengamanan pemilu 2014 di gedung MK ini. Para pengendara yang melintas di sekitar areal MK diimbau mengikuti arahan dari petugas lantas di lapangan sehingga kemacetan dapat terhindarkan.
Simulasi pengamanan Pemilu 2014 masuk dalam agenda Operasi Mantap Brata di Pemilu 2014. Simulasi pertama telah dilakukan di depan Gedung Bawaslu Jumat 7 Februari 2014, kemudian dilanjutkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Simulasi selanjutnya akan dilakukan di DPR. Hal ini karena DPR dinilai sebagai objek vital yang harus diamankan dan menjadi sasaran aksi massa jika terjadi keributan atau kecurangan. (Mvi/Ism)
Baca juga:
KPU Bengkulu `Diancam` Bom, Komisioner `Disandera`
Kapolri Ancam Sanksi Berat Demonstran Perusak Fasilitas Umum
Abu Vulkanik Gunung Kelud Hingga NTB
Gunung Kelud Meletus, 2 Orang Tewas dan 18 Hilang di Malang
